Ternate, 16/9 (Antara Maluku) - Warga kelurahan Takome meminta Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) melakukan sosialisasi Peraturan Walikota (Perwali) nomor 53 tahun 2017 tetang penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan Sulamadaha dan Takome.
"Sosialisasi ini agar masyarakat di dua kelurahan tahu, jangan dirahasiakan, apalagi Perwali sudah ditandatangani Wali Kota Burhan Abdurahman sejak tiga bulan lalu," kata tokoh masyarakat Pulau Ternate, Hi Habib, Hi Salim di Ternate, Sabtu.
Dia mengatakan, Perwali yang berkaitan dengan tapal batas antara kelurahan Sulamadaha dan Takome ini sudah ada sejak lama, namun sampai saat ini belum disosialisasikan.
Artinya, kata dia, ketika wali kota menandatangani Perwali itu, maka yang selama ini menjadi polemik, persoalan, dan menjadi kasus penyerobotan kelurahan Sulamadaha ke Takome sudah ada titik terang.
"Jadi, wali kota menandatangani Perwali itu bukan asal-asalan tetapi melalui pengkajian alamiah dan akademis, melalui fakta hukum yang jelas, dan berdasar kajian itu barulah Perwali tersebut ditandatangani," kata Habib.
Untuk itu, sebagai tokoh masyarakat di kelurahan Takome, ia meminta Camat Ternate Barat agar melakukan sosialisasi Perwali itu di kelurahan Sulamadaha maupun Takome agar diketahui warga di dua daerah itu, sehingga tidak terjadi konflik pada masa datang.
"Itu yang kami inginkan, tapi setelah Perwali itu ditandatangani tiga bulan lalu, tidak ada sosialisasi sehinga kami sangat bingung, ketika masyarakat sudah mendapat salinan Perwali baru masyarakat tahu ternyata sudah ada Perwali tapal batas antara Sulamadaha dan Takome," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman ketika dikonfirmasi sebelumnya menyatakan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk menyosialisasikan tapal batas antara Kelurahan Sulamadaha dan Takome, guna menghindari terjadinya gesekan antarkedua warga tersebut.
Sebab, dalam beberapa tahun terakhir warga kelurahan bertetangga tersebut seringkali terjadi gesekan dan konflik, akibat saling klaim dan perebutan lahan di kawasan wisata Jikomalamo.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Sosialisasi ini agar masyarakat di dua kelurahan tahu, jangan dirahasiakan, apalagi Perwali sudah ditandatangani Wali Kota Burhan Abdurahman sejak tiga bulan lalu," kata tokoh masyarakat Pulau Ternate, Hi Habib, Hi Salim di Ternate, Sabtu.
Dia mengatakan, Perwali yang berkaitan dengan tapal batas antara kelurahan Sulamadaha dan Takome ini sudah ada sejak lama, namun sampai saat ini belum disosialisasikan.
Artinya, kata dia, ketika wali kota menandatangani Perwali itu, maka yang selama ini menjadi polemik, persoalan, dan menjadi kasus penyerobotan kelurahan Sulamadaha ke Takome sudah ada titik terang.
"Jadi, wali kota menandatangani Perwali itu bukan asal-asalan tetapi melalui pengkajian alamiah dan akademis, melalui fakta hukum yang jelas, dan berdasar kajian itu barulah Perwali tersebut ditandatangani," kata Habib.
Untuk itu, sebagai tokoh masyarakat di kelurahan Takome, ia meminta Camat Ternate Barat agar melakukan sosialisasi Perwali itu di kelurahan Sulamadaha maupun Takome agar diketahui warga di dua daerah itu, sehingga tidak terjadi konflik pada masa datang.
"Itu yang kami inginkan, tapi setelah Perwali itu ditandatangani tiga bulan lalu, tidak ada sosialisasi sehinga kami sangat bingung, ketika masyarakat sudah mendapat salinan Perwali baru masyarakat tahu ternyata sudah ada Perwali tapal batas antara Sulamadaha dan Takome," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman ketika dikonfirmasi sebelumnya menyatakan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk menyosialisasikan tapal batas antara Kelurahan Sulamadaha dan Takome, guna menghindari terjadinya gesekan antarkedua warga tersebut.
Sebab, dalam beberapa tahun terakhir warga kelurahan bertetangga tersebut seringkali terjadi gesekan dan konflik, akibat saling klaim dan perebutan lahan di kawasan wisata Jikomalamo.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017