Ternate, 27/10 (Antara Maluku) - Kementerian Pertahanan menggelar rapat koordinasi tentang penyelenggaraan pertahanan Negara dan Penataan Wilayah Pertahanan di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Kepala Kantor Pertahanan Provinsi Malut Kolonel (Mar) Bambang Hullianto di Ternate, Kamis, rapat tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, secara khusus di Malut yang memiliki karakteristik kepulauan.
"Kondisi tersebut mengandung sejumlah potensi maupun kendala. Bila dikelola dengan baik, dapat dijadikan potensi pertahanan daerah dalam rangka mendukung pembangunan dan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini," katanya.
Rakor melibatkan unsur Pemerintah Daerah, TNI/Polri, mahasiswa, Alumni PCTA dan Bela Negara, sehingga diharapkan kelak dapat dilakukan sinergitas antara RT/RW baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota dalam penataan kebijakan pertahanan.
Kegiatan tersebut juga diisi pemaparan tentang pertahanan negara dengan narasumber Brigjen TNI M Nakir, S.Ip dan Bahtiar Panggabean, SH, MH, yang membawakan materi Arah Kebijakan Negara melalui penataan wilayah pertahanan.
Menurut kedua pembicara, kebijakan pertahanan bukan hanya tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi juga kepentingan pemerintah daerah.
Sehingga, faktor keamanan daerah merupakan faktor terpenting dalam menunjang peningkatan kesejahteraan perekonomian di daerah oleh karenanya dalam pengelolaan potensi daerah haruslah berorientasi pada Pertahanan, Keamanan dan Perekonomian.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan manajemen SDA yang terarah dengan membentuk militansi masyarakat yang sadar bekerja untuk kemajuan daerah dan bangsa, serta peran masyarakat melaksanakan fungsi sesuai kemampuan intelektualitasnya.
"Hal tersebut dapat dijadikan benteng tangguh untuk menangkal setiap ancaman baik militer maupun non militer yang datang dari dalam maupun luar negeri," kata M. Nakir.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Kepala Kantor Pertahanan Provinsi Malut Kolonel (Mar) Bambang Hullianto di Ternate, Kamis, rapat tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, secara khusus di Malut yang memiliki karakteristik kepulauan.
"Kondisi tersebut mengandung sejumlah potensi maupun kendala. Bila dikelola dengan baik, dapat dijadikan potensi pertahanan daerah dalam rangka mendukung pembangunan dan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini," katanya.
Rakor melibatkan unsur Pemerintah Daerah, TNI/Polri, mahasiswa, Alumni PCTA dan Bela Negara, sehingga diharapkan kelak dapat dilakukan sinergitas antara RT/RW baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota dalam penataan kebijakan pertahanan.
Kegiatan tersebut juga diisi pemaparan tentang pertahanan negara dengan narasumber Brigjen TNI M Nakir, S.Ip dan Bahtiar Panggabean, SH, MH, yang membawakan materi Arah Kebijakan Negara melalui penataan wilayah pertahanan.
Menurut kedua pembicara, kebijakan pertahanan bukan hanya tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi juga kepentingan pemerintah daerah.
Sehingga, faktor keamanan daerah merupakan faktor terpenting dalam menunjang peningkatan kesejahteraan perekonomian di daerah oleh karenanya dalam pengelolaan potensi daerah haruslah berorientasi pada Pertahanan, Keamanan dan Perekonomian.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan manajemen SDA yang terarah dengan membentuk militansi masyarakat yang sadar bekerja untuk kemajuan daerah dan bangsa, serta peran masyarakat melaksanakan fungsi sesuai kemampuan intelektualitasnya.
"Hal tersebut dapat dijadikan benteng tangguh untuk menangkal setiap ancaman baik militer maupun non militer yang datang dari dalam maupun luar negeri," kata M. Nakir.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016