Ambon, 16/3 (Antara Maluku) - Pemerintah provinsi Maluku mengalokasikan anggaran Rp3,2 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
"Dana tersebut dialokasikan melalui APBD Maluku tahun 2017 untuk membangun PLTS komunal di 20 desa wilayah perbatasan, daerah terisolasi dan pulau terluar," kata kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy, pada Rakerda Maluku di Desa Toumalehu Barat, Pulau Manipa, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rabu.
Pembangunan PLTS tersebut merupakan salah satu upaya pemprov Maluku untuk mengatasi masalah keterbatasan daya listrik yang mampu disuplai PT. PLN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku akan sarana penerangan tersebut.
"Hingga saat ini masih terdapat ratusan desa yang masyarakatnya belum menikmati aliran listrik, terutama di daerah yang jauh, terpencil dan terisolasi, termasuk di sejumlah pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste," ujar Martha.
Kawasan perbatasan yang merupakan beranda negara seperti di Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru merupakan wilayah terbanyak belum terjangkau layanan listrik PLN.
20 unit PLTS yang akan dibangun pada 2017 diprioritaskan untuk sarana ibadah yakni masjid dan gereja, dan warga yang sangat membutuhkan.
Dia menambahkan, Kementerian ESDM juga telah memrogramkan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di 12 Desa di Maluku, masing-masing empat desa di Seram Bagian Timur (SBT), SBB dan Maluku Tengah.
"12 desa itu bagian dari 2.500 desa di Tanah Air yang termasuk dalam program percepatan elektrifikasi perdesaan belum berkembang, terpencil, perbatasan dan pulau kecil berpenduduk, melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. Total anggarannya Rp1 triliun," katanya.
Martha juga mengakui pihaknya didatangi Camat Pulau Tayando, Kota Tual yang meminta pihaknya menangani masalah listrik di enam dari delapan desa di kecamatan tersebut yang sama sekali belum terlayani.
Karena itu, dirinya memandang perlu menyampaikan masalah tersebut kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk mengambil kebijakan mengalokasikan anggaran pada APBD perubahan tahun 2018, sehingga masyarakat di enam desa di kecamatan Tayando juga dapat terlayani kebutuhan listriknya.
Menangapi masalah tersebut, Gubernur Said menegaskan akan memikirkan pemecahan masalah tersebut, mengingat mekanisme anggaran yang berlaku sehingga belum tentu bisa dialokasikan dalam APBD perubahan.
"Saya akan koordinasikan lagi, mudah-mudahan masih ada anggaran sehingga masalah listrik yang merupakan dasar masyarakat di kecamatan tersebut bisa tertangani," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Dana tersebut dialokasikan melalui APBD Maluku tahun 2017 untuk membangun PLTS komunal di 20 desa wilayah perbatasan, daerah terisolasi dan pulau terluar," kata kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy, pada Rakerda Maluku di Desa Toumalehu Barat, Pulau Manipa, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rabu.
Pembangunan PLTS tersebut merupakan salah satu upaya pemprov Maluku untuk mengatasi masalah keterbatasan daya listrik yang mampu disuplai PT. PLN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku akan sarana penerangan tersebut.
"Hingga saat ini masih terdapat ratusan desa yang masyarakatnya belum menikmati aliran listrik, terutama di daerah yang jauh, terpencil dan terisolasi, termasuk di sejumlah pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste," ujar Martha.
Kawasan perbatasan yang merupakan beranda negara seperti di Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru merupakan wilayah terbanyak belum terjangkau layanan listrik PLN.
20 unit PLTS yang akan dibangun pada 2017 diprioritaskan untuk sarana ibadah yakni masjid dan gereja, dan warga yang sangat membutuhkan.
Dia menambahkan, Kementerian ESDM juga telah memrogramkan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di 12 Desa di Maluku, masing-masing empat desa di Seram Bagian Timur (SBT), SBB dan Maluku Tengah.
"12 desa itu bagian dari 2.500 desa di Tanah Air yang termasuk dalam program percepatan elektrifikasi perdesaan belum berkembang, terpencil, perbatasan dan pulau kecil berpenduduk, melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. Total anggarannya Rp1 triliun," katanya.
Martha juga mengakui pihaknya didatangi Camat Pulau Tayando, Kota Tual yang meminta pihaknya menangani masalah listrik di enam dari delapan desa di kecamatan tersebut yang sama sekali belum terlayani.
Karena itu, dirinya memandang perlu menyampaikan masalah tersebut kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk mengambil kebijakan mengalokasikan anggaran pada APBD perubahan tahun 2018, sehingga masyarakat di enam desa di kecamatan Tayando juga dapat terlayani kebutuhan listriknya.
Menangapi masalah tersebut, Gubernur Said menegaskan akan memikirkan pemecahan masalah tersebut, mengingat mekanisme anggaran yang berlaku sehingga belum tentu bisa dialokasikan dalam APBD perubahan.
"Saya akan koordinasikan lagi, mudah-mudahan masih ada anggaran sehingga masalah listrik yang merupakan dasar masyarakat di kecamatan tersebut bisa tertangani," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017