Ambon, 11/10 (Antara Maluku) - Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Wijojo menegaskan, partai politik bisa saja mengikuti program pendidikan di lembaga ketahanan nasional
"Tadi ada pertanyaan bisakah parpol mengikutsertakan anggotanya mengikuti program pendidikan di Lemhanas, dan jawabnya bisa sekali," kata Gubernur Lemhanas di Ambon, Rabu.
Penjelasan tersebut disampaikan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam kunjungan kerja dan tatap muka DPRD Maluku dengan Lemhanas dan peserta SSDN PPSA angkata XXI.
Lemhanas selalu terbuka dan bahkan sangat diharapkan agar dari partai politik juga bisa ada yang mengikuti program pendidikannya.
Sebab untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan, kalau terpusat berdasarkan APBN maka akan diselenggarakan di Lemhanas dan sangat bergantung pada alokasi dana di APBN yang diterima.
Menurut dia, yang menjadi kesulitan anggota parpol mengikuti program pendidikan Lemhanas adalah persyaratan penunjukan dari induk organisasi, dalam hal ini adalah partai politik.
"Yang menjadi kendala itu mencari eqwivalen antara eselon satu dan dua sesuai jabatan-jabatan di pemerintahan," tandasnya.
Kemudian bagi kalangan non TNI mau pun non Polri untuk memberikan kesempatan seseorang meninggalkan jabatannya selama tujuh bulan atau 4,5 bulan itu juga tidak mudah.
Untuk TNI dan Polri, hal ini biasa karena ada masa-masa tertentu kepada mereka diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dalam rangka penyegaran guna meningkatkan karir mereka.
Sedangkan untuk yang non TNI/Polri, ini kelihatannya agak sulit karena tentunya mereka tidak bisa mengikuti pendidikan.
Lamanya masa pendidikan selama 4,5 bulan ini adalah untuk pimpinan tingkat nasional yang sudah menduduki eselon satu yang merupakan fungsi pendidikan dan mereka sekarang ini sedang berkunjung ke Maluku.
Tujuan pendidikan Lemhanas adalah melaksanakan pengembangan nilai- nilai kebangsaan yang dilaksanakan dalam dua fungsi pengembangannya serta diseminasi atau penyebarluasan maupun sosialisasi.
Wakil ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, Lemhanas sebagai institusi akademik yang menggodok calon-calon pemimpin bangsa, pilihan locus atau tempat studi di Maluku dirasa sangat tepat.
"Menurut hemat kami Lemhanas akan mempertimbangkan berbagai aspek tentang problematika daerah yang bisa diangkat menjadi model untuk mewakili problematika nasional," tandasnya,
Jika demikian maka tentu pilihan terhadap Provinsi Maluku adalahsangat tepat.
Sebab Maluku adalah provinsi kepulauan terbesar di Indonesia terletak pada alur perdagangan Asia Timur-Australia dan Asia Tenggara-Pasific, serta penduduknya berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan.
Setidaknya hal itu tercermin lewat lembaga DPRD provinsi ini, dan selain berasal dari latar bnelakang suku agama yang berbeda, DPRD Maluku juga mewakili berbagai aliran politik di Indonesia.
Tercatat ada 11 parpol yang mendapat alokasi kursi di legislatif di provinsi ini melebihi DPR-RI yang hanya diwakili oleh 10 parpol sehingga ada yang mengatakan Maluku adalah miniatur Indonesia.
Dia menambahkan, daerah ini juga penuh dengan kekayaan alam melimpah baik di darat maupun laut.
Kemudian Maluku juga pernah mengalami masa kelam dalam kaitan dengan hubungan-hubungan sosial, tetapi Maluku pula satu-satunya daerah di Indonesia bahkan di dunia memiliki kekayaan budaya yang unik dan mampu membawa daerah ini keluar dari konflik sosial.
"Semua fakta ini tentunya menarik untuk diangkat pada ruang-ruang akademik, dibicarakan, didiskusikan, dipelajari dan kemudian diteorikan untuk kepentingan memperkuat ketahanan nasional kita sebagai bangsa," kata Richard.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Tadi ada pertanyaan bisakah parpol mengikutsertakan anggotanya mengikuti program pendidikan di Lemhanas, dan jawabnya bisa sekali," kata Gubernur Lemhanas di Ambon, Rabu.
Penjelasan tersebut disampaikan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam kunjungan kerja dan tatap muka DPRD Maluku dengan Lemhanas dan peserta SSDN PPSA angkata XXI.
Lemhanas selalu terbuka dan bahkan sangat diharapkan agar dari partai politik juga bisa ada yang mengikuti program pendidikannya.
Sebab untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan, kalau terpusat berdasarkan APBN maka akan diselenggarakan di Lemhanas dan sangat bergantung pada alokasi dana di APBN yang diterima.
Menurut dia, yang menjadi kesulitan anggota parpol mengikuti program pendidikan Lemhanas adalah persyaratan penunjukan dari induk organisasi, dalam hal ini adalah partai politik.
"Yang menjadi kendala itu mencari eqwivalen antara eselon satu dan dua sesuai jabatan-jabatan di pemerintahan," tandasnya.
Kemudian bagi kalangan non TNI mau pun non Polri untuk memberikan kesempatan seseorang meninggalkan jabatannya selama tujuh bulan atau 4,5 bulan itu juga tidak mudah.
Untuk TNI dan Polri, hal ini biasa karena ada masa-masa tertentu kepada mereka diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dalam rangka penyegaran guna meningkatkan karir mereka.
Sedangkan untuk yang non TNI/Polri, ini kelihatannya agak sulit karena tentunya mereka tidak bisa mengikuti pendidikan.
Lamanya masa pendidikan selama 4,5 bulan ini adalah untuk pimpinan tingkat nasional yang sudah menduduki eselon satu yang merupakan fungsi pendidikan dan mereka sekarang ini sedang berkunjung ke Maluku.
Tujuan pendidikan Lemhanas adalah melaksanakan pengembangan nilai- nilai kebangsaan yang dilaksanakan dalam dua fungsi pengembangannya serta diseminasi atau penyebarluasan maupun sosialisasi.
Wakil ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, Lemhanas sebagai institusi akademik yang menggodok calon-calon pemimpin bangsa, pilihan locus atau tempat studi di Maluku dirasa sangat tepat.
"Menurut hemat kami Lemhanas akan mempertimbangkan berbagai aspek tentang problematika daerah yang bisa diangkat menjadi model untuk mewakili problematika nasional," tandasnya,
Jika demikian maka tentu pilihan terhadap Provinsi Maluku adalahsangat tepat.
Sebab Maluku adalah provinsi kepulauan terbesar di Indonesia terletak pada alur perdagangan Asia Timur-Australia dan Asia Tenggara-Pasific, serta penduduknya berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan.
Setidaknya hal itu tercermin lewat lembaga DPRD provinsi ini, dan selain berasal dari latar bnelakang suku agama yang berbeda, DPRD Maluku juga mewakili berbagai aliran politik di Indonesia.
Tercatat ada 11 parpol yang mendapat alokasi kursi di legislatif di provinsi ini melebihi DPR-RI yang hanya diwakili oleh 10 parpol sehingga ada yang mengatakan Maluku adalah miniatur Indonesia.
Dia menambahkan, daerah ini juga penuh dengan kekayaan alam melimpah baik di darat maupun laut.
Kemudian Maluku juga pernah mengalami masa kelam dalam kaitan dengan hubungan-hubungan sosial, tetapi Maluku pula satu-satunya daerah di Indonesia bahkan di dunia memiliki kekayaan budaya yang unik dan mampu membawa daerah ini keluar dari konflik sosial.
"Semua fakta ini tentunya menarik untuk diangkat pada ruang-ruang akademik, dibicarakan, didiskusikan, dipelajari dan kemudian diteorikan untuk kepentingan memperkuat ketahanan nasional kita sebagai bangsa," kata Richard.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017