Kapolda: miras dan tapal batas picu gangguan kamtibmas di Maluku

Ambon (ANTARA) - Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri mengatakan, dua persoalan yang sering menjadi pemicu gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda setempat adalah masalah minuman keras (Miras) dan tapal batas.

"Setiap perkara pidana atau pelanggaran yang terjadi hingga menimbulkan gangguan kamtibmas banyak disebabkan karena persoalan miras serta sengketa tanah atau tapal batas," katanya, di Ambon, Senin.

Penjelasan Kapolda disampaikan dalam kegiatan 'Duduk bacarita kamtibmas' yang diselenggarakan Polda Maluku dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang.

Menurut dia, persoalan seperti inilah yang kerap menjadi pemicu hingga terjadi aksi baku lempar sampai pada tindakan pembakaran rumah penduduk.

Kapolda juga menyinggung terkait persoalan kesehatan, di mana masih mendapati warga yang tidak taat protokol kesehatan seperti di tempat wisata, khususnya di pantai Natsepa, kecamatan Salahutu, Kabupaten maluku Tengah.

"Untuk persoalan wisata Pantai Natsepa sangat tidak nyaman karena pedagangnya tidak taat protokol kesehatan karena mereka justeru tidak menggunakan masker," tandas Kapolda dalam kegiatan yang juga dihadiri Wakapolda Brigjen Pol Jan de Fretes serta pejabat utama polda.

Sementara Sekda Maluku Kasrul Selang, mengakui persoalan yang menjadi sengketa tapal batas sekarang yaitu antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah.

"Kebanyakan juga menjadi potensi kerawanan yaitu dusun yang mau mekar menjadi desa akhirnya terjadi konflik ," katanya. .

Di sisi lainnya, Sekda juga menyinggung mengenai persoalan limbah medis,  di mana hingga saat ini Pemerintah Provinsi Maluku belum memiliki tempat pembuangan limbah medis tersebut.

"Kita tidak ada tempat pembuangan di Maluku, limbahnya kita kirim ke luar daerah untuk dimusnahkan," ujarnya. 

Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Marcus J Pattinama yang turut hadir dalam kegiatan ini menanggapi pernyataan Kapolda terkait persoalan di pantai Natsepa dan berjanji akan menindaklanjutinya.

"Kami informasikan kepada Kapolda bahwa Maluku akan mendapakan bantuan bis laut dari pemerintah puat untuk dioperasikan di laut Maluku," katanya.

Direktur Intelkam Polda Maluku Kombes Pol Yosef Sriyono Joko Handono,  menambahkan, potensi kerawanan yang menjadi perhatian juga terkait persoalan pemilihan kepala desa atau raja.

"Potensi kerawanan juga mengenai persoalan Raja pada desa-desa di Maluku dimana data kita yang masuk potensi kerawanan sangat tinggi," tandasnya.