Ambon, 11/2 (ANTARA News) - Gubernur Maluku Said Assagaff merasa heran jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di provinsi tersebut hingga awal tahun 2019 ternyata baru mencapai 82,6 persen dari tota jumlah penduduk 1,8 juta jiwa.
"Seharusnya capaian peserta JKN-KIS jauh lebih cepat dan meningkat hingga di atas 90 persen," katanya saat bertemu Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Fachmi Idris di Ambon, Senin.
Said yang didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Lutfy Rumbia dan Kepala Dinas Sosial, Sartono Pining, meminta Dinas Kesehatan Maluku untuk bekerja cepat mengintegrasikan masyarakat Maluku dalam program JKN hingga mencapai 95 persen.
"Bila perlu 100 persen masyarakat di Maluku terintegrasi dalam program tersebut sehingga Maluku tidak memperoleh `raport` merah," katanya.
Said malah kaget saat mengetahui kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon capaian program tersebut masih sangat jauh dan rendah dibanding daerah lainnya.
"Padahal dua daerah ini sangat dekat dan lengkap fasilitas kesehatan dibanding daerah lainnya tetapi progresnya sangat lambat," kata Gubernur Said.
Kendati kondisi geografis Maluku terdiri dari 1.340 pulau dan minim sarana konunikasi dan informasi yang memadai, Gubernur Said memerintahkan Dinas kesehatan Maluku maupun kabupaten/kota untuk mempercepat proses integrasi dari Jamkesda ke JKN-KIS, sehingga lebih meningkat.
Karena itu, kata Said, dibutuhkan komitmen dan kerja sama lintas sektor, terutama Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk membantu BPJS menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita mengatakan, baru tiga dari 11 daerah di Maluku yang telah mencapai target nasional yakni Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual.
"Maluku Tenggara Barat (MTB) akan menyusul capaiannya diatas target nasional, sedangkan Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi dan Maluku Tengah, malah masih rendah," ujar Afliana.
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengapresiasi komitmen Gubernur Said untuk mendukung dan mempercepat progres capaian program pemerintah tersebut di Maluku.
"Kami mendukung kebijakan Gubernur Maluku mempercepat integrasi program Jamkesda ke JKN-KIS," ujar Fahmi.
Dia berharap berbagai langkah dan pesekapatan yang dilakukan bersama pemprov Maluku berdampak jumlah kepesertaan dapat mencapai level Universal Health Coverage (UHC) yakni 95 persen.
Fahmi menambahkan, saat ini baru tercatat empat provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, Daerah Istimewah DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.
Fachmi dalam kesempatan tersebut juga menyaksikan penanda tangan perjanjian kerja sama Integrasi Jamkesda ke JKN antara Gubernur Said dan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Seharusnya capaian peserta JKN-KIS jauh lebih cepat dan meningkat hingga di atas 90 persen," katanya saat bertemu Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Fachmi Idris di Ambon, Senin.
Said yang didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Lutfy Rumbia dan Kepala Dinas Sosial, Sartono Pining, meminta Dinas Kesehatan Maluku untuk bekerja cepat mengintegrasikan masyarakat Maluku dalam program JKN hingga mencapai 95 persen.
"Bila perlu 100 persen masyarakat di Maluku terintegrasi dalam program tersebut sehingga Maluku tidak memperoleh `raport` merah," katanya.
Said malah kaget saat mengetahui kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon capaian program tersebut masih sangat jauh dan rendah dibanding daerah lainnya.
"Padahal dua daerah ini sangat dekat dan lengkap fasilitas kesehatan dibanding daerah lainnya tetapi progresnya sangat lambat," kata Gubernur Said.
Kendati kondisi geografis Maluku terdiri dari 1.340 pulau dan minim sarana konunikasi dan informasi yang memadai, Gubernur Said memerintahkan Dinas kesehatan Maluku maupun kabupaten/kota untuk mempercepat proses integrasi dari Jamkesda ke JKN-KIS, sehingga lebih meningkat.
Karena itu, kata Said, dibutuhkan komitmen dan kerja sama lintas sektor, terutama Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk membantu BPJS menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita mengatakan, baru tiga dari 11 daerah di Maluku yang telah mencapai target nasional yakni Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual.
"Maluku Tenggara Barat (MTB) akan menyusul capaiannya diatas target nasional, sedangkan Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi dan Maluku Tengah, malah masih rendah," ujar Afliana.
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengapresiasi komitmen Gubernur Said untuk mendukung dan mempercepat progres capaian program pemerintah tersebut di Maluku.
"Kami mendukung kebijakan Gubernur Maluku mempercepat integrasi program Jamkesda ke JKN-KIS," ujar Fahmi.
Dia berharap berbagai langkah dan pesekapatan yang dilakukan bersama pemprov Maluku berdampak jumlah kepesertaan dapat mencapai level Universal Health Coverage (UHC) yakni 95 persen.
Fahmi menambahkan, saat ini baru tercatat empat provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, Daerah Istimewah DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.
Fachmi dalam kesempatan tersebut juga menyaksikan penanda tangan perjanjian kerja sama Integrasi Jamkesda ke JKN antara Gubernur Said dan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019