Ambon, 18/11 (Antara Maluku ) - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) diharapkan bisa melahirkan rekomendasi suatu konsep pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI) dilengkapi strategi yang nantinya bisa dijalankan oleh pemerintah.
"Bagusnya PB PMII melahirkan suatu rekomendasi dari sini, dan pemerintah lebih berbicara pada hal yang normatif didukung data konkrit, dan suara-suara yang disampaikan akan dieksplorasi guna dijadikan suatu konsep untuk diteruskan kepada pemerintah," kata staf ahli Menteri BUMN bidang komunikasi publik dan hubungan industrial, Hamra Litiloly di Ambon, Selasa.
Penjelasan Hamra yang merupakan kader PMII Maluku ini disampaikan pada kegiatan round table discussion dengan tema dari pinggiran, PMII membangun bangsa diikuti para pengurus dan kader PMII se-Indonesia Timur.
"Arti membangun dari pinggiran oleh Presiden Jokowi itu untuk daerah perbatasan, dan kalau saya menambahkan kepada teman-teman sebagai motivasi bahwa marilah kita artikan pinggiran itu sebagai segi personal kita sebagai orang-orang tertinggal atau terbelakang supaya memotivasi untuk bertindak lebih cepat dan maju," ujar Hamra.
Kepala negara mengatakan pada semua instansi hanya ada satu visi di republik ini yaitu visi presiden, dan setiap instansi departemen serta BUMN menjalankan visi presiden, beda dengan yang dahulu di mana setiap departemen punya vis tersendiri.
Jadi kalau dikatakan ada program tapi tidak ada regulasi, harus diingat bahwa semua program untuk dilaksanakan tidak harus dibarengi regulasi baru.
Bisa jadi regulasi yang ada dipakai, dan yang dilakukan pemerintah adalah aturan yang menghambat pembangunan justru dievaluasi secara intensif dan dilakukan berbagai terobosan untuk penyesuaian.
"Dari data yang ada memang terjadi kesenjangan, bahkan data di pemerintah pusat melihat itu makanya di dalam program nawacita, salah satu fokus pembangunan yang dilihat Presiden Jokowi adalah melakukan pembangunan dari pinggiran, yaitu daerah yang belum maju terkhusus di wilayah timur," tandasnya.
Program nawacita dan program tol laut itu bagian dari bagaimana merekatkan kawasan timur Indonesia dalam proses pembangunan, dan selama ini yang baru jalan itu Pelni dengan angkutan penumpang.
Makanya orang dari Indonesia timur mobilisasi ke daerah lain sudah berjalan baik, tetapi mobilisasi barangnya belum karena yang namanya angkutan berjadwal yang dikenal tol laut selama ini belum ada.
Kader PMII Maluku lainnya, Habiba Pellu mengatakan, PMII melakukan kegiatan pra musyawarah pimpinan nasional (Muspimnas) agar para sahabat dari kawasan timur Indoesia bisa menyamakan persepsi untuk menyusun suatu format rekomendasi membangun bangsa dari wilayah timur.
"Kesenjangan pembangunan saat ini menjadi format kita membangun bangsa ini dan pinggiran ini kan, kalau dari sejarah PMII ini awalnya memulai dari hal-hal yang konsep pembangunannya dari tataran bawah," ujarnya.
Jadi yang dimaksud dengan pinggiran itu adalah bagaimana Maluku yang memilik banyak wilayah pesisir dan luas wilayah lautnya maka perlu menyamakan persepsi dan pemikiran tentang pembangunan bangsa sehingga pertemuan ini untuk menemukan format menyusun konsep pembangunan seperti apa ke depannya.
Mengingat ada beberapa menteri yang akan hadir dalam Muspimnas PMII 2015 maka ada peluang untuk melakukan barganining dengan mereka.
"Untuk masalah kesenjangan sendiri, saya pikir banyak klausul regulasi yang turun tetapi tidak ada satu pun yang secara khusus mengatur berapa besar persentase anggaran untuk pengelelolaan DAU dan DAK sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," kata Habiba Pellu yang juga anggota DPRD Maluku ini.
Sehingga lewat pertemuan ini diharapkan ada rekomendasi pikir besar, terutama bagaimana pemerataan pembangunan di Indonesia, jadi jangan hanya disusun dalam program Bappenas tetapi realisasi tidak ada.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Bagusnya PB PMII melahirkan suatu rekomendasi dari sini, dan pemerintah lebih berbicara pada hal yang normatif didukung data konkrit, dan suara-suara yang disampaikan akan dieksplorasi guna dijadikan suatu konsep untuk diteruskan kepada pemerintah," kata staf ahli Menteri BUMN bidang komunikasi publik dan hubungan industrial, Hamra Litiloly di Ambon, Selasa.
Penjelasan Hamra yang merupakan kader PMII Maluku ini disampaikan pada kegiatan round table discussion dengan tema dari pinggiran, PMII membangun bangsa diikuti para pengurus dan kader PMII se-Indonesia Timur.
"Arti membangun dari pinggiran oleh Presiden Jokowi itu untuk daerah perbatasan, dan kalau saya menambahkan kepada teman-teman sebagai motivasi bahwa marilah kita artikan pinggiran itu sebagai segi personal kita sebagai orang-orang tertinggal atau terbelakang supaya memotivasi untuk bertindak lebih cepat dan maju," ujar Hamra.
Kepala negara mengatakan pada semua instansi hanya ada satu visi di republik ini yaitu visi presiden, dan setiap instansi departemen serta BUMN menjalankan visi presiden, beda dengan yang dahulu di mana setiap departemen punya vis tersendiri.
Jadi kalau dikatakan ada program tapi tidak ada regulasi, harus diingat bahwa semua program untuk dilaksanakan tidak harus dibarengi regulasi baru.
Bisa jadi regulasi yang ada dipakai, dan yang dilakukan pemerintah adalah aturan yang menghambat pembangunan justru dievaluasi secara intensif dan dilakukan berbagai terobosan untuk penyesuaian.
"Dari data yang ada memang terjadi kesenjangan, bahkan data di pemerintah pusat melihat itu makanya di dalam program nawacita, salah satu fokus pembangunan yang dilihat Presiden Jokowi adalah melakukan pembangunan dari pinggiran, yaitu daerah yang belum maju terkhusus di wilayah timur," tandasnya.
Program nawacita dan program tol laut itu bagian dari bagaimana merekatkan kawasan timur Indonesia dalam proses pembangunan, dan selama ini yang baru jalan itu Pelni dengan angkutan penumpang.
Makanya orang dari Indonesia timur mobilisasi ke daerah lain sudah berjalan baik, tetapi mobilisasi barangnya belum karena yang namanya angkutan berjadwal yang dikenal tol laut selama ini belum ada.
Kader PMII Maluku lainnya, Habiba Pellu mengatakan, PMII melakukan kegiatan pra musyawarah pimpinan nasional (Muspimnas) agar para sahabat dari kawasan timur Indoesia bisa menyamakan persepsi untuk menyusun suatu format rekomendasi membangun bangsa dari wilayah timur.
"Kesenjangan pembangunan saat ini menjadi format kita membangun bangsa ini dan pinggiran ini kan, kalau dari sejarah PMII ini awalnya memulai dari hal-hal yang konsep pembangunannya dari tataran bawah," ujarnya.
Jadi yang dimaksud dengan pinggiran itu adalah bagaimana Maluku yang memilik banyak wilayah pesisir dan luas wilayah lautnya maka perlu menyamakan persepsi dan pemikiran tentang pembangunan bangsa sehingga pertemuan ini untuk menemukan format menyusun konsep pembangunan seperti apa ke depannya.
Mengingat ada beberapa menteri yang akan hadir dalam Muspimnas PMII 2015 maka ada peluang untuk melakukan barganining dengan mereka.
"Untuk masalah kesenjangan sendiri, saya pikir banyak klausul regulasi yang turun tetapi tidak ada satu pun yang secara khusus mengatur berapa besar persentase anggaran untuk pengelelolaan DAU dan DAK sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," kata Habiba Pellu yang juga anggota DPRD Maluku ini.
Sehingga lewat pertemuan ini diharapkan ada rekomendasi pikir besar, terutama bagaimana pemerataan pembangunan di Indonesia, jadi jangan hanya disusun dalam program Bappenas tetapi realisasi tidak ada.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015