Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku mendukung optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di provinsi itu untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
"Pemerintah Provinsi Maluku fokus mengawal pengusulan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik melalui Aplikasi SIKS-NG maupun melalui Bantuan Sosial," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Anton A Lailossa di Ambon, Jumat.
Oleh sebab itu pihaknya memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja untuk mewujudkan capaian UHC.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan cabang Ambon dalam mendorong optimalisasi Program JKN di seluruh Provinsi Maluku," ujarnya.
Anton juga menyampaikan fakta yang tidak bisa dipungkiri soal masih banyak masyarakat yang belum memahami Program JKN.
Ia pun berharap dilakukan sosialisasi secara masif dan bersama-sama dari dinas terkait dan BPJS Kesehatan.
Sementara Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan Yessi Kumalasari mengungkapkan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam menyukseskan pelaksanaan Program JKN.
"Peranan penting tersebut dalam hal mendorong cakupan kepesertaan demi menjamin seluruh masyarakat dan dalam hal peningkatan kualitas layanan," kata dia.
Yessi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan pemangku kepentingan atas dukungannya dalam mendorong tercapainya cakupan peserta JKN menuju 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 98 persen dari total jumlah penduduk.
Berdasarkan data sampai dengan Oktober 2023, cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Maluku mencapai 96,35 persen atau setara dengan 1.824.215 jiwa.
Ia menyampaikan untuk mengoptimalkan kuota dan anggaran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda) bisa dilakukan pendaftaran bagi masyarakat yang belum terdaftar sebesar 3,65 persen atau setara dengan 69.109 jiwa.
"Untuk itu pihaknya mohon bantuan dari dinas terkait agar kuota ini dapat dipenuhi dan mendorong Provinsi Maluku mencapai Universal Health Coverage (UHC)," kata Yessi.
