Ternate, 20/10 (Antara Maluku) - Para nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut) yang dilibatkan dalam persiapan menghadapi Widi International Fishing Tournament (WIFT) mengharapkan perhatian dari panitia penyelenggara kegiatan itu.
"Sudah seminggu kami tidak bisa melaut, karena harus mempersiapkan kapal ikan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan WIFT tanggal 25-29 Oktober 2017," kata seorang nelayan di Halmahera Selatan, Syahril Abubakar ketika dihubungi dari Ternate, Jumat.
Menurut dia, para nelayan tidak bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang selama ini hanya didapatkan dari mencari ikan di laut, sementara untuk mencari penghasilan lain juga tidak bisa, karena harus fokus melakukan persiapan menghadapi kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, para nelayan sangat mendukung penyelenggaraan WIFT tersebut, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, oleh karena itu panitia penyelenggara WIFT seharusnya memberikan semacam honor agar walaupun tidak melaut, tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga.
Panitia penyelenggara WIFT pernah berjanji akan memberikan konpensasi kepada para nelayan dan kapal ikan yang digunakan dalam penyelenggaraan WIFT setelah kegiatan itu selesai, tetapi para nelayan masih meragukannya karena tidak dalam bentuk perjanjian tertulis dan nilai konpensasinya tidak jelas.
Pengamat Kelautan dan Perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan mengatakan penyelenggaraan kegiatan wisata seperti WIFT itu, harus memberi dampak positif bagi masyarakat, baik saat penyelenggaraan kegiatan maupun setelah penyelenggaraan kegiatan.
Kalau penyelenggaraan kegiatan wisata, justru mengakibatkan masyarakat kehilangan penghasilan, karena waktu dan sarana untuk mendapatkan penghasilan digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan, seperti yang dialami para nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan itu, jelas tidak boleh terjadi.
"Untuk penyelenggaraan WIFT tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah, jadi seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan seremoni, misalnya untuk acara pembukaan, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terlibat dalam kegiatan itu, terutama para nelayan,"katanya.
Panitia penyelenggara WIFT memanfaatkan sedikitnya 51 kapal nelayan untuk digunakan peserta WIFT di perairan Pulau Widi, dan itu berari ada sekitar 765 nelayan yang harus istrahat melaut selama penyelenggaraan kegiatan itu, dengan asumsi setiap kapal ikan melibatkan 15 nelayan.
Sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, M. Buyung Rajilun mengatakan penyelenggaraan WIFT yang akan dibuka Presiden Joko Widodo tersebut, selain menjadi momentum untuk mempromosikan potensi wisata mancing di Malut, juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan setempat, di antaranya dari sewa kapal yang digunakan peserta.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Sudah seminggu kami tidak bisa melaut, karena harus mempersiapkan kapal ikan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan WIFT tanggal 25-29 Oktober 2017," kata seorang nelayan di Halmahera Selatan, Syahril Abubakar ketika dihubungi dari Ternate, Jumat.
Menurut dia, para nelayan tidak bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang selama ini hanya didapatkan dari mencari ikan di laut, sementara untuk mencari penghasilan lain juga tidak bisa, karena harus fokus melakukan persiapan menghadapi kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, para nelayan sangat mendukung penyelenggaraan WIFT tersebut, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, oleh karena itu panitia penyelenggara WIFT seharusnya memberikan semacam honor agar walaupun tidak melaut, tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga.
Panitia penyelenggara WIFT pernah berjanji akan memberikan konpensasi kepada para nelayan dan kapal ikan yang digunakan dalam penyelenggaraan WIFT setelah kegiatan itu selesai, tetapi para nelayan masih meragukannya karena tidak dalam bentuk perjanjian tertulis dan nilai konpensasinya tidak jelas.
Pengamat Kelautan dan Perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan mengatakan penyelenggaraan kegiatan wisata seperti WIFT itu, harus memberi dampak positif bagi masyarakat, baik saat penyelenggaraan kegiatan maupun setelah penyelenggaraan kegiatan.
Kalau penyelenggaraan kegiatan wisata, justru mengakibatkan masyarakat kehilangan penghasilan, karena waktu dan sarana untuk mendapatkan penghasilan digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan, seperti yang dialami para nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan itu, jelas tidak boleh terjadi.
"Untuk penyelenggaraan WIFT tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah, jadi seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan seremoni, misalnya untuk acara pembukaan, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terlibat dalam kegiatan itu, terutama para nelayan,"katanya.
Panitia penyelenggara WIFT memanfaatkan sedikitnya 51 kapal nelayan untuk digunakan peserta WIFT di perairan Pulau Widi, dan itu berari ada sekitar 765 nelayan yang harus istrahat melaut selama penyelenggaraan kegiatan itu, dengan asumsi setiap kapal ikan melibatkan 15 nelayan.
Sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, M. Buyung Rajilun mengatakan penyelenggaraan WIFT yang akan dibuka Presiden Joko Widodo tersebut, selain menjadi momentum untuk mempromosikan potensi wisata mancing di Malut, juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan setempat, di antaranya dari sewa kapal yang digunakan peserta.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017