Ambon, 21/11 (Antara) - Sebanyak 200 orang nelayan di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah didaftarkan untuk mengikuti program Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) yang akan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Hingga November 2016 tercatat sudah 200 orang nelayan yang didaftarkan untuk memperoleh kartu asuransi dari pemerintah pusat," kata Kadis Kelautan dan Perikanan MBD, John James Kay, dikonfirmasi Antara dari Ambon, Senin.
Menurut dia, nelayan penerima kartu asuransi tersebut juga telah terdaftar dan memiliki kartu nelayan.
"Kami melakukan seleksi dan verifikasi ekstra ketat, baik untuk penerima kartu nelayan maupun kartu asuransi, mengingat kuotanya untuk seluruh Maluku sangat terbatas," katanya.
Sedangkan pada 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan MBD mendapat alokasi untuk pembuatan kartu asuransi sebanyak 600 orang.
Khusus untuk pembuatan kartu nelayan, menurut John, saat ini sedikit terhambat karena peralatan pembuatan kartu nelayan yang diberikan Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Maluku sementara mengalami kerusakan.
"Mesin cetaknya mengalami kerusakan dan sudah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dan segera dikirim mesin cetak yang baru, sehingga proses pencetakan kartu nelayan dapat dipercepat," ujarnya.
Dia menegaskan, setiap nelayan di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste tersebut akan diupayakan untuk memiliki kartu nelayan sehingga dapat memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.
Hingga saat ini, lebih dari 1.000-an nelayan di MBD yang telah mengantongi kartu nelayan sekaligus terdata secara daring (online) pada Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP).
"Berdasarkan petunjuk teknis proses pengajuan kartu nelayannya cukup ketat. Kami tetap berupaya melakukan fasilitasi agar seluruh nelayan di MBD dapat memiliki kartu nelayan, sehingga dapat diikutsertakan dalam berbagai program bantuan pemerintah di bidang perikanan," katanya.
Para pemegang kartu nelayan secara otomatis telah terdaftar dalam kelompok usaha bersama (KUB) dan dengan mudah memperoleh minyak subsidi yang disalurkan pemerintah, di samping memperoleh bantuan lain yang disediakan seperti alat tangkap dan kapal penangkap ikan.
Khusus kartu asuransi, ujar John, menjadi jaminan bagi para nelayan MBD dan keluarganya karena selama ini melakukan aktivitas penangkapan ikan hingga ke wilayah perairan perbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.
"Mereka sering kali mendapatkan teror saat menangkap ikan di perairan perbatasan negara tetangga. Belum lagi dari para nelayan provinsi lain yang sering menangkap ikan menggunakan bom maupun zat beracun sianida," tandasnya.
Dia berharap berbagai program yang digelontorkan KKP maupun pemerintah provinsi Maluku, dapat berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten MBD.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Hingga November 2016 tercatat sudah 200 orang nelayan yang didaftarkan untuk memperoleh kartu asuransi dari pemerintah pusat," kata Kadis Kelautan dan Perikanan MBD, John James Kay, dikonfirmasi Antara dari Ambon, Senin.
Menurut dia, nelayan penerima kartu asuransi tersebut juga telah terdaftar dan memiliki kartu nelayan.
"Kami melakukan seleksi dan verifikasi ekstra ketat, baik untuk penerima kartu nelayan maupun kartu asuransi, mengingat kuotanya untuk seluruh Maluku sangat terbatas," katanya.
Sedangkan pada 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan MBD mendapat alokasi untuk pembuatan kartu asuransi sebanyak 600 orang.
Khusus untuk pembuatan kartu nelayan, menurut John, saat ini sedikit terhambat karena peralatan pembuatan kartu nelayan yang diberikan Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Maluku sementara mengalami kerusakan.
"Mesin cetaknya mengalami kerusakan dan sudah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dan segera dikirim mesin cetak yang baru, sehingga proses pencetakan kartu nelayan dapat dipercepat," ujarnya.
Dia menegaskan, setiap nelayan di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste tersebut akan diupayakan untuk memiliki kartu nelayan sehingga dapat memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.
Hingga saat ini, lebih dari 1.000-an nelayan di MBD yang telah mengantongi kartu nelayan sekaligus terdata secara daring (online) pada Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP).
"Berdasarkan petunjuk teknis proses pengajuan kartu nelayannya cukup ketat. Kami tetap berupaya melakukan fasilitasi agar seluruh nelayan di MBD dapat memiliki kartu nelayan, sehingga dapat diikutsertakan dalam berbagai program bantuan pemerintah di bidang perikanan," katanya.
Para pemegang kartu nelayan secara otomatis telah terdaftar dalam kelompok usaha bersama (KUB) dan dengan mudah memperoleh minyak subsidi yang disalurkan pemerintah, di samping memperoleh bantuan lain yang disediakan seperti alat tangkap dan kapal penangkap ikan.
Khusus kartu asuransi, ujar John, menjadi jaminan bagi para nelayan MBD dan keluarganya karena selama ini melakukan aktivitas penangkapan ikan hingga ke wilayah perairan perbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.
"Mereka sering kali mendapatkan teror saat menangkap ikan di perairan perbatasan negara tetangga. Belum lagi dari para nelayan provinsi lain yang sering menangkap ikan menggunakan bom maupun zat beracun sianida," tandasnya.
Dia berharap berbagai program yang digelontorkan KKP maupun pemerintah provinsi Maluku, dapat berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten MBD.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016