Pemkab Kepulauan Sula bahas tapal batas desa antisipasi konflik

Ternate (ANTARA) - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara  intensif membahas  penetapan dan penegasan batas desa guna mengantisipasi terjadinya konflik antar satu desa dengan lainnya.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula  HM Saleh Marasabessy dihubungi, Kamis, berpesan agar   camat dan seluruh kepala desa serta Ketua BPD  agar  berkomitmen bersama masyarakat menyelesaikan tapal batas di desa masing-masing, guna mengantisipasi klaim wilayah.

Wakil Bupati berharap kepala desa dan BPD  tetap fokus untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan di tingkat desa, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

"Penetapan batas desa  penting karena seringkali terjadi konflik antar desa  satu dengan yang lain karena adanya ketidakjelasan batas desa, misalnya, tidak adanya skala, tidak adanya proyeksi peta serta sistem koordinat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yuridis," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabag Pemerintahan Setda Kepsul Suwandi H. Gani menyampaikan sesuai program dan visi misi Bupati Kepulauan Sula  Fifian Adeningsi Mus dan Wakil Bupati H.M. Saleh Marasabessy terkait dengan penetapan batas desa, telah dilakukan sosialisasi ke 12 kecamatan dan 78 desa serta 2 desa persiapan di  kabupaten itu.

Suwandi menambahkan  sesuai hasil sosialisasi tersebut, semua dokumen sudah di ajukan ke tata pemerintahan Setda Kepsul namun masih ada beberapa persyaratan yang masih jadi kendala, namun dokumen administrasi di 26 desa telah rampung hingga pemasangan patok serta berita acara antar desa yang satu dengan lainnya.

"Untuk 26 desa yang dokumen sudah memenuhi syarat tersebut tinggal menunggu Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk membuat data batas wilayah administrasi desa sekaligus dokumen administrasi disampaikan ke Pemprov Malut dan  Kementerian Dalam Negeri di Jakarta," katanya.

Lebih lanjut, Suwandi menambahkan komitmen Bupati  pada  2024 batas desa  harus tuntas dan 80 desa semuanya memiliki peta wilayah masing-masing.

Suwandi mengimbau seluruh kepala desa dan masyarakat Kepulauan Sula agar dapat bekerja sama untuk mempercepat proses batas wilayah di desanya masing-masing, karena peta wilayah di desa juga dapat mendongkrak keuangan desa dan bantuan pemerintah ke desa serta menghindari konflik tapal batas di kemudian hari.