Ambon, 24/12 (Antara Maluku) - Anggota komisi D DPRD Maluku, Ramly Mahulette mengatakan, pemerintah provinsi membutuhkan lebih dari Rp43 miliar untuk mengatasi persoalan gaji guru honorer SMA/SMK yang mencapai 3.967 orang.
"Kebutuhan anggaran ini berkaitan dengan pengalihan ribuan tenaga guru honorer daerah yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota menjadi urusan dan tanggungjawab pemprov," kata Ramly di Ambon, Sabtu.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi menyebutkan selama ini tenaga guru honorer yang ditangani pemerintah provinsi hanya sebanyak 367 orang namun ketentuan Undang-Undang yang baru telah menwajibkan seluruh tenaga honorer tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan pemprov.
"Tenaga honorer daerah Provinsi Maluku yang selama beberapa tahun ini dibiayai dengan APBD provinsi baru sekitar 367 orang, sementara yang 3.697 orang setelah ada pelimpahan kewenangan," ujarnya.
Yang menjadi persoalan adalah guru honda yang dibiayai APBD provinsi satu bulan itu sebesar Rp1.015.000 dan sekarang yang belum ada anggarannya yaitu 3.697 orang yang menjadi urusan provinsi di tahun 2017 nanti ada Rp43 miliar lebih.
Dikatakan, masalah ini juga telah disikapi oleh badan anggaran DPRD dimana salah satu rekomendasi dewan adalah menugaskan komisi D untuk melakukan koordinasi dengan pemda guna membahas berbagai langkah dalam rangka mencari dana Rp43 miliar lebih.
"Kami berharap ketika akan dilakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi guna membahas soal tenaga honorer, maka diharapkan pimpinan DPRD mendampingi komisi untuk duduk bersama," katanya.
Sebab pembahasan ini akan difokuskan pada persoalan anggaran yang harus dicari sumbernya untuk dipakai membayar gaji ribuan guru honorer daerah setiap bulan, terhitung mulai tahun anggaran 2017 nanti.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kebutuhan anggaran ini berkaitan dengan pengalihan ribuan tenaga guru honorer daerah yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota menjadi urusan dan tanggungjawab pemprov," kata Ramly di Ambon, Sabtu.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi menyebutkan selama ini tenaga guru honorer yang ditangani pemerintah provinsi hanya sebanyak 367 orang namun ketentuan Undang-Undang yang baru telah menwajibkan seluruh tenaga honorer tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan pemprov.
"Tenaga honorer daerah Provinsi Maluku yang selama beberapa tahun ini dibiayai dengan APBD provinsi baru sekitar 367 orang, sementara yang 3.697 orang setelah ada pelimpahan kewenangan," ujarnya.
Yang menjadi persoalan adalah guru honda yang dibiayai APBD provinsi satu bulan itu sebesar Rp1.015.000 dan sekarang yang belum ada anggarannya yaitu 3.697 orang yang menjadi urusan provinsi di tahun 2017 nanti ada Rp43 miliar lebih.
Dikatakan, masalah ini juga telah disikapi oleh badan anggaran DPRD dimana salah satu rekomendasi dewan adalah menugaskan komisi D untuk melakukan koordinasi dengan pemda guna membahas berbagai langkah dalam rangka mencari dana Rp43 miliar lebih.
"Kami berharap ketika akan dilakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi guna membahas soal tenaga honorer, maka diharapkan pimpinan DPRD mendampingi komisi untuk duduk bersama," katanya.
Sebab pembahasan ini akan difokuskan pada persoalan anggaran yang harus dicari sumbernya untuk dipakai membayar gaji ribuan guru honorer daerah setiap bulan, terhitung mulai tahun anggaran 2017 nanti.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016