Ambon, 20/10 (Antara Maluku) - Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends akan melaporkan program tol laut di Maluku yang realisasinya sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 4 November 2015, belum sesuai harapan.
"Laporan ini berdasarkan keluhan masyarakat saat berkunjung ke daerah - daerah yang merupakan tujuan program tol laut di Maluku," katanya, di Ambon, Jumat.
Dia merujuk, Dobo, kabupaten Kepulauan Aru, Saumlaki, kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Moa, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Tiga kabupaten ini secara geografis merupakan daerah terluar Indonesia dan berdekatan dengan Australia maupun Timor Leste.
"Jadi masyarakat wilayah terluar dengan akses transportasi, baik laut, udara maupun darat yang belum baik sudah pasti mendambakan realisasi tol laut sesuai dengan ide dari Presiden Jokowi," ujar Mercy.
Dia mengemukakan, saat pertemuan dengan masyarakat di tiga kabupaten itu ternyata dikeluhkan harga barang yang diangkut kapal program tol laut tidak mengalami penurunan.
Bahkan, ada jenis barang tertentu yang justru harganya melonjak sehingga meresahkan masyarakat.
"Masyarakat menyampaikan program tol laut memberikan kesan hanya memperkaya pengusaha yang memenangkan tender dengan indikasi terjadi monopoli bisnis," tandas Mercy.
Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi realisasi program tol laut dengan tudak hanya menerima laporan terkesan "Asal Bapak Senang" (ABS).
Padahal, kenyataan di lapangan sangat meresahkan masyarakat yang sebenarnya mendambakan program Presiden Jokowi dan Wapres, Jusuf Kalla terealisasi sesuai tujuannya.
"Saya memandang perlu harus ada proses hukum terhadap para oknum yang tidak bertanggung jawab melaksanakan program tol laut agar jera dan realisasinya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah terluar, terdepan dan terpencil," tegas Mercy.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Laporan ini berdasarkan keluhan masyarakat saat berkunjung ke daerah - daerah yang merupakan tujuan program tol laut di Maluku," katanya, di Ambon, Jumat.
Dia merujuk, Dobo, kabupaten Kepulauan Aru, Saumlaki, kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Moa, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Tiga kabupaten ini secara geografis merupakan daerah terluar Indonesia dan berdekatan dengan Australia maupun Timor Leste.
"Jadi masyarakat wilayah terluar dengan akses transportasi, baik laut, udara maupun darat yang belum baik sudah pasti mendambakan realisasi tol laut sesuai dengan ide dari Presiden Jokowi," ujar Mercy.
Dia mengemukakan, saat pertemuan dengan masyarakat di tiga kabupaten itu ternyata dikeluhkan harga barang yang diangkut kapal program tol laut tidak mengalami penurunan.
Bahkan, ada jenis barang tertentu yang justru harganya melonjak sehingga meresahkan masyarakat.
"Masyarakat menyampaikan program tol laut memberikan kesan hanya memperkaya pengusaha yang memenangkan tender dengan indikasi terjadi monopoli bisnis," tandas Mercy.
Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi realisasi program tol laut dengan tudak hanya menerima laporan terkesan "Asal Bapak Senang" (ABS).
Padahal, kenyataan di lapangan sangat meresahkan masyarakat yang sebenarnya mendambakan program Presiden Jokowi dan Wapres, Jusuf Kalla terealisasi sesuai tujuannya.
"Saya memandang perlu harus ada proses hukum terhadap para oknum yang tidak bertanggung jawab melaksanakan program tol laut agar jera dan realisasinya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah terluar, terdepan dan terpencil," tegas Mercy.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017