Ambon, 24/3 (Antara Maluku) - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengingatkan ancaman non militer terhadap masyarakat sipil yang dapat berpotensi membahayakan pertahanan negara, terutama di daerah perbatasan.

Peringatan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembekalan bela negara tentang "Ancaman Non militer Nyata dan Belum Nyata pada Kawasan Global, Regional dan Nasional serta Daerah" yang digelar Kemenhan di Marshailling Area Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX Ambon, Jumat.

Kegiatan yang menghadirkan Pembantu Asisten Operasi Lantamal IX Letkol Laut (P) Syarif Abdul Razak sebagai narasumber, diikuti oleh puluhan pelajar dari Sekolah Usaha Perikanan Menegah (SUPM) dan masyarakat sipil di Ambon.

Letkol Laut (P) Syarif Abdul Razak mengatakan memiliki geografis wilayah berpulau-pulau dengan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara lain, menjadikan Maluku miniatur Indonesia yang juga dikenal sebagai negara kepulauan yang juga diapit oleh dua samudera.

Berdasarkan peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), seperti yang telah disetujui oleh International Maritime Organization (IMO), perairan nasional di Maluku termasuk dalam jalur yang diakui untuk navigasi international.

Hal ini membuat Maluku menjadi daerah yang rawan dan mudah disusupi oleh ancaman asing, baik secara militer maupun non milter.

Karena itu, para pemuda Maluku selaku tonggak harapan bangsa harus bisa mengantisipasi kemungkinan adanya bahaya terhadap pertahanan negara, khususnya ancaman non militer.

"Maluku berbatasan dengan dua negara sekaligus, Timor Leste dan Australia. Jarak dari Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Darwin, Australia sangat dekat, 250 mil laut. Sedangkan dengan blok Masela hanya 60 mil laut. Amerika Serikat tidak lama lagi akan menempatkan pasukannya di Darwin," katanya.

Dikatakannya lagi, ancaman militer adalah penyerangan dengan menggunakan kekuatan berrsenjata yang terorganisasi, dan berpotensi membahayakan kedaulatan negara.

Sedangkan ancaman non militer adalah usaha menggoyahkan kedaulatan dan keutuhan negara melalui masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, di antaranya peredaran narkoba, terorisme, penyeludupan barang dan manusia, upaya pencaplokan sumber daya alam dan pengerusakan ekosistem.

Saat ini Indonesia sangat rawan dengan ancaman non militer, karena kondisi melemahnya pengamalan pancasila, terjadi degradasi moral dan pudarnya persatuan bangsa, ancaman terorisme, pencurian sumber daya alam, kejahatan lintas negara, maraknya peredaran narkoba dan pornografi, persaingan elit politik, dan belum pulihnya kondisi ekonomi nasional.

"Dari sekian banyak kemungkinan ancaman non militer, Maluku memiliki banyak potensi kerawan itu. Kondisi ekonomi sering membuat masyarakat mau dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk bertindak membahayakan keamanan negara. Seharusnya jiwa patriotisme harus tertanam di dalam diri warga negara Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Pejabat Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan di Maluku, Kolonel Marinir Iwan Hermawan sebelumnya mengatakan ketahanan di daerah akan menciptakan pertahanan negara yang tangguh dan tidak mudah disusupi oleh ancaman non militer.

"Sasaran dari pembinaan bela negara diharapkan dapat meningkatkan pertahanan di daerah sehingga menciptakan pertahanan negara yang tangguh," katanya.

Pewarta: Shariva Alaidrus

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017