Ambon, 7/5 (Antaranews Maluku) - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seram Bagian Barat (SBB) selama satu tahun dan enam bulan penjara terhadap La Saleh, terdakwa kasus dugaan korupsi dana pembangunan Puskesmas Dewa Uwen Pantai dinilai telah mengabaikan fakta persidangan.
"Ada kesan JPU tetap akan menuntut terdakwa, baik terbukti atau pun tidak terbukti kesalahannya," kata penasihat hukum terdakwa, Abdusukur Kaliki, di Ambon, Senin.
Pernyataan Abdusukur disampaikan dalam nota pembelaan di persidangan pengadilan Tipikor Ambon diketuai Pasti Tarigan dan didampingi Jenny Tulak serta Jefry Yefta Sinaga selaku hakim anggota.
Menurut dia, semua unsur yang dikatakan terbukti oleh JPU ternyata hampir semuanya hanya didasarkan pada kata-kata yang ada dalam BAP dan surat dakwaan kemudian disadur yang dalam surat tuntutannya dan bukan merupakan kata-kata yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan.
La Saleh adalah pemilik CV. Sarana Tehnik yang dipercayakan menangani pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat inap Desa Uwen Pantai, Kabupaten SBB, namun faktanya yang melakukan pekerjaan fisik adalah Yohanes Putilehalat (dalam BAP terpisah) yang menggunakan bendera perusahaan La Hasan.
Terdakwa dalam persidangan sebelumnya juga mengakui kalau surat-surat izin yang berhubungan dengan CV Sarana Tehnik tersebut sebenarnya telah mati dan tidak bisa dipergunakan lagi.
Namun Yohanes Putilehalat dengan tegas mengatakan nanti akan mengurusnya sekaligus menghidupkan kembali surat-surat izin dimaksud.
"Dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat inap ini benar bahwa terdakwa La Saleh yang mengambil dan mencairkan dana tetapi langsung diambil oleh Yohanes Puttileihalat," tandas Adusukur Kaliki.
Tim JPU Kejari SBB dikoordinir Djidon Talakua menuntut terdakwa La Saleh selama 1,6 tahun dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melanggar pasal 2 juncto pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendenarkan tanggapan jaksa atas pembelaan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Ada kesan JPU tetap akan menuntut terdakwa, baik terbukti atau pun tidak terbukti kesalahannya," kata penasihat hukum terdakwa, Abdusukur Kaliki, di Ambon, Senin.
Pernyataan Abdusukur disampaikan dalam nota pembelaan di persidangan pengadilan Tipikor Ambon diketuai Pasti Tarigan dan didampingi Jenny Tulak serta Jefry Yefta Sinaga selaku hakim anggota.
Menurut dia, semua unsur yang dikatakan terbukti oleh JPU ternyata hampir semuanya hanya didasarkan pada kata-kata yang ada dalam BAP dan surat dakwaan kemudian disadur yang dalam surat tuntutannya dan bukan merupakan kata-kata yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan.
La Saleh adalah pemilik CV. Sarana Tehnik yang dipercayakan menangani pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat inap Desa Uwen Pantai, Kabupaten SBB, namun faktanya yang melakukan pekerjaan fisik adalah Yohanes Putilehalat (dalam BAP terpisah) yang menggunakan bendera perusahaan La Hasan.
Terdakwa dalam persidangan sebelumnya juga mengakui kalau surat-surat izin yang berhubungan dengan CV Sarana Tehnik tersebut sebenarnya telah mati dan tidak bisa dipergunakan lagi.
Namun Yohanes Putilehalat dengan tegas mengatakan nanti akan mengurusnya sekaligus menghidupkan kembali surat-surat izin dimaksud.
"Dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat inap ini benar bahwa terdakwa La Saleh yang mengambil dan mencairkan dana tetapi langsung diambil oleh Yohanes Puttileihalat," tandas Adusukur Kaliki.
Tim JPU Kejari SBB dikoordinir Djidon Talakua menuntut terdakwa La Saleh selama 1,6 tahun dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melanggar pasal 2 juncto pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendenarkan tanggapan jaksa atas pembelaan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018