Ambon, 12/1 (Antara Maluku) - Ratusan komponen pemuda yang tergabung dalam Lembaga Nanaku Maluku beserta Koalisi Anak Adat Maluku minta eksploitasi tambang migas Blok Masela harus menyejahterakan rakyat Maluku lewat kebijakan yang pro terhadap rakyat dan bukannya investor asing.
"Hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah pengelolaan blok Masela dilaksanakan secara Onshore, dengan sistem pipanisasi sehingga dapat memberikan multi efek plus bagi rakyat Maluku," kata koordinator pendemo, Bram Tulalesy di Ambon, Senin.
Penegasan Bram disampaikan saat melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Maluku.
Aksi demo ratusan pemuda yang dikawal ketat aparat Polri bersenjata lengkap ini juga diterima Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw untuk berdialog dan menerima tuntutan pendemo.
Dalam tuntutannya, komponen pemuda Maluku ini menyatakan Maluku harus mempunyai hak pengelolaan blok Masela sebesar 50 persen.
Mereka juga mendesak pemerintah agar pengelolaan blok Masela hendaknya memperhatikan keutuhan ekologi kepulauan sebagai ruang hidup masyarakat Maluku.
Berdasarkan kepentingan masyarakat Maluku, Lembaga Nanaku Maluku (LMN) dan Koalisi Anak Adat Maluku (KAAM) dengan tegas menyuarakan agar pembangunan kilang gas blok Masela dilakukan di daratan pulau Babar, agar dapat bermanfaat bagi pengembangan kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat.
Meminta dengan tegas kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus untuk memperluas akses perhubungan laut, darat, dan udara, di Provinsi Maluku.
Dalam pengelolaan blok Masela, lembaga meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk mengakomodir anak daerah Maluku dalam operasionalnya.
Presiden Jokowi juga diminta dengan tegas untuk menolak usulan SKK Migas tentang pertambangan migas blok Masela secara ofshore, dan dalam pengelolaan blok migas tersebut harus mengutamakan dampak lingkungan hidup.
Lembaga meminta pemerintah memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta meningkatkan kualitas sdm di area sekitar pertambangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah pengelolaan blok Masela dilaksanakan secara Onshore, dengan sistem pipanisasi sehingga dapat memberikan multi efek plus bagi rakyat Maluku," kata koordinator pendemo, Bram Tulalesy di Ambon, Senin.
Penegasan Bram disampaikan saat melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Maluku.
Aksi demo ratusan pemuda yang dikawal ketat aparat Polri bersenjata lengkap ini juga diterima Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw untuk berdialog dan menerima tuntutan pendemo.
Dalam tuntutannya, komponen pemuda Maluku ini menyatakan Maluku harus mempunyai hak pengelolaan blok Masela sebesar 50 persen.
Mereka juga mendesak pemerintah agar pengelolaan blok Masela hendaknya memperhatikan keutuhan ekologi kepulauan sebagai ruang hidup masyarakat Maluku.
Berdasarkan kepentingan masyarakat Maluku, Lembaga Nanaku Maluku (LMN) dan Koalisi Anak Adat Maluku (KAAM) dengan tegas menyuarakan agar pembangunan kilang gas blok Masela dilakukan di daratan pulau Babar, agar dapat bermanfaat bagi pengembangan kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat.
Meminta dengan tegas kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus untuk memperluas akses perhubungan laut, darat, dan udara, di Provinsi Maluku.
Dalam pengelolaan blok Masela, lembaga meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk mengakomodir anak daerah Maluku dalam operasionalnya.
Presiden Jokowi juga diminta dengan tegas untuk menolak usulan SKK Migas tentang pertambangan migas blok Masela secara ofshore, dan dalam pengelolaan blok migas tersebut harus mengutamakan dampak lingkungan hidup.
Lembaga meminta pemerintah memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta meningkatkan kualitas sdm di area sekitar pertambangan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016