Ternate, 8/12 (Antara Maluku) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) memanggil sejumlah pejabat Pemkot Ternate yang diduga terlibat dalam konvoi politik bakal calon (balon) gubernur/wakil gubernur Malut Burhan Abdurahman/Ishak Djamaluddin (Bur-Jadi).
"Mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasinya terkait dengan dugaan keterlibatan saat pasangan balon Bur-Jadi membawa rekomendasi tiga parpol sebagai syarat dukungan terhadap pasangan itu," kata Ketua Divisi Hukum Panwaslu Ternate, Asrul di Ternate, Jumat.
Sejumlah pejabat yang dipanggil Panwaslu itu sebanyak tujuh pejabat mulai dari pejabat eselon II hingga Kepala Sekolah di Kota Ternate.
Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada maka Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang itu terlibat dalam politik praktis.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka Panwaslu memanggil pejabat itu untuk dimintai keterangannya karena terlibat langsung dengan ikut konvoi politik pasangan tersebut.
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin ketika dihubungi secara terpisah menyatakan, Bawaslu Malut mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Malut untuk tidak terlibat politik saat tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada serentak tahun.
"Kami temukan banyak postingan-postingan terkait politik di sosial media (Sosmed). bahkan, banyak ciutan yang ditenggarai sudah saling menjelek-jelekan termasuk juga dukung-mendukung terpantau pula, banyak di antaranya merupakan ASN yang sudah jelas-jelas dilarang berpolitik praktis, termasuk didalamnya menggunakan sosmed dengan postingan yang bersifat politis," kata Muksin Amrin.
Oleh karena itu, Bawaslu juga mengimbau agar ASN kembali ke habitatnya sebagai pelayan public dengan tidak perlu ikut wilayah politik, karena nanti akan berpotensi mengganggu tahapan pilkada yang sementara berlangsung.
"Mari sama-sama kita awasi dan jaga pilkada Malut agar terlaksana dengan demokratis, salah satunya para ASN tidak melibatkan diri secara langsung dalam proses pilkada," kata Muksin.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasinya terkait dengan dugaan keterlibatan saat pasangan balon Bur-Jadi membawa rekomendasi tiga parpol sebagai syarat dukungan terhadap pasangan itu," kata Ketua Divisi Hukum Panwaslu Ternate, Asrul di Ternate, Jumat.
Sejumlah pejabat yang dipanggil Panwaslu itu sebanyak tujuh pejabat mulai dari pejabat eselon II hingga Kepala Sekolah di Kota Ternate.
Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada maka Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang itu terlibat dalam politik praktis.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka Panwaslu memanggil pejabat itu untuk dimintai keterangannya karena terlibat langsung dengan ikut konvoi politik pasangan tersebut.
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin ketika dihubungi secara terpisah menyatakan, Bawaslu Malut mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Malut untuk tidak terlibat politik saat tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada serentak tahun.
"Kami temukan banyak postingan-postingan terkait politik di sosial media (Sosmed). bahkan, banyak ciutan yang ditenggarai sudah saling menjelek-jelekan termasuk juga dukung-mendukung terpantau pula, banyak di antaranya merupakan ASN yang sudah jelas-jelas dilarang berpolitik praktis, termasuk didalamnya menggunakan sosmed dengan postingan yang bersifat politis," kata Muksin Amrin.
Oleh karena itu, Bawaslu juga mengimbau agar ASN kembali ke habitatnya sebagai pelayan public dengan tidak perlu ikut wilayah politik, karena nanti akan berpotensi mengganggu tahapan pilkada yang sementara berlangsung.
"Mari sama-sama kita awasi dan jaga pilkada Malut agar terlaksana dengan demokratis, salah satunya para ASN tidak melibatkan diri secara langsung dalam proses pilkada," kata Muksin.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017