Ternate, 26/5 (Antaranews Maluku) - Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku Utara (Malut), termasuk Dishub di seluruh kabupaten/kota diminta tidak hanya memprioritaskan penyediaan angkutan antarkabupaten/kota dan antarprovinsi pada mudik lebaran nanti.
"Pengalaman selama ini yang menjadi prioritas dalam penyediaan angkutan saat mudik Lebaran adalah yang menghubungkan antarkabupaten/kota di Malut dan antarprovinsi," kata anggota DPRD Malut, Irfan Umasugi di Ternate, Sabtu.
Sementara untuk angkutan dari ibukota kabupaten/kota ke wilayah kecamatan dan pulau-pulau kurang mendapat perhatian, padahal masyarakat yang ingin mudik ke wilayah-wilayah tersebut juga sangat banyak.
Menurut dia, penyediaan angkutan mudik dari ibukota kabupaten/kota ke kecamatan dan pulau-pulau seharusnya justru menjadi prioritas dari Dishub, karena angkutan yang tersedia sangat terbatas dan umumnya berupa perahu motor yang rawan mengalami kecelakaan.
Terbatasnya angkutan itu saat mudik lebaran sering dimanfaatkan pemilih angkutan untuk menaikan tarif sampai 100 persen dari tarif normal.
Oleh karena itu, kata Irfan Umasugi, Dishub provinsi bersama Dishub kabupaten/kota sebaiknya saat mudik lebaran nanti menyediakan angkutan khusus yang memadai, baik dari segi kapasitas maupun jaminan keselamatannya untuk mengangkut masyarakat yang mudik dari ibukota kabupaten/kota ke kecamatan dan pulau-pulau di wilayah masing-masing.
Pemerintah kabupaten/kota di Malut sebaiknya memprogramkan mudik gratis di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan pemerintah daerah lain di Indonesia, untuk meringankan beban masyarakat yang mudik lebaran.
Ia menambahkan, Dishub dan instansi terkait lainya harus melakukan pengawasan ketat terhadap semua angkutan yang digunakan masyarakat untuk mudik lebaran, terutama angkutan speedboat, karena banyak di antaranya yang disinyalir tidak layak lagi untuk beroperasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Pengalaman selama ini yang menjadi prioritas dalam penyediaan angkutan saat mudik Lebaran adalah yang menghubungkan antarkabupaten/kota di Malut dan antarprovinsi," kata anggota DPRD Malut, Irfan Umasugi di Ternate, Sabtu.
Sementara untuk angkutan dari ibukota kabupaten/kota ke wilayah kecamatan dan pulau-pulau kurang mendapat perhatian, padahal masyarakat yang ingin mudik ke wilayah-wilayah tersebut juga sangat banyak.
Menurut dia, penyediaan angkutan mudik dari ibukota kabupaten/kota ke kecamatan dan pulau-pulau seharusnya justru menjadi prioritas dari Dishub, karena angkutan yang tersedia sangat terbatas dan umumnya berupa perahu motor yang rawan mengalami kecelakaan.
Terbatasnya angkutan itu saat mudik lebaran sering dimanfaatkan pemilih angkutan untuk menaikan tarif sampai 100 persen dari tarif normal.
Oleh karena itu, kata Irfan Umasugi, Dishub provinsi bersama Dishub kabupaten/kota sebaiknya saat mudik lebaran nanti menyediakan angkutan khusus yang memadai, baik dari segi kapasitas maupun jaminan keselamatannya untuk mengangkut masyarakat yang mudik dari ibukota kabupaten/kota ke kecamatan dan pulau-pulau di wilayah masing-masing.
Pemerintah kabupaten/kota di Malut sebaiknya memprogramkan mudik gratis di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan pemerintah daerah lain di Indonesia, untuk meringankan beban masyarakat yang mudik lebaran.
Ia menambahkan, Dishub dan instansi terkait lainya harus melakukan pengawasan ketat terhadap semua angkutan yang digunakan masyarakat untuk mudik lebaran, terutama angkutan speedboat, karena banyak di antaranya yang disinyalir tidak layak lagi untuk beroperasi.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018