Ambon, 11/4 (Antaranews Maluku) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyatakan, Martha Christina Tiahahu atau Ina Ata merupakan pahlawan perempuan yang menjadi panutan dan teladan yang baik.
Hal tersebut disampaikan menteri yang akrab disapa Mama Yo saat menghadiri perayaan Hari Perempuan Internasional (International Women`s Day / IWD) yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, bersamaan dengan peringatan Hari Martha Christina di Nusalaut, Maluku Tengah, Selasa.
"Martha Christina Tiahahu merupakan sesosok pahlawan perempuan yang dapat dijadikan panutan dan suri teladan yang baik," kata Yohana.
Menurut dia, bagi Martha Christina, kebangkitan seseorang ditandai dengan kebangkitan berpikir di dalam dirinya. Untuk meneruskan perjuangan Ina Ata, kaum perempuan di era milenia tidak perlu lagi mengangkat senjata.
Tapi perjuangannya dapat diteruskan melalui berbagai aspek lainnya, misalnya sosial, politik, ekonomi, budaya serta kesetaraan dalam pembangunan negeri.
Hal tersebut sejalan dengan paradigma Millennium Development Goals (MDGs) yang selama 15 tahun fokus pada manusia kemudian direformasi menjadi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) agar lebih komprehensif.
Perubahan itu juga menambahkan aspek "no one left behind, right based" untuk memastikan pembangunan tidak eksploitatif, merawat keseimbangan planet dan perdamaian global.
Program SDGs yang dilaksanakan selama periode 2016-2030, terdiri dari 17 tujuan, meliputi area kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, sanitasi, permukiman, energi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, sumber daya alam dan kemitraan global.
Kesamaan dari kedua program itu sendiri sesungguhnya bertujuan agar mampu memecahkan masalah-masalah global seperti pendidikan, kemiskinan, kesehatan, ketimpangan gender dan kelestarian lingkungan.
"Perempuan, gender dan anak, serta kelompok termarginalkan menjadi bagian integratif dalam program ini, khususnya kesetaraan gender yang bertujuan untuk mengubah hubungan kekuasaan tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang menghambat kemajuan secara struktural dan budaya," ujarnya.
Yohana mengatakan seiring perkembangan era globalisasi, berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak sangat beragam. Tidak hanya kekerasan fisik, psikis dan seksual.
Tetapi juga isu narkoba, perdagangan orang, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas dan persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) akan terus mendorong agar perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang setara, salah satunya dengan turut serta mengkampanyekan gerakan "HeforShe".
Kampanye tersebut merupakan upaya memperluas komitmen laki-laki untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan, sehingga memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
"Untuk itu Kementerian PP dan PA pada tahun anggaran 2016 menetapkan tiga program prioritas yang disebut dengan Three Ends, meliputi akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak, akhiri perdagangan perempuan dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan," ujar Yohana.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Hal tersebut disampaikan menteri yang akrab disapa Mama Yo saat menghadiri perayaan Hari Perempuan Internasional (International Women`s Day / IWD) yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, bersamaan dengan peringatan Hari Martha Christina di Nusalaut, Maluku Tengah, Selasa.
"Martha Christina Tiahahu merupakan sesosok pahlawan perempuan yang dapat dijadikan panutan dan suri teladan yang baik," kata Yohana.
Menurut dia, bagi Martha Christina, kebangkitan seseorang ditandai dengan kebangkitan berpikir di dalam dirinya. Untuk meneruskan perjuangan Ina Ata, kaum perempuan di era milenia tidak perlu lagi mengangkat senjata.
Tapi perjuangannya dapat diteruskan melalui berbagai aspek lainnya, misalnya sosial, politik, ekonomi, budaya serta kesetaraan dalam pembangunan negeri.
Hal tersebut sejalan dengan paradigma Millennium Development Goals (MDGs) yang selama 15 tahun fokus pada manusia kemudian direformasi menjadi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) agar lebih komprehensif.
Perubahan itu juga menambahkan aspek "no one left behind, right based" untuk memastikan pembangunan tidak eksploitatif, merawat keseimbangan planet dan perdamaian global.
Program SDGs yang dilaksanakan selama periode 2016-2030, terdiri dari 17 tujuan, meliputi area kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, sanitasi, permukiman, energi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, sumber daya alam dan kemitraan global.
Kesamaan dari kedua program itu sendiri sesungguhnya bertujuan agar mampu memecahkan masalah-masalah global seperti pendidikan, kemiskinan, kesehatan, ketimpangan gender dan kelestarian lingkungan.
"Perempuan, gender dan anak, serta kelompok termarginalkan menjadi bagian integratif dalam program ini, khususnya kesetaraan gender yang bertujuan untuk mengubah hubungan kekuasaan tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang menghambat kemajuan secara struktural dan budaya," ujarnya.
Yohana mengatakan seiring perkembangan era globalisasi, berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak sangat beragam. Tidak hanya kekerasan fisik, psikis dan seksual.
Tetapi juga isu narkoba, perdagangan orang, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas dan persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) akan terus mendorong agar perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang setara, salah satunya dengan turut serta mengkampanyekan gerakan "HeforShe".
Kampanye tersebut merupakan upaya memperluas komitmen laki-laki untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan, sehingga memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
"Untuk itu Kementerian PP dan PA pada tahun anggaran 2016 menetapkan tiga program prioritas yang disebut dengan Three Ends, meliputi akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak, akhiri perdagangan perempuan dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan," ujar Yohana.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018