Ambon, 7/3 (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengusulkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Kami pada 2017 mengusulkan sebanyak 200 lebih formasi CPNS kota Ambon ke BKN dan Kemenpan RB, mengingat setiap tahun ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun," kata Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkot Ambon, Benny Selanno, Selasa.
Ia mengatakan, pengusulan formasi 2017 jumlahnya lebih banyak dibandingkan 2016, karena kebutuhan pada SKPD yang baru membutuhkan banyak pegawai, ditambah lagi pegawai yang pensiun.
Jumlah yang diajukan ini tidak diangkat sekaligus, tetapi bertahap, baik itu tenaga medis, pendidikan, teknik maupun administrasi.
"Saat ini cukup banyak jabatan kosong yang ditinggalkan ASN yang telah memasuki pensiun, ditambah lagi dengan pembentukan SKPD baru. Pengangkatan ini sendiri disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga tidak dilakukan sekaligus tetapi bertahap untuk beberapa tahun kedepan, ujarnya.
Benny menjelaskan, penerimaan CPNS tersebut sesuai dengan kebutuhan karena perubahan nomenklatur dalam struktur pemerintahan sehingga ada SKPD baru.
Perubahan nomenklatur mewajibkan setiap daerah harus memasukan formasi kepada pemerintah pusat.
"Penerimaan akan dilakukan bertahap dalam empat tahun kedepan, mulai dari tahun 2017. Sebanyak 200 lebih jumlah yang diusulkan Pemkot Ambon ke pusat," katanya.
Diakuinya, penerimaan yang dilakukan pada 2017 melalui formasi umum, sehingga siapa saja bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS.
"Pengusulan yang dilakukan setelah melalui kajian kebutuhan SKPD mana saja yang membutuhkan terutama untuk tenaga teknis," tandasnya.
Benny mengemukakan, tenaga-tenaga teknis yang dibutuhkan Pemkot Ambon untuk ditempatkan pada SKPD yang minim tenaga diantaranya hukum, IT dan dokter.
Berdasarkan keinginan pemerintah pusat pihaknya akan mempertimbangkan apakah yang akan diangkat nanti berasal dari tenaga honor, kontrak atau dibuka untuk umum. Hasilnya nanti seperti apa, pasti ada kejelasan dari pusat tentang pengusulan yang dikirim tersebut.
"Jika pemerintah pusat menginginkan pengangkatan lewat jalur umum atau tenaga kontrak maupun tenaga honorer, kita siap untuk membuka tes CPNS, " tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami pada 2017 mengusulkan sebanyak 200 lebih formasi CPNS kota Ambon ke BKN dan Kemenpan RB, mengingat setiap tahun ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun," kata Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkot Ambon, Benny Selanno, Selasa.
Ia mengatakan, pengusulan formasi 2017 jumlahnya lebih banyak dibandingkan 2016, karena kebutuhan pada SKPD yang baru membutuhkan banyak pegawai, ditambah lagi pegawai yang pensiun.
Jumlah yang diajukan ini tidak diangkat sekaligus, tetapi bertahap, baik itu tenaga medis, pendidikan, teknik maupun administrasi.
"Saat ini cukup banyak jabatan kosong yang ditinggalkan ASN yang telah memasuki pensiun, ditambah lagi dengan pembentukan SKPD baru. Pengangkatan ini sendiri disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga tidak dilakukan sekaligus tetapi bertahap untuk beberapa tahun kedepan, ujarnya.
Benny menjelaskan, penerimaan CPNS tersebut sesuai dengan kebutuhan karena perubahan nomenklatur dalam struktur pemerintahan sehingga ada SKPD baru.
Perubahan nomenklatur mewajibkan setiap daerah harus memasukan formasi kepada pemerintah pusat.
"Penerimaan akan dilakukan bertahap dalam empat tahun kedepan, mulai dari tahun 2017. Sebanyak 200 lebih jumlah yang diusulkan Pemkot Ambon ke pusat," katanya.
Diakuinya, penerimaan yang dilakukan pada 2017 melalui formasi umum, sehingga siapa saja bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS.
"Pengusulan yang dilakukan setelah melalui kajian kebutuhan SKPD mana saja yang membutuhkan terutama untuk tenaga teknis," tandasnya.
Benny mengemukakan, tenaga-tenaga teknis yang dibutuhkan Pemkot Ambon untuk ditempatkan pada SKPD yang minim tenaga diantaranya hukum, IT dan dokter.
Berdasarkan keinginan pemerintah pusat pihaknya akan mempertimbangkan apakah yang akan diangkat nanti berasal dari tenaga honor, kontrak atau dibuka untuk umum. Hasilnya nanti seperti apa, pasti ada kejelasan dari pusat tentang pengusulan yang dikirim tersebut.
"Jika pemerintah pusat menginginkan pengangkatan lewat jalur umum atau tenaga kontrak maupun tenaga honorer, kita siap untuk membuka tes CPNS, " tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017