Ternate, 14/11 (Antaranews Maluku) - Pemerinta Provinsi Maluku Utara diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tidore Kepulauan, guna melancarkan mobilitas sosial masyarakat dan ekonomi di daerah itu.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, di Tidore, Rabu, mengatakan Sofifi, Ibu Kota Provinsi Malut merupakan bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan jadi pemprov harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah itu, terutama infrastruktur jalan.
Salah satu infrastruktur jalan yang diharapkan segera dibangun Pemprov Malut adalah jalan tembus yang menghubungkan Payahe dengan Kobe, karena ruas jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti memasarkan hasil pertanian.
Selain itu, lanjutnya, pembangunan jalan yang menghubungkan Payahe dan Kobe tersebut, juga akan membuka akses transportasi darat dari Tidore Kepulaun ke Kabupaten Halmahera Selatan atau sebaliknya.
Pemkot Tidore Kepulauan semula berharap pembangunan jalan yang menghubungkan Payahe dan Kobe tersebut, dialokasikan anggarannya pada APBD Perubahan 2018, tetapi informasi dari DPRD Malut, ternyata anggarannya tidak diakomodasi.
Wali Kota Ali Ibrahim mengaku akan segera menghadap Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba, untuk membicarakan masalah pembangunan jalan yang menghubungkan Payahe dan Kobe tersebut, agar melalui kebijakan Gubernur dapat diakomodasi kembali melalui APBD paling lambat APBD 2019.
Infrastruktur jalan lainnya di wilayah Kota Tidore Kepulauan yang juga diharapkan mendapat prioritas penganggarannya dari Pemprov Malut adalah yang menghubungkan sejumlah daerah transmigrasi di wilayah Oba, yang selama ini merupakan sentra produksi pertanian.
"Pemkot Tidore Kepulauan memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur, terutama infrastruktur jalan dan jembatan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari Pemprov Malut, terutama untuk jalan provinsi dan nasional," katanya.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur di kota Sofifi, Pemkot Tidore Kepulauan dan Pemprov Malut tidak akan mengeluarkan anggaran besar melalui APBD, karena masuk dalam program pembangunan kota baru di Indonesia, yang anggarannya dialokasikan melalui APBN.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, di Tidore, Rabu, mengatakan Sofifi, Ibu Kota Provinsi Malut merupakan bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan jadi pemprov harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah itu, terutama infrastruktur jalan.
Salah satu infrastruktur jalan yang diharapkan segera dibangun Pemprov Malut adalah jalan tembus yang menghubungkan Payahe dengan Kobe, karena ruas jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti memasarkan hasil pertanian.
Selain itu, lanjutnya, pembangunan jalan yang menghubungkan Payahe dan Kobe tersebut, juga akan membuka akses transportasi darat dari Tidore Kepulaun ke Kabupaten Halmahera Selatan atau sebaliknya.
Pemkot Tidore Kepulauan semula berharap pembangunan jalan yang menghubungkan Payahe dan Kobe tersebut, dialokasikan anggarannya pada APBD Perubahan 2018, tetapi informasi dari DPRD Malut, ternyata anggarannya tidak diakomodasi.
Wali Kota Ali Ibrahim mengaku akan segera menghadap Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba, untuk membicarakan masalah pembangunan jalan yang menghubungkan Payahe dan Kobe tersebut, agar melalui kebijakan Gubernur dapat diakomodasi kembali melalui APBD paling lambat APBD 2019.
Infrastruktur jalan lainnya di wilayah Kota Tidore Kepulauan yang juga diharapkan mendapat prioritas penganggarannya dari Pemprov Malut adalah yang menghubungkan sejumlah daerah transmigrasi di wilayah Oba, yang selama ini merupakan sentra produksi pertanian.
"Pemkot Tidore Kepulauan memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur, terutama infrastruktur jalan dan jembatan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari Pemprov Malut, terutama untuk jalan provinsi dan nasional," katanya.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur di kota Sofifi, Pemkot Tidore Kepulauan dan Pemprov Malut tidak akan mengeluarkan anggaran besar melalui APBD, karena masuk dalam program pembangunan kota baru di Indonesia, yang anggarannya dialokasikan melalui APBN.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018