Ternate, 25/4 (Antaranews Maluku) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mendukung prioritas anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu.
Anggota Banggar DPRD Malut, Novino Lobiua kepada Antara, Rabu, mengatakan prioritas bagi Kabupaten Pulau Taliabu merupakan sebuah keharusan yang harus diperjuangkan karena selama ini terkesan dianaktirikan oleh Pemprov.
"Kabupaten Pulau Taliabu selama satu tahun hanya menerima bantuan anggaran APBD Provinsi sebanyak Rp30 miliar, sedangkan kabupaten/kota lainn"ya mencapai Rp80 miliar s.d. Rp100 miliar.
Karena itu, pihaknya berjanji akan memperjuangkan agar anggaran maupun program pembangunan infrastruktur untuk Pulau Taliabu setara dengan kabupaten lain di Propinsi Malut.
"Ini merupakan tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Bisa dibayangkan Halut dan Halsel bisa menerima anggaran dalam setahun mencapai ratusan miliar sementara Taliabu hanya 30 persennya, dan itu selama lima tahun," ujarnya.
Novino juga mengatakan kondisi Pulau Taliabu harus dapat dilihat dari dekat oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, karena selama ini lebih banyak melakukan kunjungan ke Halut, Halsel, Morotai dan beberapa kabupaten lain, sementara Taliabu hampir tidak disentuh sama sekali.
"Banggar akan berkoordinasi dengan komsi yang ada di DPRD dan juga Pemda Propinsi Malut agar Taliabu juga diberikan perhatian khusus. Pulau Taliabu menjadi catatan bagi kami untuk diperhatikan dalam penyusunan angggaran tahun 2019," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Anggota Banggar DPRD Malut, Novino Lobiua kepada Antara, Rabu, mengatakan prioritas bagi Kabupaten Pulau Taliabu merupakan sebuah keharusan yang harus diperjuangkan karena selama ini terkesan dianaktirikan oleh Pemprov.
"Kabupaten Pulau Taliabu selama satu tahun hanya menerima bantuan anggaran APBD Provinsi sebanyak Rp30 miliar, sedangkan kabupaten/kota lainn"ya mencapai Rp80 miliar s.d. Rp100 miliar.
Karena itu, pihaknya berjanji akan memperjuangkan agar anggaran maupun program pembangunan infrastruktur untuk Pulau Taliabu setara dengan kabupaten lain di Propinsi Malut.
"Ini merupakan tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Bisa dibayangkan Halut dan Halsel bisa menerima anggaran dalam setahun mencapai ratusan miliar sementara Taliabu hanya 30 persennya, dan itu selama lima tahun," ujarnya.
Novino juga mengatakan kondisi Pulau Taliabu harus dapat dilihat dari dekat oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, karena selama ini lebih banyak melakukan kunjungan ke Halut, Halsel, Morotai dan beberapa kabupaten lain, sementara Taliabu hampir tidak disentuh sama sekali.
"Banggar akan berkoordinasi dengan komsi yang ada di DPRD dan juga Pemda Propinsi Malut agar Taliabu juga diberikan perhatian khusus. Pulau Taliabu menjadi catatan bagi kami untuk diperhatikan dalam penyusunan angggaran tahun 2019," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018