Ambon, 28/4 (Antara Maluku) - Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengelar Lokakarya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, di Pusat Penelitian Laut Dalam (PPLD) Ambon, Kamis.
Sedikitnya 30-an orang dari instansi pemerintah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan masyarakat setempat diundang dalam lokakarya yang menjadi kegiatan prioritas Kedeputian Bidang IPK LIPI.
Hadir sebagai narasumber, Ahli Peneliti Utama Oseanografi Perikanan dan Manajemen Sumberdaya Pesisir (UPT Pulau Pari / Pusat Penelitian Oseanografi) Prof Sam Wouthuyizen sebagai pakar inderaja (remote sensing), ahli Antropologi Dr Dedi Adhuri (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan), dan pakar kebumian Dr Nugroho Hananto (Pusat Penelitian Geoteknologi).
Selain para pakar dari LIPI, lokakarya dua hari yang mengkaji studi kasus degradasi kawasan pesisir di Pulau Ambon tersebut juga menghadirkan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pattimura (Unpatti) Prof Rafael Osok dan pakar manajemen perikanan Dr James Abraham sebagai narasumber.
Deputi Bidang IPK LIPI Dr Zainal Abidin dalam kesempatan tersebut mengatakan gagasan untuk melakukan lokakarya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil berasal dari keprihatinan semakin tingginya laju degradasi lingkungan sedangkan upaya konservasi atau pemulihannya bergerak sangat lambat.
"Ketidakseimbangan ini akan sangat mengkhawatirkan apabila tidak ada langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dan bahkan menghentikan laju degradasi lingkungan yang sedang berlanngsung," katanya.
Dia mengatakan, dalam beberapa kasus degradasi lingkungan, yakni pencemaran perairan, kebakaran hutan dan pengrusakan terumbu karang, memunculkan isu-isu baru seperti biodiversity loss (kehilangan keanekaragaman hayati), penurunan kualitas air baku, pemanasan bumi, perubahan cuaca, bahkan kenaikan permukaan air laut.
Sebagai daerah yang terdiri dari pulau - pulau kecil dan didominasi oleh lautan, isu-isu tersebut juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Kedeputian IPK LIPI, katanya lagi telah merancang program prioritas yang akan berlangsung selama tiga tahun, dengan harapan dapat menghimpun rekomendasi dan konsep terukur untuk menjadi langkah-langkah pemulihan isu degradasi lingkungan.
"Lokakarya ini menjadi bagian dari kegiatan prioritas Kedeputian Bidang IPK yang dirancang untuk periode tiga tahun, pada kesempatan ini melibatkan lima pusat penelitian, yakni Oseanografi, Geoteknologi, Metalurgi, Limnologi, dan Laut Dalam. Kegiatan ini tidak akan dapat optimal jika tanpa dukungan serius dari pemerintah daerah," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Sedikitnya 30-an orang dari instansi pemerintah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan masyarakat setempat diundang dalam lokakarya yang menjadi kegiatan prioritas Kedeputian Bidang IPK LIPI.
Hadir sebagai narasumber, Ahli Peneliti Utama Oseanografi Perikanan dan Manajemen Sumberdaya Pesisir (UPT Pulau Pari / Pusat Penelitian Oseanografi) Prof Sam Wouthuyizen sebagai pakar inderaja (remote sensing), ahli Antropologi Dr Dedi Adhuri (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan), dan pakar kebumian Dr Nugroho Hananto (Pusat Penelitian Geoteknologi).
Selain para pakar dari LIPI, lokakarya dua hari yang mengkaji studi kasus degradasi kawasan pesisir di Pulau Ambon tersebut juga menghadirkan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pattimura (Unpatti) Prof Rafael Osok dan pakar manajemen perikanan Dr James Abraham sebagai narasumber.
Deputi Bidang IPK LIPI Dr Zainal Abidin dalam kesempatan tersebut mengatakan gagasan untuk melakukan lokakarya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil berasal dari keprihatinan semakin tingginya laju degradasi lingkungan sedangkan upaya konservasi atau pemulihannya bergerak sangat lambat.
"Ketidakseimbangan ini akan sangat mengkhawatirkan apabila tidak ada langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dan bahkan menghentikan laju degradasi lingkungan yang sedang berlanngsung," katanya.
Dia mengatakan, dalam beberapa kasus degradasi lingkungan, yakni pencemaran perairan, kebakaran hutan dan pengrusakan terumbu karang, memunculkan isu-isu baru seperti biodiversity loss (kehilangan keanekaragaman hayati), penurunan kualitas air baku, pemanasan bumi, perubahan cuaca, bahkan kenaikan permukaan air laut.
Sebagai daerah yang terdiri dari pulau - pulau kecil dan didominasi oleh lautan, isu-isu tersebut juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Kedeputian IPK LIPI, katanya lagi telah merancang program prioritas yang akan berlangsung selama tiga tahun, dengan harapan dapat menghimpun rekomendasi dan konsep terukur untuk menjadi langkah-langkah pemulihan isu degradasi lingkungan.
"Lokakarya ini menjadi bagian dari kegiatan prioritas Kedeputian Bidang IPK yang dirancang untuk periode tiga tahun, pada kesempatan ini melibatkan lima pusat penelitian, yakni Oseanografi, Geoteknologi, Metalurgi, Limnologi, dan Laut Dalam. Kegiatan ini tidak akan dapat optimal jika tanpa dukungan serius dari pemerintah daerah," ucapnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016