Ambon, 21/10 (Antara Maluku) - Perekrutan kader bela negara dalam 10 tahun akan dilakukan Kementerian Pertahanan dengan melibatkan kementerian dan lembaga lain, kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin.
"Kami di Kemhan tidak bekerja sendiri dalam perekrutan anggota bela negara, tetapi bekerja sama dengan kementerian, lembaga serta komponen bangsa lainnya," kata Hartind, di sela-sela Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara (Suskatjemen Hanneg) Mobile, di Ambon, Rabu.
Pihaknya berencana membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan target 100 juta kader hingga 10 tahun ke depan.
"Masalah anggaran untuk mencapai target 100 juta itu, akan di-"sharing" dengan kementerian, dan lembaga lain," katanya.
Ia mengungkapkan, di bank data Kemhan sebanyak 67 juta orang tercatat sudah mengikuti Program Bela Negara, tinggal 33 juta orang.
"Ini angka riil untuk pencapaian sembilan tahun ke depan," katanya.
Ditanya, berapa banyak calon anggota bela negara yang direkrut di setiap daerah, Mayjen Hartind mengatakan, peserta program bela negara bersifat suka rela, tidak wajib. Jadi tergantung animo masyarakat bila ingin masuk, dipersilakan.
"Kita harus optimistis sisa 33 juta orang dari 67 juta yang sudah ada, dapat tercapai," ujarnya.
Karena itu, Hartind berharap masyarakat yang tertarik mengikuti program bela negara segera mendaftarkann diri.
"Pelatihan bela negara secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia pada hari Kamis (22/10), dan ada daerah yang sudah mulai pada hari Senin (19/10)," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, faktor jumlah penduduk untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama dalam pertahanan negara.
"Bela negara bukan wajib militer melainkan perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Nantinya, disiplin pribadi yang akan membentuk disiplin kelompok, seterusnya akan menjadi disiplin nasional. Tembak-menembak itu nomor dua ratus," ujarnya di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (12/10).
Namun demikian, kata Ryamizard, untuk daerah-daerah tertentu seperti di perbatasan dan pulau terluar, program bela negara yang diberikan bersifat khusus.
"Di Natuna perlu bela negara plus, dia (masyarakat) perlu tahu bom meledak, dan sebagainya jadi tidak panik," ucapnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan, dalam pelatihan bela negara setiap warga negara diajari mencintai bangsa dan negara, sertan membangun kebersamaan sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang kuat dalam menghadapi kompleksitas ancaman.
"Alutsista itu kecil. 100 juta militan itu kekuatan yang luar biasa, kalau terbentuk kita (Indonesia) nomor satu di dunia ini," ucapnya.
Untuk mewujudkan itu, lanjut Ryamizard, penyelenggaraan pembentukan kader bela negara akan dilaksanakan secara serentak pada 19 Oktober di seluruh wilayah Indonesia. Program yang akan berjalan selama sebulan ini akan diisi dengan berbagai materi fisik dan psikis.
"Satu bulan, para ahli sedang membuat kurikulum. Nanti ada latihan fisik dan psikis. Fisik adalah kemampuan awal bela negara. Kalau psikis adalah mental dan disiplinnya, nanti gubernur, bupati, wali kota sampai lurah akan dilibatkan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami di Kemhan tidak bekerja sendiri dalam perekrutan anggota bela negara, tetapi bekerja sama dengan kementerian, lembaga serta komponen bangsa lainnya," kata Hartind, di sela-sela Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara (Suskatjemen Hanneg) Mobile, di Ambon, Rabu.
Pihaknya berencana membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan target 100 juta kader hingga 10 tahun ke depan.
"Masalah anggaran untuk mencapai target 100 juta itu, akan di-"sharing" dengan kementerian, dan lembaga lain," katanya.
Ia mengungkapkan, di bank data Kemhan sebanyak 67 juta orang tercatat sudah mengikuti Program Bela Negara, tinggal 33 juta orang.
"Ini angka riil untuk pencapaian sembilan tahun ke depan," katanya.
Ditanya, berapa banyak calon anggota bela negara yang direkrut di setiap daerah, Mayjen Hartind mengatakan, peserta program bela negara bersifat suka rela, tidak wajib. Jadi tergantung animo masyarakat bila ingin masuk, dipersilakan.
"Kita harus optimistis sisa 33 juta orang dari 67 juta yang sudah ada, dapat tercapai," ujarnya.
Karena itu, Hartind berharap masyarakat yang tertarik mengikuti program bela negara segera mendaftarkann diri.
"Pelatihan bela negara secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia pada hari Kamis (22/10), dan ada daerah yang sudah mulai pada hari Senin (19/10)," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, faktor jumlah penduduk untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama dalam pertahanan negara.
"Bela negara bukan wajib militer melainkan perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Nantinya, disiplin pribadi yang akan membentuk disiplin kelompok, seterusnya akan menjadi disiplin nasional. Tembak-menembak itu nomor dua ratus," ujarnya di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (12/10).
Namun demikian, kata Ryamizard, untuk daerah-daerah tertentu seperti di perbatasan dan pulau terluar, program bela negara yang diberikan bersifat khusus.
"Di Natuna perlu bela negara plus, dia (masyarakat) perlu tahu bom meledak, dan sebagainya jadi tidak panik," ucapnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan, dalam pelatihan bela negara setiap warga negara diajari mencintai bangsa dan negara, sertan membangun kebersamaan sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang kuat dalam menghadapi kompleksitas ancaman.
"Alutsista itu kecil. 100 juta militan itu kekuatan yang luar biasa, kalau terbentuk kita (Indonesia) nomor satu di dunia ini," ucapnya.
Untuk mewujudkan itu, lanjut Ryamizard, penyelenggaraan pembentukan kader bela negara akan dilaksanakan secara serentak pada 19 Oktober di seluruh wilayah Indonesia. Program yang akan berjalan selama sebulan ini akan diisi dengan berbagai materi fisik dan psikis.
"Satu bulan, para ahli sedang membuat kurikulum. Nanti ada latihan fisik dan psikis. Fisik adalah kemampuan awal bela negara. Kalau psikis adalah mental dan disiplinnya, nanti gubernur, bupati, wali kota sampai lurah akan dilibatkan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015