Ambon (ANTARA) - Legislator di DPRD Maluku menilai, wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang mencakup sebagian Pulau Seram, Saparua, Haruku, Nusalaut, dan sebagian Pulau Ambon, sangat rentan terhadap persoalan tapal batas yang memicu terjadinya konflik.
"Saya pernah pertanyakan Kapolda Maluku yang telah pindah tugas karena pernah menempatkan seorang Polwan menjadi Kapolres di Maluku Tengah yang rawan terjadi konflik perbatasan," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Elwen Roy Pattiasina di Ambon, Kamis.
Situasi dan kondisi seperti ini bisa saja dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggungjawab yang memiliki kepentingan terselubung untuk bermain dan mengadu-domba masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Elwen dalam rapat kerja Komisi I DPRD Maluku dipimpin Melkianus Sairdekut dengan Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Samuel Hehakaya mewakila Pangdam, serta Plt Sekda Maluku, Sadli Ie.
Baca juga: DPRD Maluku undang Kapolda- Pangdam bahas kamtibmas di Haruku, selesaikan akar konfliknya
Menurut dia, ada kesan yang berkembang di tengah masyarakat pascakeributan yang terjadi di Kecamatan Pulau Haruku tentang kurang aktifnya peranan intelejen dalam mengantisipasi persoalan di sana.
"Apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai penyampaian masyarakat yang membuat penilaian seperti itu," ujarnya.
Namun di sisi lain, Elwen juga mengapresiasi Kapolda Maluku bersama Pangdam XVI/Pattimura beserta jajarannya yang begitu cepat mengantisipasi konflik tersebut dan mempertebal aparat keamanan di sana.
Dia juga mengimbau pemerintah daerah untuk bersikap tanggap terhadap persoalan seperti ini agar tidak selalu menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat.
Baca juga: DPRD : Pemprov Maluku - Sulsel harus berorientasi ekspor, ditunggu realisasinya
