Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan terhadap badan usaha di wilayah setempat guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya serta memastikan data upah dan pekerja yang valid.
“Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan petugas pemeriksa BPJS Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha. Hal ini penting agar data pekerja dan upah yang dilaporkan benar-benar akurat," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Melianus Hanny Kakerissa, di Ambon, Selasa.
Penguatan pengawasan ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui berbagai upaya evaluasi rutin dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie menyampaikan bahwa surat edaran terkait pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan akan segera dikeluarkan sebagai langkah memaksimalkan pelayanan kesehatan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku bersama BPJS Kesehatan terus melakukan evaluasi pelaksanaan program JKN secara rutin.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy juga menegaskan pentingnya validitas data kependudukan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan.
“Sinergisitas antarinstansi sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, terutama dalam verifikasi data peserta JKN dan pendataan pekerja di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan yang digelar pada Selasa hari ini menjadi wadah bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan masukan demi peningkatan layanan kesehatan di Maluku.
Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan Rahmad Asri Ritonga mengapresiasi komitmen Pemprov Maluku dalam mempertahankan dan meningkatkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di daerah ini.
“Keberhasilan program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk badan usaha,” ujar Rahmad.
Dengan pengawasan yang diperketat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Maluku optimistis layanan JKN akan semakin optimal dan dapat menjangkau seluruh masyarakat di provinsi ini.
