Ternate, 13/9 (Antara Maluku) - Penyidik Polda Maluku Utara menyerahkan berkas Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus ke Kejaksaan Agung (kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pembangunan masjid raya Sanana senilai Rp5,5 miliar.
Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar, di Ternate, Minggu, mengatakan penyidik Polda Malut memilih menyerahkan penanganan Bupati Kepulauan Sula Kejagung karena sudah berulangkali berkas diserahkan ke Kejati setempat tapi ditolak.
Penyidik Polda Maluku Utara menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi tersebut menindaklanjuti kerjasama antara Polri dengan Kejaksaan.
Selain itu, penyerahan berkas tersebut dilakukan setelah adanya gelar perkara yang berlangsung di Mabes Polri di Jakarta, pada pekan lalu.
Hendri menyatakan, penyidik Polda Maluku Utara telah bekerja intensif menuntaskan kasus pembangunan masjid raya senilai Rp41 miliar yang didanai secara bertahap melalui dana APBD Kabupaten Kepulauan Sula.
"Terbukti, ada sembilan tersangka dalam kasus tersebut, tujuh diantaranya telah menjadi terdakwa dan kini sedang menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ternate," tegasnya.
Berkas perkara kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan mesjid Raya Sanana dengan tersangka Ahmad sudah lima kali bolak balik antara pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara dengan Kejati setempat.
Alasannya, berkas yang dilimpahkan penyidik Polda ke Kejati masih saja kurang, dengan demikian wajib hukumnya tim peneliti dari Kejati harus mengembalikan berkas tersebut dengan petunjuk (P-19) kepada penyidik untuk melengkapinya.
Pengembalian berkas yang terhitung berulang kali itu, karena menilai ada yang masih kurang (P-19), misalnya harus ditambah pembukaan rekening bank milik Ahmad.
Setelah penyidik kepolisian memenuhi yang kurang dengan menerjunkan tim ke Sanana, Manado, Makassar dan Jakarta dan telah memenuhi kelengkapan berkas tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar, di Ternate, Minggu, mengatakan penyidik Polda Malut memilih menyerahkan penanganan Bupati Kepulauan Sula Kejagung karena sudah berulangkali berkas diserahkan ke Kejati setempat tapi ditolak.
Penyidik Polda Maluku Utara menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi tersebut menindaklanjuti kerjasama antara Polri dengan Kejaksaan.
Selain itu, penyerahan berkas tersebut dilakukan setelah adanya gelar perkara yang berlangsung di Mabes Polri di Jakarta, pada pekan lalu.
Hendri menyatakan, penyidik Polda Maluku Utara telah bekerja intensif menuntaskan kasus pembangunan masjid raya senilai Rp41 miliar yang didanai secara bertahap melalui dana APBD Kabupaten Kepulauan Sula.
"Terbukti, ada sembilan tersangka dalam kasus tersebut, tujuh diantaranya telah menjadi terdakwa dan kini sedang menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ternate," tegasnya.
Berkas perkara kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan mesjid Raya Sanana dengan tersangka Ahmad sudah lima kali bolak balik antara pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara dengan Kejati setempat.
Alasannya, berkas yang dilimpahkan penyidik Polda ke Kejati masih saja kurang, dengan demikian wajib hukumnya tim peneliti dari Kejati harus mengembalikan berkas tersebut dengan petunjuk (P-19) kepada penyidik untuk melengkapinya.
Pengembalian berkas yang terhitung berulang kali itu, karena menilai ada yang masih kurang (P-19), misalnya harus ditambah pembukaan rekening bank milik Ahmad.
Setelah penyidik kepolisian memenuhi yang kurang dengan menerjunkan tim ke Sanana, Manado, Makassar dan Jakarta dan telah memenuhi kelengkapan berkas tersebut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015