Saumlaki, 7/12 (Antara Maluku) - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten MalukuTenggara Barat (MTB), Thomas Tomalatu Wakanno menyatakan sesuai pemetaan indeks kerawanan, ancaman dalam pesta demokrasi di wilayah itu didominasi masalah politik uang (money politic) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Politik uang sekarang sudah dikemas dengan cara yang berbeda, bukan dalam bentuk pembagian sembako atau uang secara langsung ke konstituen tetapi modus yang digunakan adalah menggunakan agenda adat dimana tradisi pelaksanaan ritual adat disini biasanya diberikan sopi dan sumbat botol sopi berupa uang atau yang disebut kompi," katanya di Saumlaki, Kamis.
Sementara netralitas ASN atau PNS selama ini masih menjadi perhatian serius karena disadari sungguh bahwa ASN merupakan sebuah kekuatan terbesar. Meskipun sesuai prinsip ASN dalam melaksanakan tugas harus jujur, adil dan tidak berpihak, terkadang mereka tunjukkan dukungan politik secara terbuka kepada kontestan tertentu, lalu karena akibat tidak sejalan dengan kepentingan politik maka terkadang pelayanan publik tidak berjalan adil.
Sehubungan dengan itu, Panwaslu MTB belum lama ini telah melakukan Focus Group Discussion ((FGD) dengan mengangkat Tema "Politik uang terselubung dalam tradisi adat serta FGD tentang Netralitas PNS menjelang Pemilihan tahun 2018 dan Pemilu 2019, bertempat di hotel Incla Saumlaki.
"Tema pertama berkaitan dengan Politik Uang terselubung dalam tradisi adat di MTB yang memang diangkat berdasarkan refleksi dari perjalanan penegakan hukum Pemilu secara keseluruhan baik dalam rangka penegakan hukum untuk Pilkada maupun Pemilu? katanya.
Thomas menyebutkan pengalaman terakhir pihaknya pada Pilkada MTB 2017 soal kasus politik uang yang terbukti saat itu, diangkat sebagai salah satu tema untuk didiskusikan sebagai bagian dari edukasi politik kepada masyarakat bahwa pemberian uang atau lainnya.
Narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Kasat Reserse dan Kriminal Polres MTB.
FGD itu dihadiri oleh pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP), Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Perguruan Tinggi swasta yang diakui serta terakreditasi di Saumlaki seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS), serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS), dan sejumlah kepala desa.
Menurut Thomas, politik uang biasanya digunakan ole para elite pada musim kampanye dimana saat itu mereka datang membawa sopi dan kompi untuk masyarakat tetapi tujuannya adalah dalam rangka mempengaruhi pemilih.
"Ini yang harus kami tolak dan lawan, karena kalau pemilih sudah dibiasakan dengan cara-cara pragmatis maka dari sisi jangka pendek kebutuhan ekonomi dari penerima uang itu terpenuhi sesaat, tetapi jika dalam jangka panjang maka telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berdemokrasi itu sendiri," katanya.
Agar masyarakat yang punya hak suara jangan lagi dikorbankan, maka Panwaslu akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengedukasi semua pihak termasuk mengajak mereka untuk mengkampanyekan ancaman politik uang itu kepada pembangunan demokrasi.
"Kami butuh partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif untuk mengkampanyekan pengawasan itu agar menjadi keharusan bagi semua pihak dan bukan hanya menjadi tanggung jawab panwas atau penyelenggara. Setidak-tidaknya menjadi mata dan telinga kami untuk menginformasikan bahwa ada agenda adat atau ada agenda-agenda dalam rangka mengumpulkan dukungan tetapi disusupi dengan aktifitas adat serta ada juga keterlibatan ASN dalam politik praktis" katanya.
Terkait netralitas ASN, kegiatan FGD tersebut menghadirkan narasumber Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah MTB. Para ASN diberikan pemahaman bahwa memiliki hak untuk memilih tetapi tentu bukan berada di dalam sebuah tekanan politik.
ASN diperbolehkan menghadiri seluruh hajatan politik dalam rangka menjadi pemilih yang cerdas tetapi tidak terlibat dalam mengajak pemilih lain untuk mendukung pasangan calon tertentu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Politik uang sekarang sudah dikemas dengan cara yang berbeda, bukan dalam bentuk pembagian sembako atau uang secara langsung ke konstituen tetapi modus yang digunakan adalah menggunakan agenda adat dimana tradisi pelaksanaan ritual adat disini biasanya diberikan sopi dan sumbat botol sopi berupa uang atau yang disebut kompi," katanya di Saumlaki, Kamis.
Sementara netralitas ASN atau PNS selama ini masih menjadi perhatian serius karena disadari sungguh bahwa ASN merupakan sebuah kekuatan terbesar. Meskipun sesuai prinsip ASN dalam melaksanakan tugas harus jujur, adil dan tidak berpihak, terkadang mereka tunjukkan dukungan politik secara terbuka kepada kontestan tertentu, lalu karena akibat tidak sejalan dengan kepentingan politik maka terkadang pelayanan publik tidak berjalan adil.
Sehubungan dengan itu, Panwaslu MTB belum lama ini telah melakukan Focus Group Discussion ((FGD) dengan mengangkat Tema "Politik uang terselubung dalam tradisi adat serta FGD tentang Netralitas PNS menjelang Pemilihan tahun 2018 dan Pemilu 2019, bertempat di hotel Incla Saumlaki.
"Tema pertama berkaitan dengan Politik Uang terselubung dalam tradisi adat di MTB yang memang diangkat berdasarkan refleksi dari perjalanan penegakan hukum Pemilu secara keseluruhan baik dalam rangka penegakan hukum untuk Pilkada maupun Pemilu? katanya.
Thomas menyebutkan pengalaman terakhir pihaknya pada Pilkada MTB 2017 soal kasus politik uang yang terbukti saat itu, diangkat sebagai salah satu tema untuk didiskusikan sebagai bagian dari edukasi politik kepada masyarakat bahwa pemberian uang atau lainnya.
Narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Kasat Reserse dan Kriminal Polres MTB.
FGD itu dihadiri oleh pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP), Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Perguruan Tinggi swasta yang diakui serta terakreditasi di Saumlaki seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS), serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS), dan sejumlah kepala desa.
Menurut Thomas, politik uang biasanya digunakan ole para elite pada musim kampanye dimana saat itu mereka datang membawa sopi dan kompi untuk masyarakat tetapi tujuannya adalah dalam rangka mempengaruhi pemilih.
"Ini yang harus kami tolak dan lawan, karena kalau pemilih sudah dibiasakan dengan cara-cara pragmatis maka dari sisi jangka pendek kebutuhan ekonomi dari penerima uang itu terpenuhi sesaat, tetapi jika dalam jangka panjang maka telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berdemokrasi itu sendiri," katanya.
Agar masyarakat yang punya hak suara jangan lagi dikorbankan, maka Panwaslu akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengedukasi semua pihak termasuk mengajak mereka untuk mengkampanyekan ancaman politik uang itu kepada pembangunan demokrasi.
"Kami butuh partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif untuk mengkampanyekan pengawasan itu agar menjadi keharusan bagi semua pihak dan bukan hanya menjadi tanggung jawab panwas atau penyelenggara. Setidak-tidaknya menjadi mata dan telinga kami untuk menginformasikan bahwa ada agenda adat atau ada agenda-agenda dalam rangka mengumpulkan dukungan tetapi disusupi dengan aktifitas adat serta ada juga keterlibatan ASN dalam politik praktis" katanya.
Terkait netralitas ASN, kegiatan FGD tersebut menghadirkan narasumber Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah MTB. Para ASN diberikan pemahaman bahwa memiliki hak untuk memilih tetapi tentu bukan berada di dalam sebuah tekanan politik.
ASN diperbolehkan menghadiri seluruh hajatan politik dalam rangka menjadi pemilih yang cerdas tetapi tidak terlibat dalam mengajak pemilih lain untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017