Ternate, 24/1 (ANTARA News) - Komisi III DPRD Kota Ternate, Maluku Utara meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memaksimalkan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui apa yang dilakukan jika terjadi bencana.
"Kalau masyarakat mengetahui apa yang dilakukan saat terjadi bencana, maka diharapkan bisa menghindarkan diri dari dampak bencana yang mengancam keselamatan mereka," kata Ketua Komisi III DPRD Ternate, Anas Umalik di Ternate, Kamis.
Ternate merupakan salah satu daerah di Maluku Utara (Malut) yang rawan bencana, seperti erupsi Gunung Gamalama, banjir lahar dingin, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan angin puting beliung.
Menurut dia, sosialiasi mitigasi bencana kepada masyarakat juga harus diarahkan pada pemahaman untuk tidak mudah percaya dengan berbagai berita bohong mengenai akan terjadinya bencana, seperti bencana gempa bumi dan tsunami yang sering beredar di masyarakat.?
Sosialisasi mitiigasi bencana yang selama ini dilakukan BPBD Ternate ke sekolah diharapkan terus ditingkatkan, mengingat siswa sekolah merupakan kelompok yang paling rentan mengalami dampak saat terjadinya bencana, terutama untuk bencana gempa bumi dan tsunami.
Selain sosialisasi mitigasi bencana, Anas Umalik juga meminta BPBD Ternate fokus menangani berbagai dampak bencana yang terjadi di Ternate, seperti tanah longsor di sejumlah kelurahan.
Sedikitnya ada 20 titik tanah longsor di Ternate, akibat hujan deras beberapa waktu lalu yang harus segera ditangani BPBD, terutama yang dekat dengan permukiman masyarakat agar tidak mengancam keselamatan masyarakat setempat.
Ia mengakui anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2019 untuk penanganan bencana sebesar Rp4 miliar, tidak memadai tetapi BPBD harus bisa memaksimalkan penggunaannya dengan melakukan skala prioritas sesuai angggaran yang ada.
Pemkot Ternate diharapkan mengupayakan dukungan anggaran dari Pemprov Malut dan pemerintah pusat untuk penanganan dampak bencana di daerah ini mengingat kemampuan APBD Ternate sangat terbatas, bahkan setiap tahun anggaran selalu diwarnai dengan defisit.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kalau masyarakat mengetahui apa yang dilakukan saat terjadi bencana, maka diharapkan bisa menghindarkan diri dari dampak bencana yang mengancam keselamatan mereka," kata Ketua Komisi III DPRD Ternate, Anas Umalik di Ternate, Kamis.
Ternate merupakan salah satu daerah di Maluku Utara (Malut) yang rawan bencana, seperti erupsi Gunung Gamalama, banjir lahar dingin, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan angin puting beliung.
Menurut dia, sosialiasi mitigasi bencana kepada masyarakat juga harus diarahkan pada pemahaman untuk tidak mudah percaya dengan berbagai berita bohong mengenai akan terjadinya bencana, seperti bencana gempa bumi dan tsunami yang sering beredar di masyarakat.?
Sosialisasi mitiigasi bencana yang selama ini dilakukan BPBD Ternate ke sekolah diharapkan terus ditingkatkan, mengingat siswa sekolah merupakan kelompok yang paling rentan mengalami dampak saat terjadinya bencana, terutama untuk bencana gempa bumi dan tsunami.
Selain sosialisasi mitigasi bencana, Anas Umalik juga meminta BPBD Ternate fokus menangani berbagai dampak bencana yang terjadi di Ternate, seperti tanah longsor di sejumlah kelurahan.
Sedikitnya ada 20 titik tanah longsor di Ternate, akibat hujan deras beberapa waktu lalu yang harus segera ditangani BPBD, terutama yang dekat dengan permukiman masyarakat agar tidak mengancam keselamatan masyarakat setempat.
Ia mengakui anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2019 untuk penanganan bencana sebesar Rp4 miliar, tidak memadai tetapi BPBD harus bisa memaksimalkan penggunaannya dengan melakukan skala prioritas sesuai angggaran yang ada.
Pemkot Ternate diharapkan mengupayakan dukungan anggaran dari Pemprov Malut dan pemerintah pusat untuk penanganan dampak bencana di daerah ini mengingat kemampuan APBD Ternate sangat terbatas, bahkan setiap tahun anggaran selalu diwarnai dengan defisit.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019