Ternate, 17/9 (Antaranews Maluku) - Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku Utara (Malut) mengharapkan adanya keterlibatan investor dalam pembangunan bandara di kabupaten/kota, khususnya yang mampu menanamkan modal usaha dalam skala besar.
"Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun bandara di kabupaten/kota, sehinggga perlu ada keterlibatan investor dalam pembangunannya sebagai bentuk dukungan mereka terhadap daerah," kata Kepala Dishub Malut, Ismail di Ternate, Senin.
Di Malut masih sejumlah kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas bandara, di antaranya Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu, sehingga transportasi dari dan ke daerah itu hanya mengandalkan angkutan darat dan angkutan laut.
Menurut dia, keterlibatan investor yang menanamkan investasi di kabupaten/kota dalam pembangunan bandara di kabupaten/kota itu, tidak hanya akan memberi manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi aktivitas usaha investor bersangkutan.
Diberbagai daerah di Indonesia, banyak investor yang melakukan hal seperti itu, terutama investor yang memiliki investasi di kabupaten/kota jauh dari ibukota provinsi dan belum didukung dengan fasilitas transportasi memadai.
Ia mengatakan, sudah ada investor yang menyatakan kesediaannya untuk membangun bandara di Malut yakni investor yang saat ini mendirikan industri pengolahan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah.
Investor itu rencananya akan mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp50 miliar untuk pembangunan bandara di weda, ibukota Kabupaten Halmahera Tengah yang diharapkan bisa terealisasi dalam waktu dekat karena Kementerian Perhubungan sudah menyatakan kesediaan untuk memberikan izin.
Ia menambahkan, khusus untuk pengembangan sejumlah bandara utama di Malut, seperti Bandara Sultan Babullah di Ternate, Bandara Kuabang Kao di Kabupaten Utara dan Bandara Leo Watimena di Kabupaten Pulau Morotai anggarannya sepenuhnya dari pemerintah pusat, bahkan masuk dalam program prioritas nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun bandara di kabupaten/kota, sehinggga perlu ada keterlibatan investor dalam pembangunannya sebagai bentuk dukungan mereka terhadap daerah," kata Kepala Dishub Malut, Ismail di Ternate, Senin.
Di Malut masih sejumlah kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas bandara, di antaranya Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu, sehingga transportasi dari dan ke daerah itu hanya mengandalkan angkutan darat dan angkutan laut.
Menurut dia, keterlibatan investor yang menanamkan investasi di kabupaten/kota dalam pembangunan bandara di kabupaten/kota itu, tidak hanya akan memberi manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi aktivitas usaha investor bersangkutan.
Diberbagai daerah di Indonesia, banyak investor yang melakukan hal seperti itu, terutama investor yang memiliki investasi di kabupaten/kota jauh dari ibukota provinsi dan belum didukung dengan fasilitas transportasi memadai.
Ia mengatakan, sudah ada investor yang menyatakan kesediaannya untuk membangun bandara di Malut yakni investor yang saat ini mendirikan industri pengolahan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah.
Investor itu rencananya akan mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp50 miliar untuk pembangunan bandara di weda, ibukota Kabupaten Halmahera Tengah yang diharapkan bisa terealisasi dalam waktu dekat karena Kementerian Perhubungan sudah menyatakan kesediaan untuk memberikan izin.
Ia menambahkan, khusus untuk pengembangan sejumlah bandara utama di Malut, seperti Bandara Sultan Babullah di Ternate, Bandara Kuabang Kao di Kabupaten Utara dan Bandara Leo Watimena di Kabupaten Pulau Morotai anggarannya sepenuhnya dari pemerintah pusat, bahkan masuk dalam program prioritas nasional.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018