Ternate, 3/3 (Antara Maluku) - Kalangan DPRD Maluku Utara (Malut) meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di seluruh kabupaten/kota di Malut, untuk proaktif membantu nelayan setempat mendapatkan asuransi nelayan.
"Di Malut ada puluhan ribu nelayan tetapi yang telah mendapat asuransi nelayan baru sedikit, padahal pemerintah sudah meluncurkan program asuransi nelayan itu sejak 2015," kata anggota DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Jumat.
Sesuai data dari PT Jasindo Perwakilan Malut, jumlah nelayan di provinsi kepulauan ini yang telah mendapat Kartu Asuransi Nelayan (KAN) baru 4.000 lebih, itu pun baru dari 10 kabupaten/kota di Malut, baru enam kabupaten/kota yang nelayannya mendapat KAN.
Menurut Irfan Umasugi, program asuransi nelayan sangat baik, karena akan memberi perlindungan kepada keluarga nelayan jika nelayan yang telah dijamin asuransi itu mendapat kecelakaan saat melaut maupun sedang tidak melaut.
Jika nelayan meninggal akibat kecelakaan di laut, misalnya kapalnya tenggelam diterjang gelombang besar maka ahli waris nelayan itu akan mendapat santunan asuransi sebesar Rp200 juta, sehingga mereka masih bisa menjalani kehidupan dengan baik meski tidak ada lagi suami atau orang tua sebagai pencari nafkah di laut.
Oleh karena itu, kata Irfan Umasugi, seluruh jajaran DKP di kabupaten/kota di Malut harus memanfaatkan program itu dengan mengupayakan agar seluruh nelayan di daerah setempat, terutama nelayan tradisional yang masuk tidak mampu bisa diakomodir dalam asuransi nelayan.
Pihak-pihak terkait lainnya seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan koperasi nelayan, termasuk para kepala desa/lurah yang di wilayahnya banyak nelayan untuk proaktif melakukan koordinasi dengan DKP setempat, misalnya dengan menyerahkan dokumen atau data-data nelayan di wilayah masing-masing.
Irfan Umasugi menambahkan, dalam melakukan pendataan nelayan untuk mendapatkan asuransi nelayan harus memperhatikan faktor kecermatan data nelayan, karena tidak tertutup kemungkinan ada yang didaftarkan untuk mendapatkan asuransi nelayan tetapi yang bersangkutan bukan nelayan, seperti yang terungkap sejumlah daerah di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Di Malut ada puluhan ribu nelayan tetapi yang telah mendapat asuransi nelayan baru sedikit, padahal pemerintah sudah meluncurkan program asuransi nelayan itu sejak 2015," kata anggota DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Jumat.
Sesuai data dari PT Jasindo Perwakilan Malut, jumlah nelayan di provinsi kepulauan ini yang telah mendapat Kartu Asuransi Nelayan (KAN) baru 4.000 lebih, itu pun baru dari 10 kabupaten/kota di Malut, baru enam kabupaten/kota yang nelayannya mendapat KAN.
Menurut Irfan Umasugi, program asuransi nelayan sangat baik, karena akan memberi perlindungan kepada keluarga nelayan jika nelayan yang telah dijamin asuransi itu mendapat kecelakaan saat melaut maupun sedang tidak melaut.
Jika nelayan meninggal akibat kecelakaan di laut, misalnya kapalnya tenggelam diterjang gelombang besar maka ahli waris nelayan itu akan mendapat santunan asuransi sebesar Rp200 juta, sehingga mereka masih bisa menjalani kehidupan dengan baik meski tidak ada lagi suami atau orang tua sebagai pencari nafkah di laut.
Oleh karena itu, kata Irfan Umasugi, seluruh jajaran DKP di kabupaten/kota di Malut harus memanfaatkan program itu dengan mengupayakan agar seluruh nelayan di daerah setempat, terutama nelayan tradisional yang masuk tidak mampu bisa diakomodir dalam asuransi nelayan.
Pihak-pihak terkait lainnya seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan koperasi nelayan, termasuk para kepala desa/lurah yang di wilayahnya banyak nelayan untuk proaktif melakukan koordinasi dengan DKP setempat, misalnya dengan menyerahkan dokumen atau data-data nelayan di wilayah masing-masing.
Irfan Umasugi menambahkan, dalam melakukan pendataan nelayan untuk mendapatkan asuransi nelayan harus memperhatikan faktor kecermatan data nelayan, karena tidak tertutup kemungkinan ada yang didaftarkan untuk mendapatkan asuransi nelayan tetapi yang bersangkutan bukan nelayan, seperti yang terungkap sejumlah daerah di Indonesia.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017