Ambon (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif mengaku mendukung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku dalam membentuk Satgas Mafia Tanah.
Kapolda siap bekerja sama dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas di seluruh desa se-Maluku agar persoalan tapal batas lahan yang menjadi salah satu pemicu bentrok di Maluku dapat teratasi.
"Saya mendukung program kerja BPN Maluku ini. Saya sampaikan bahwa kami Polda Maluku akan siap mendukung dan memberdayakan anggota Bhabinkamtibmas kami yang tersebar di seluruh Desa di Maluku untuk dapat bersinergi dan mendukung penuh BPN Maluku," kata Kapolda Maluku, di Ambon, Jumat.
Dukungan dibentuknya Satgas Mafia Tanah tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan audiensi dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku, Fransiska Vivi Ganggas bersama stafnya di Mapolda Maluku.
Persoalan lahan, kata Kapolda, juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di Maluku. Sehingga permasalahan ini harus menjadi perhatian bersama, terutama BPN Maluku.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Maluku, Fransiska Vivi Ganggas yang didampingi sejumlah stafnya, mengaku kedatangan pihaknya memang untuk meminta dukungan Polda Maluku.
"Agenda kami ini terkait dengan akan dibentuknya SK Satgas Mafia Tanah, dan kami sangat berharap Polda Maluku bisa ikut membantu kami dengan bersinergi dan kolaborasi agar satgas kami bisa lancar dalam tugasnya," kata Kakanwil BPN Maluku.
Fransiska mengaku tujuan dibentuknya Satgas Mafia Tanah mengingat daerah ini rawan konflik terkait persoalan tapal batas tanah.
"Kita tahu bersama di Maluku ini sangat rawan terjadi konflik masyarakat terkait masalah tapal batas tanah. Oleh karena itu kami sangat berharap bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk menuntaskan semua permasalahan tanah yang terjadi selama ini," harapnya.
