Ambon, 20/11 (Antara Maluku) - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Bitzael Sylvester Temar menyatakan ada ratusan tenaga ahli putra daerah yang bisa diberdayakan untuk mengisi pos-pos pekerjaan terkait pembangunan pangkalan logistik pendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas dan kondensat di kabupaten tersebut.
"Saat ini jumlah sarjana asal MTB lebih dari 500 orang, dan mereka itu lulusan universitas terkenal seperti Gajah Mada (UGM, Jogja) dan Airlangga (Unair, Surabaya)," kata Bitzael, dihubungi dari Ambon, Jumat.
Selain tenaga ahli, kata dia, banyak tenaga kerja lokal di Maluku Tenggara Barat dan Maluku secara umum yang bisa mendapatkan pekerjaan bila pangkalan logistik (Logistic Supply Base) itu jadi dibangun.
Pangkalan logistik itu sendiri direncanakan di Desa Olilit, Tanimbar Selatan sebagai infrastruktur darat yang mendukung kegiatan ekplorasi dan eksploitasi gas dan kondensat di Blok Masela.
Menurut bupati, pihaknya juga sudah mengajukan penawaran kepada sejumlah investor untuk membangun sejumlah industri di daerahnya, antara lain PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), gas rumah tangga, dan pabrik pupuk urea.
"Semua itu merupakan industri ikutan (dari produksi gas dan kondensat Blok Masela). Bahkan warga MTB yang mau buka usaha peternakan ayam atau binatu (laundry) juga bisa, karena sekali pangkalan logistik ini dibangun di Saumlaki, maka kota ini akan menjadi metropolitan," katanya.
"Kalau sudah seperti itu, maka bukan lagi ratusan tetapi ribuan tenaga kerja akan terserap, tidak hanya dari MTB tetapi juga Maluku secara keseluruhan," tambahnya.
Pengelolaan Blok Masela dipegang oleh perusahaan migas INPEX asal Jepang dan Shell (Belanda).
Manajer Senior Komunikasi dan Relasi INPEX Usman Slamet mengatakan, lokasi untuk pangkalan logistik itu dipilih di Desa Olilit karena memang paling dekat dari Blok Masela, yang terletak pada jarak sekira 150 km lepas pantai Saumlaki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
"Studi kelayakan dan amdal (aman dampak lingkungan) pun sudah dilakukan, dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.
Pada Rabu lalu (18/11), Panitia Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk Pemprov Maluku bekerja sama dengan Pemkab MTB, SKK Migas dan INPEX menyelenggarakan pertemuan rapat konsultasi publik pembebasan lahan untuk pembangunan pangkalan logistik tersebut.
Pertemuan yang dipimpin Sekda Pemkab MTB Mathias Malaka itu berlangsung lancar tetapi tidak mencapai kata sepakat, setelah 10 dari 62 pemilik lahan yang hadir menyatakan tidak ingin menjual tanah mereka.
Warga yang menolak, khususnya keluarga besar Tanjaya selaku pemilik resor hotel dan restoran Beringin Dua, menyatakan keinginan membangun pangkalan logistik di atas tanah milik mereka.
Menurut Philip Hendrik Tanjaya, keluarga besarnya menguasai 30 hektare tanah di Desa Olilit dan mereka sudah membentuk konsorsium dengan sebuah perusahaan pengelola pangkalan logistik di Marunda, Jakarta Utara.
"14 hektare sudah sertifikat sementara sisanya dalam proses pelepasan hak dan ikatan jual beli. Kami juga sudah bentuk konsorsium dengan PT. Alfa Persada," katanya.
Usman Slamet menyatakan, proses pembebasan lahan itu memang memerlukan waktu. Setelah konsultasi publik pertama yang belum mencapai kesepakatan itu akan dilanjutkan pada konsultasi publik yang kedua untuk membahas keberatan-keberatan pemilik lahan.
Bila sudah tercapai kata sepakat, baru masuk tahap penilaian harga tanah untuk ganti rugi yang akan dilakukan oleh penilai independen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saat ini jumlah sarjana asal MTB lebih dari 500 orang, dan mereka itu lulusan universitas terkenal seperti Gajah Mada (UGM, Jogja) dan Airlangga (Unair, Surabaya)," kata Bitzael, dihubungi dari Ambon, Jumat.
Selain tenaga ahli, kata dia, banyak tenaga kerja lokal di Maluku Tenggara Barat dan Maluku secara umum yang bisa mendapatkan pekerjaan bila pangkalan logistik (Logistic Supply Base) itu jadi dibangun.
Pangkalan logistik itu sendiri direncanakan di Desa Olilit, Tanimbar Selatan sebagai infrastruktur darat yang mendukung kegiatan ekplorasi dan eksploitasi gas dan kondensat di Blok Masela.
Menurut bupati, pihaknya juga sudah mengajukan penawaran kepada sejumlah investor untuk membangun sejumlah industri di daerahnya, antara lain PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), gas rumah tangga, dan pabrik pupuk urea.
"Semua itu merupakan industri ikutan (dari produksi gas dan kondensat Blok Masela). Bahkan warga MTB yang mau buka usaha peternakan ayam atau binatu (laundry) juga bisa, karena sekali pangkalan logistik ini dibangun di Saumlaki, maka kota ini akan menjadi metropolitan," katanya.
"Kalau sudah seperti itu, maka bukan lagi ratusan tetapi ribuan tenaga kerja akan terserap, tidak hanya dari MTB tetapi juga Maluku secara keseluruhan," tambahnya.
Pengelolaan Blok Masela dipegang oleh perusahaan migas INPEX asal Jepang dan Shell (Belanda).
Manajer Senior Komunikasi dan Relasi INPEX Usman Slamet mengatakan, lokasi untuk pangkalan logistik itu dipilih di Desa Olilit karena memang paling dekat dari Blok Masela, yang terletak pada jarak sekira 150 km lepas pantai Saumlaki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
"Studi kelayakan dan amdal (aman dampak lingkungan) pun sudah dilakukan, dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.
Pada Rabu lalu (18/11), Panitia Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk Pemprov Maluku bekerja sama dengan Pemkab MTB, SKK Migas dan INPEX menyelenggarakan pertemuan rapat konsultasi publik pembebasan lahan untuk pembangunan pangkalan logistik tersebut.
Pertemuan yang dipimpin Sekda Pemkab MTB Mathias Malaka itu berlangsung lancar tetapi tidak mencapai kata sepakat, setelah 10 dari 62 pemilik lahan yang hadir menyatakan tidak ingin menjual tanah mereka.
Warga yang menolak, khususnya keluarga besar Tanjaya selaku pemilik resor hotel dan restoran Beringin Dua, menyatakan keinginan membangun pangkalan logistik di atas tanah milik mereka.
Menurut Philip Hendrik Tanjaya, keluarga besarnya menguasai 30 hektare tanah di Desa Olilit dan mereka sudah membentuk konsorsium dengan sebuah perusahaan pengelola pangkalan logistik di Marunda, Jakarta Utara.
"14 hektare sudah sertifikat sementara sisanya dalam proses pelepasan hak dan ikatan jual beli. Kami juga sudah bentuk konsorsium dengan PT. Alfa Persada," katanya.
Usman Slamet menyatakan, proses pembebasan lahan itu memang memerlukan waktu. Setelah konsultasi publik pertama yang belum mencapai kesepakatan itu akan dilanjutkan pada konsultasi publik yang kedua untuk membahas keberatan-keberatan pemilik lahan.
Bila sudah tercapai kata sepakat, baru masuk tahap penilaian harga tanah untuk ganti rugi yang akan dilakukan oleh penilai independen.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015