Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku mengharapkan pemerintah provinsi setempat tidak hanya fokus pada proyek-proyek mercusuar yang bertujuan sebagai simbol dan prestise daerah, tetapi lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak.
"Kami minta agar prioritas utama pengelolaan APBD 2026 tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup warga," kata Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun di Ambon, Senin.
Penegasan tersebut disampaikan Benhur saat memimpin rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026.
"Legislatif mendukung upaya Pemprov Maluku dalam mencari terobosan pembangunan, namun jangan sampai melupakan prioritas utama, yaitu kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, APBD harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil dengan meningkatkan alokasi untuk program-program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan peningkatan pelayanan publik.
Dia juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah dan meminta agar pemprov memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan visi pembangunan daerah dalam APBD 2026 dan menjanjikan untuk membuat sejumlah terobosan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Maluku mengapresiasi DPRD setempat atas kerja sama yang konstruktif dalam pembahasan APBD 2026 dan segala tantangan yang dihadapi daerah akibat proyeksi penurunan pendapatan, tetapi pemerintah berkomitmen mencari solusi inovatif dan efektif.
"Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan mencari sumber-sumber pendapatan baru sebab potensi Maluku sangat besar, baik di sektor perikanan, pariwisata, maupun energi. Pemprov fokus pada pengembangan sektor-sektor ini secara berkelanjutan," ujarnya.
Pemprov Maluku juga menyoroti pentingnya investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, untuk membuka aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil.
