Ambon, 6/2 (Antaranews Maluku) - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Mochsin Ogorela dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Mangatas Sinaga Sinada dan Rian Josan.
"Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi," kata jaksa di Ambon, Selasa.
Tuntutan jaksa disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Jimmy Wally didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Jefta Sinaga selaku hakim anggota.
Selain itu jaksa menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, namun tidak dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti karena yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp50 juta.
Yang memberatkan terdakwa dituntut penjara karena berbelit-belit dalam persidangan serta tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan sudah mengembalikan Rp50 juta.
Dalam persidangan terpisah namun dengan majelis hakim yang sama, jaksa juga menuntut Ishaka Rumata yang merupakan staf Mochsin Ohorela selama lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
Terdakwa juga dituntut mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp147,5 juta.
Harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk negara, namun bila tidak mencukupi maka kepadanya dikenakan hukuman tambahan berupa kurungan selama satu tahun.
Majelis menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, Moh. Irwan Mansyur, Marcel Hehanussa, serya Boyke Lesnussa.
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten SBT pada tahun anggaran 2013 lalu mendapatkan dana Rp470 juta untuk program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bersumber dari APBN.
Tanpa menunggu masuknya proposal dari setiap poktan, BKP langsung menunjuk beberapa desa untuk membentuk kelompok tani dan melakukan rapat penentuan setoran anggaran Rp15 juta pada pencarian tahap pertama dan dilanjutkan dengan pemotongan dana bervariasi saat pencairan tahap kedua.
Petugas penyuluh pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten SBB Ariani Mochtar selaku saksi mengakui adanya pemotongan anggaran bantuan bibit jagung dan sayuran sebesar Rp15 juta dari sepuluh kelompok tani pada pencairan dana tahap pertama.
dirinya diangkat sebagai pendamping untuk kelompok tani Anggrek yang menyetorkan Rp15 juta, dan seluruh kelompok juga diwajibkan oleh terdakwa Mokhsin Ohorela selaku kepala badan.
Penyetoran Rp15 juta per kelompok ini dilakukan pada saat ketua-ketua kelompok tani melakukan pencairan tahap pertama di bak sebesar Rp37 juta.
Saksi bersama Rusdi Gurium selaku bendahara proyek peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan BKP kabupaten tahun anggaran 2013 juga ikut hadir bersama kelompok tani di bank untuk mencairkan anggaran.
"Saya terlambat menghadiri rapat, tetapi ada arahan terdakwa Moksin untuk dilakukan penyetoran dari setiap poktan sebesar Rp15 juta untuk pengadaan bibit jagung dan sayuran," katanya.
Kemudian untuk pencairan tahap kedua sebesar Rp10 juta, kelompok tani Anggrek menyetorkan Rp500 ribu ke BKP melalui seorang staf bernama Jufry.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi," kata jaksa di Ambon, Selasa.
Tuntutan jaksa disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Jimmy Wally didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Jefta Sinaga selaku hakim anggota.
Selain itu jaksa menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, namun tidak dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti karena yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp50 juta.
Yang memberatkan terdakwa dituntut penjara karena berbelit-belit dalam persidangan serta tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan sudah mengembalikan Rp50 juta.
Dalam persidangan terpisah namun dengan majelis hakim yang sama, jaksa juga menuntut Ishaka Rumata yang merupakan staf Mochsin Ohorela selama lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
Terdakwa juga dituntut mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp147,5 juta.
Harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk negara, namun bila tidak mencukupi maka kepadanya dikenakan hukuman tambahan berupa kurungan selama satu tahun.
Majelis menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, Moh. Irwan Mansyur, Marcel Hehanussa, serya Boyke Lesnussa.
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten SBT pada tahun anggaran 2013 lalu mendapatkan dana Rp470 juta untuk program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bersumber dari APBN.
Tanpa menunggu masuknya proposal dari setiap poktan, BKP langsung menunjuk beberapa desa untuk membentuk kelompok tani dan melakukan rapat penentuan setoran anggaran Rp15 juta pada pencarian tahap pertama dan dilanjutkan dengan pemotongan dana bervariasi saat pencairan tahap kedua.
Petugas penyuluh pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten SBB Ariani Mochtar selaku saksi mengakui adanya pemotongan anggaran bantuan bibit jagung dan sayuran sebesar Rp15 juta dari sepuluh kelompok tani pada pencairan dana tahap pertama.
dirinya diangkat sebagai pendamping untuk kelompok tani Anggrek yang menyetorkan Rp15 juta, dan seluruh kelompok juga diwajibkan oleh terdakwa Mokhsin Ohorela selaku kepala badan.
Penyetoran Rp15 juta per kelompok ini dilakukan pada saat ketua-ketua kelompok tani melakukan pencairan tahap pertama di bak sebesar Rp37 juta.
Saksi bersama Rusdi Gurium selaku bendahara proyek peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan BKP kabupaten tahun anggaran 2013 juga ikut hadir bersama kelompok tani di bank untuk mencairkan anggaran.
"Saya terlambat menghadiri rapat, tetapi ada arahan terdakwa Moksin untuk dilakukan penyetoran dari setiap poktan sebesar Rp15 juta untuk pengadaan bibit jagung dan sayuran," katanya.
Kemudian untuk pencairan tahap kedua sebesar Rp10 juta, kelompok tani Anggrek menyetorkan Rp500 ribu ke BKP melalui seorang staf bernama Jufry.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018