Ternate, 19/2 (Antara Maluku) - Pantai wisata Jikomalamo Ternate, Maluku Utara (Malut), akan dialihfungsikan sebagai pelabuhan antar-pulau yang menghubungkan Ternate-Pulau Hiri, karena sangat representatif digunakan bagi warga setempat, saat datangnya musim gelombang laut.
"Kami akan turun sosialisasikan ke pedagang setempat terkait pemanfaatan dermaga Jikomalamo untuk dijadikan pelabuhan antar-pulau, karena pelabuhan pelabuhan Sulamadaha sangat rawan difungsikan kalau datangnya musim gelombang tinggi," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Thamrin Alwi di Ternate, Minggu.
Oleh karena itu, langkah Dinas Perhubungan pertama melakukan pembebasan lahan itu, kemudian pedagang yang beraktivitas tersebut bagaimana cara melakukan relokasi, karena akan disediakan sejumlah fasilitas pelabuhan agar tidak mengganggu saat bongkar muat barang maupun kenyamanan penumpang, sehingga perlu dukungan DPRD Kota Ternate.
"Saya minta dukungan komisi I DPRD apakah kita bisa dorong dalam proses membangun ruang tunggu bisa didalam APBD-P 2017 atau lebih urgen lagi anggarannya digunakan, sehingga infrastruktur pendukung lainnya kita coba dorong masuk dalam APBD induk 2018," ujarnya.
Dishub, kata Thamrin, melakukan survey dalam bentuk peninjauan lokasi dengan cara persuasif dan mencoba melakukan pendekatan kultur emosional agar jangan salah pemahaman sehingga menjadi polemik yang berkepanjangan.
Dia menyebutkan, kalau obyektif maka areal di seputaran lokasi tersebut tidak ada yang memenuhi syarat.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Ternate memanggil Kepala Dinas Perhubungan, Camat Pulau Ternate, Camat Ternate Barat, Camat Pulau Hiri, Lurah Sulamadaha dan Lurah Takome dalam rapat kerja membahas masalah pelabuhan Jikomalamo yang dinilai telah beralih fungsi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu ketika dihubungi menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat, sehingga telah berkesimpulan pelabuhan jikamalamo dikembali ke fungsi awal sebagai pelabuhan antarpulau Hiri dan Pulau Ternate.
"Kita bersepakat bahwa pelabuhan Jikomalamo bukan diperuntukan untuk pariwisata, tapi diperuntukan untuk pelabuhan Hiri dan Pulau Ternate," katanya.
Menurut Muzakir, komisi I meminta Dinas Perhubungan untuk segera melakukan survey untuk pembangunan infrastruktur pendukung berupa pembangunan terminal, ruang tunggu, toilet maupun lapak-lapak juga akan dibangun.
"Para penjual itu akan diatur oleh pemerintah. Pedagang yang ada nanti akan direlokasi pada pinggir-pinggir, sehingga tidak mengganggu areal yang bakal disurvei Dinas Perhubungan untuk rencana pembangunan terminal dan ruang tunggu pelabuhan antarpulau tersebut," ujarnya.
Bahkan, pembangunan terminal dan ruang tunggu pelabuhan Jikomalamo itu, kata Muzakir, tidak dianggarkan dalam APBD murni tahun 2017, karena hal ini dianggap penting sehingga disepakati akan didorong dalam APBD-Perubahan tahun 2017.
"Kami tidak mengetahui lokasi tersebut sistem pengelolaan pihak ketiga seperti apa. Dinas Perhubungan, Bagian Pemerintahan dan Camat akan turun ke lokasi mengecek sistem pengelolaan lokasi itu dan nanti kita lihat penataan seperti apa oleh dinas teknis," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami akan turun sosialisasikan ke pedagang setempat terkait pemanfaatan dermaga Jikomalamo untuk dijadikan pelabuhan antar-pulau, karena pelabuhan pelabuhan Sulamadaha sangat rawan difungsikan kalau datangnya musim gelombang tinggi," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Thamrin Alwi di Ternate, Minggu.
Oleh karena itu, langkah Dinas Perhubungan pertama melakukan pembebasan lahan itu, kemudian pedagang yang beraktivitas tersebut bagaimana cara melakukan relokasi, karena akan disediakan sejumlah fasilitas pelabuhan agar tidak mengganggu saat bongkar muat barang maupun kenyamanan penumpang, sehingga perlu dukungan DPRD Kota Ternate.
"Saya minta dukungan komisi I DPRD apakah kita bisa dorong dalam proses membangun ruang tunggu bisa didalam APBD-P 2017 atau lebih urgen lagi anggarannya digunakan, sehingga infrastruktur pendukung lainnya kita coba dorong masuk dalam APBD induk 2018," ujarnya.
Dishub, kata Thamrin, melakukan survey dalam bentuk peninjauan lokasi dengan cara persuasif dan mencoba melakukan pendekatan kultur emosional agar jangan salah pemahaman sehingga menjadi polemik yang berkepanjangan.
Dia menyebutkan, kalau obyektif maka areal di seputaran lokasi tersebut tidak ada yang memenuhi syarat.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Ternate memanggil Kepala Dinas Perhubungan, Camat Pulau Ternate, Camat Ternate Barat, Camat Pulau Hiri, Lurah Sulamadaha dan Lurah Takome dalam rapat kerja membahas masalah pelabuhan Jikomalamo yang dinilai telah beralih fungsi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu ketika dihubungi menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat, sehingga telah berkesimpulan pelabuhan jikamalamo dikembali ke fungsi awal sebagai pelabuhan antarpulau Hiri dan Pulau Ternate.
"Kita bersepakat bahwa pelabuhan Jikomalamo bukan diperuntukan untuk pariwisata, tapi diperuntukan untuk pelabuhan Hiri dan Pulau Ternate," katanya.
Menurut Muzakir, komisi I meminta Dinas Perhubungan untuk segera melakukan survey untuk pembangunan infrastruktur pendukung berupa pembangunan terminal, ruang tunggu, toilet maupun lapak-lapak juga akan dibangun.
"Para penjual itu akan diatur oleh pemerintah. Pedagang yang ada nanti akan direlokasi pada pinggir-pinggir, sehingga tidak mengganggu areal yang bakal disurvei Dinas Perhubungan untuk rencana pembangunan terminal dan ruang tunggu pelabuhan antarpulau tersebut," ujarnya.
Bahkan, pembangunan terminal dan ruang tunggu pelabuhan Jikomalamo itu, kata Muzakir, tidak dianggarkan dalam APBD murni tahun 2017, karena hal ini dianggap penting sehingga disepakati akan didorong dalam APBD-Perubahan tahun 2017.
"Kami tidak mengetahui lokasi tersebut sistem pengelolaan pihak ketiga seperti apa. Dinas Perhubungan, Bagian Pemerintahan dan Camat akan turun ke lokasi mengecek sistem pengelolaan lokasi itu dan nanti kita lihat penataan seperti apa oleh dinas teknis," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017