Ternate, 14/6 (Antara Maluku) - DPRD kota Ternate, Maluku Utara mendukung kebijakan pemerintah kota(Pemkot) setempat untuk memprioritaskan pengembangan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

"Kami mendukung program tersebut karena mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sesuai dengan karakteristik ekonomi masyarakat Ternate," kata anggota DPRD setempat, Anas Malik, di Ternate, Selasa.

Dia meminta Pemkot Ternate konsisten dengan kebijakan yang memprioritaskan bidang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sehingga IPM yang mencapai 77,15 persen terus ditingkatkan pada tahun mendatang.

"Kami juga berharap Pemkot Ternatepemerintah intensif melakukan penguatan dan optimalisasi pengelolaan otonomi daerah, terutama yang terkait dengan upaya tertib administrasi perencanaan maupun pengelolaan anggaran," kata Anas.

Dengan begitu, Pemkot Ternate bukan saja taat azas dalam menerapkan alur perencanaan dan tepat waktu dalam penyampaian APBD maupun LPP, tetapi juga diharapkan dapat memenuhi azas efisiensi maupun akuntabilitas anggaran.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman ketika dihubungi mengatakan, masalah kemiskinan yang masih menjadi tugas yang harus diselesaikan peme rintah. Dari tahun ke tahun, angka kemiskinan terus bergerak menurun karena dilancar kan bermacam-macam program pengentasan kemiskinan.

Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman mengakui, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta diharapkan menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya.

"Selama tiga tahun terakhir angka kemiskinan mengalami penurunan. Penurunan angka kemiskinan di kota Ternate dimulai dari 2013 sampai dengan tahun 2015," katanya.

Penurunan angka kemiskinan di Kota Ternate pada 2014 sebesar 3,16 persen, menurun dibangdingkan 2013 yang mencapai 3,24 persen. Angka kemiskinan pada 2015 diharapkan akan terus menurun.

"Walau pun belum ada pernyataan dari Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi dengan indikasi gairahnya aktivitas perekonomian, meningkatnya daya beli ma yarakat dan derasnya arus investasi yang masuk ke Ternate, maka angka kemiskinan pada 2015 diharapkan akan menurun," tandasnya.

Burhan menambahkan, Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita.

"Garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) adalah kebutuhan minuman untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Pewarta: M. Ponting

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016