Ambon, 15/3 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon melakukan kajian tentang rencana pembangunan di Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
"Saya minta Kepala Bappeda, Antonius Sihaloho segera berkoordinasi dengan pimpinan Unpatti untuk segera melakukan kajian dan survei agar mengetahui program pembangunan cocok dilaksanakan di Pulau Manipa," kata Gubernur Said, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pemprov Maluku, di Pulau Manipa, Rabu.
Keputusan Gubernur tersebut dilandasi keinginannya agar program pembangunan di pulau tersebut dapat dipercepat sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang tergolong tertinggal tersebut.
"Saya ingin melihat masyarakat di Pulau Manipa lebih maju dan kesejahteraannya meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Karena itu diperlukan program pembangunan yang sesuai dengan karaktweristik daerah serta potensi sumber daya alam yang tersedia di pulau ini," katanya.
Said yang didampingi Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua dan Sekda, Hamin Bin Thahir juga berharap pada tahun 2018 Bappeda dan Dinas Perhubungan sudah melakukan survey pembangunan dermaga di Pulau Manipa guna mendukung kelancaran akses transportasi masyarakat setempat.
"Khusus menyangkut dermaga saya berharap tahun depan sudah harus survei. Survei hanay tiga bulan, setelah itu kajian analisa dampak lingkungan (amdal) sehingga bisa segera diusulkan untuk dibangun," ujarnya.
Sedangkan menyangkut permintaan pembangunan menara (tower) untuk mempermudah dan memperlancar akses komunikasi dan informasi di Pulau Manipa, Gubernur juga menyatakan kesangupan untuk membiayainya.
"Saya akan membantu setengah dari total anggaran Rp3 miliar yang dibutuhkan untuk membangun menara telekomunikasi di Pula Manipa, sisanya harus dialokasikan oleh Pemkab SBB, sehingga akses informasi dan komunikasi masyarakat di wilayah ini menjadi lancar," katanya.
Gubernur menandaskan, program pembangunan pada masa kepemimpinannya bersama Wagub Zeth Sahuburua periode 2013 - 2018 lebih diprioritaskan pada sektor pariwisata, pendidikan dan perikanan, mengingat potensinya menyebar di semua wilayah di Maluku.
"Namun bukan berarti sektor lainnya diabaikan. Karena itu saya memprioritaskan Rakerda pemprov Maluku dilakukan di daerah-daerah, sehingga bisa menyerap aspirasi dan masalah prioritas yang dihadapi masyarakat dan segera dicari terobosan dan penanganannya," tandasnya.
Menyangkut program pembangunan di Pulau Manipa, akan dibicarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis dan anggarannya akan ditampung dan diputuskan pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 di Kabupaten kepulauan Aru.
Gubernur juga meminta Kadis Diknas Maluku, Saleh Thio untuk memberikan bantuan peralatan drum band bagi beberapa sekolah di Pulau Manipa, di samping membantu Rp800 juga untuk penyelesaian gedung gereja Desa Toumalehuw Timur.
Sedangkan menyangkut pembangunan Masjid yang belum rampung pembangunannya sejak lima tahun lalu, Gubernur meminta panitia untuk menyerahkan proposal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga bisa dikucurkan anggarannya tahun 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya minta Kepala Bappeda, Antonius Sihaloho segera berkoordinasi dengan pimpinan Unpatti untuk segera melakukan kajian dan survei agar mengetahui program pembangunan cocok dilaksanakan di Pulau Manipa," kata Gubernur Said, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pemprov Maluku, di Pulau Manipa, Rabu.
Keputusan Gubernur tersebut dilandasi keinginannya agar program pembangunan di pulau tersebut dapat dipercepat sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang tergolong tertinggal tersebut.
"Saya ingin melihat masyarakat di Pulau Manipa lebih maju dan kesejahteraannya meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Karena itu diperlukan program pembangunan yang sesuai dengan karaktweristik daerah serta potensi sumber daya alam yang tersedia di pulau ini," katanya.
Said yang didampingi Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua dan Sekda, Hamin Bin Thahir juga berharap pada tahun 2018 Bappeda dan Dinas Perhubungan sudah melakukan survey pembangunan dermaga di Pulau Manipa guna mendukung kelancaran akses transportasi masyarakat setempat.
"Khusus menyangkut dermaga saya berharap tahun depan sudah harus survei. Survei hanay tiga bulan, setelah itu kajian analisa dampak lingkungan (amdal) sehingga bisa segera diusulkan untuk dibangun," ujarnya.
Sedangkan menyangkut permintaan pembangunan menara (tower) untuk mempermudah dan memperlancar akses komunikasi dan informasi di Pulau Manipa, Gubernur juga menyatakan kesangupan untuk membiayainya.
"Saya akan membantu setengah dari total anggaran Rp3 miliar yang dibutuhkan untuk membangun menara telekomunikasi di Pula Manipa, sisanya harus dialokasikan oleh Pemkab SBB, sehingga akses informasi dan komunikasi masyarakat di wilayah ini menjadi lancar," katanya.
Gubernur menandaskan, program pembangunan pada masa kepemimpinannya bersama Wagub Zeth Sahuburua periode 2013 - 2018 lebih diprioritaskan pada sektor pariwisata, pendidikan dan perikanan, mengingat potensinya menyebar di semua wilayah di Maluku.
"Namun bukan berarti sektor lainnya diabaikan. Karena itu saya memprioritaskan Rakerda pemprov Maluku dilakukan di daerah-daerah, sehingga bisa menyerap aspirasi dan masalah prioritas yang dihadapi masyarakat dan segera dicari terobosan dan penanganannya," tandasnya.
Menyangkut program pembangunan di Pulau Manipa, akan dibicarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis dan anggarannya akan ditampung dan diputuskan pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 di Kabupaten kepulauan Aru.
Gubernur juga meminta Kadis Diknas Maluku, Saleh Thio untuk memberikan bantuan peralatan drum band bagi beberapa sekolah di Pulau Manipa, di samping membantu Rp800 juga untuk penyelesaian gedung gereja Desa Toumalehuw Timur.
Sedangkan menyangkut pembangunan Masjid yang belum rampung pembangunannya sejak lima tahun lalu, Gubernur meminta panitia untuk menyerahkan proposal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga bisa dikucurkan anggarannya tahun 2018.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017