Ambon, 23/11 (Antara Maluku) - Puluhan pedagang kali lima (PKL) yang selama ini berjualan di lokasi sekitaran Pasar Nusaniwe melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD Kota Ambon, Senin.
Aksi para PKL itu mendapat dukungan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon. Mereka meminta anggota DPRD segera turun ke lokasi Pasar Nusaniwe guna melihat dari dekat aksi pembongkaran yang sedang dilakukan Pemkot Ambon.
Koordinator lapangan aksi PKL, Mohtadi J Watubun menyatakan para anggota DPRD Kota Ambon harus turun ke lapangan sekarang ini agar melihat kondisi masyarakat terutama keluarga PKL pascapenggusuran tempat-tempat penjualan PKL.
Anggota DPRD, kata dia, juga harus melihat soal retribusi yang selama ini dipungut pihak Pemerintah Kota Ambon dari PKL Pasar Nusaniwe, sebab PKL menjadikan itu dasar bahwa mereka diperbolehkan berjualan di pasar Nusaniwe.
"Kami kesal, sebab salah satu alasan dari Pemerintah Kota Ambon untuk pelaksanaan pembongkaran itu bahwa tidak ada retribusi selama ini dari PKL pasar Nusaniwe, padahal tagihan itu tetap ada," ujarnya.
Selain itu. lanjutnya, kalau memang rencana untuk merelokasi 99 PKL sesuai pendataan ke lokasi pasar Gotong royong yang tidak jauh dari pasar Nusaniwe maka anggota DPRD Kota Ambon juga harus melakukan kunjungan ke sana terutama melihat kondisi pasar itu layak atau tidak untuk berjualan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Rofik Afifudin saat menerima pendemo mengatakan, anggota DPRD akan turun langsung melihat kondisi di pasar Nusaniwe setelah digusur sekaligus melihat kondisi pasar Gotong Royong yang akan dijadikan tempat berjualan bagi PKL yang tergusur.
"Kita akan turun ke sana dan melihat, sebab sudah ada informasi bahwa ada kesepakatan untuk direlokasi ke pasar Gotong Royong," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Aksi para PKL itu mendapat dukungan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon. Mereka meminta anggota DPRD segera turun ke lokasi Pasar Nusaniwe guna melihat dari dekat aksi pembongkaran yang sedang dilakukan Pemkot Ambon.
Koordinator lapangan aksi PKL, Mohtadi J Watubun menyatakan para anggota DPRD Kota Ambon harus turun ke lapangan sekarang ini agar melihat kondisi masyarakat terutama keluarga PKL pascapenggusuran tempat-tempat penjualan PKL.
Anggota DPRD, kata dia, juga harus melihat soal retribusi yang selama ini dipungut pihak Pemerintah Kota Ambon dari PKL Pasar Nusaniwe, sebab PKL menjadikan itu dasar bahwa mereka diperbolehkan berjualan di pasar Nusaniwe.
"Kami kesal, sebab salah satu alasan dari Pemerintah Kota Ambon untuk pelaksanaan pembongkaran itu bahwa tidak ada retribusi selama ini dari PKL pasar Nusaniwe, padahal tagihan itu tetap ada," ujarnya.
Selain itu. lanjutnya, kalau memang rencana untuk merelokasi 99 PKL sesuai pendataan ke lokasi pasar Gotong royong yang tidak jauh dari pasar Nusaniwe maka anggota DPRD Kota Ambon juga harus melakukan kunjungan ke sana terutama melihat kondisi pasar itu layak atau tidak untuk berjualan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Rofik Afifudin saat menerima pendemo mengatakan, anggota DPRD akan turun langsung melihat kondisi di pasar Nusaniwe setelah digusur sekaligus melihat kondisi pasar Gotong Royong yang akan dijadikan tempat berjualan bagi PKL yang tergusur.
"Kita akan turun ke sana dan melihat, sebab sudah ada informasi bahwa ada kesepakatan untuk direlokasi ke pasar Gotong Royong," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015