Ternate, 8/3 (Antara) - Para kepala sekolah (Kepsek) SMA dan SMK negeri di Maluku Utara (Malut) mengeluhkan belum cairnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada triwulan pertama 2018, padahal pelaksanaan ujian nasional (UN) makin dekat.
"Pada tanggal 19 Maret 2018 SMA dan SMK sudah menggelar ujian sekolah berbasis nasional (USBN) selama 6 hari, sedangkan UN di awal April dan itu jelas membutuhkan anggaran dari dana BOS," kata Kepala Sekolah SMA Negeri I Ternate Ramli Kamarudin di Ternate, Kamis.
Salah satu anggaran yang dibutuhkan sekolah dalam pelaksanaan USBN itu adalah transpor para guru sebesar Rp50 ribu per hari. Jika di satu sekolah ada 30 guru, dibutuhkan dana Rp1,5 juta per hari atau Rp9 juta selama pelaksanaan USBN.
Ia mengatakan bahwa keterlambatan pencairan dana BOS itu juga sangat menghambat kelancaran aktivitas sekolah, baik yang terkait dengan aktivitas admistrasi maupun proses belajar mengajar, karena semua anggarannya hanya dari dana BOS.
Pihak sekolah tidak berani menarik dana dari orang tua siswa untuk menutupi kebutuhan anggaran itu karena dikhawatirkan akan diproses secara hukum menyusul adanya Peraturan Menteri (Permen) Mendikbud yang melarang pengungutan di sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut Imran Yakub mengatakan bahwa terlambatnya pencairan dana BOS pada Triwulan I 2018 karena ada regulasi yang sudah diberlakukan sejak 2017 bahwa dana BOS untuk SMA dan SMK negeri sifatnya belanja langsung.
Adanya regulasi itu maka pencairan dana BOS di SMA dan SMK negeri bisa dilakukan kalau sekolah sudah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS periode sebelumnya dan itu harus mencakup semua sekolah yang ada.
"Artinya, kalau ada satu sekolah yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, pencairan seluruh sekolah tidak bisa dilakukan. Namun, akan diupayakan dana BOS pada Triwulan I 2018 dicairkan pada pekan ini agar tidak menghambat persiapan pelaksanaan UN," katanya.
Jumlah SMA sederajat di Malut yang akan melaksanakan UN pada tahun 2018 sebanyak 426 sekolah. Dari jumlah itu yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sebanyak 108 sekolah. Hal ini karena keterbatasan infrastrukutur di sekolah, khususnya komputer.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Pada tanggal 19 Maret 2018 SMA dan SMK sudah menggelar ujian sekolah berbasis nasional (USBN) selama 6 hari, sedangkan UN di awal April dan itu jelas membutuhkan anggaran dari dana BOS," kata Kepala Sekolah SMA Negeri I Ternate Ramli Kamarudin di Ternate, Kamis.
Salah satu anggaran yang dibutuhkan sekolah dalam pelaksanaan USBN itu adalah transpor para guru sebesar Rp50 ribu per hari. Jika di satu sekolah ada 30 guru, dibutuhkan dana Rp1,5 juta per hari atau Rp9 juta selama pelaksanaan USBN.
Ia mengatakan bahwa keterlambatan pencairan dana BOS itu juga sangat menghambat kelancaran aktivitas sekolah, baik yang terkait dengan aktivitas admistrasi maupun proses belajar mengajar, karena semua anggarannya hanya dari dana BOS.
Pihak sekolah tidak berani menarik dana dari orang tua siswa untuk menutupi kebutuhan anggaran itu karena dikhawatirkan akan diproses secara hukum menyusul adanya Peraturan Menteri (Permen) Mendikbud yang melarang pengungutan di sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut Imran Yakub mengatakan bahwa terlambatnya pencairan dana BOS pada Triwulan I 2018 karena ada regulasi yang sudah diberlakukan sejak 2017 bahwa dana BOS untuk SMA dan SMK negeri sifatnya belanja langsung.
Adanya regulasi itu maka pencairan dana BOS di SMA dan SMK negeri bisa dilakukan kalau sekolah sudah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS periode sebelumnya dan itu harus mencakup semua sekolah yang ada.
"Artinya, kalau ada satu sekolah yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, pencairan seluruh sekolah tidak bisa dilakukan. Namun, akan diupayakan dana BOS pada Triwulan I 2018 dicairkan pada pekan ini agar tidak menghambat persiapan pelaksanaan UN," katanya.
Jumlah SMA sederajat di Malut yang akan melaksanakan UN pada tahun 2018 sebanyak 426 sekolah. Dari jumlah itu yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sebanyak 108 sekolah. Hal ini karena keterbatasan infrastrukutur di sekolah, khususnya komputer.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018