Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haulussy Ambon harus bijak dalam menyikapi demonstrasi yang dilakukan ratusan karyawannya sehingga tidak perlu mengeluarkan ancaman akan memutasi atau memberhentikan mereka. "Aksi demo itu kan bagian dari suatu penyampaian ketidakpuasan paramedis dan dokter terhadap fungsi pelayanan yang harus dijaminkan secara baik oleh pihak rumah sakit," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Rabu. Seorang pemimpin justeru harus menjembatani dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan para karyawan, bukan sebaliknya mengeluarkan ancaman atau langsung mengambil tindakan yang kurang tepat. "Kami termasuk orang yang akan mengambil sikap, dan keberatan kalau ada tindakan yang dilakukan pimpinan RSUD tidak arif dalam mengambil keputusan merugikan karyawan yang melakukan aksi demo," katanya. Komisi D telah mengundang Dirut RSUD Haulussy Ambon, dr. Frona Koedoeboen untuk memberikan penjelasan seputar aksi demo karyawan rumah sakit yang dilakukan tiga hari lalu, namun agenda ini dibatalkan karena Dirut mendadak berangkat ke Jakarta karena urusan dinas. Ratusan karyawan RSUD dr. Haulussy yang terdiri atas dokter, paramedis melakukan unjuk rasa Kamis (16/9) lalu menuntut dr. Frona Koedoeboen, meninjau kembali pembayaran uang jasa yang dinilai tidak sesuai dengan yang harus diterima. Mereka menuntut agar pembayaran uang jasa harus dilakukan merata dan transparan  kepada tenaga perawat, bidan dan dokter spesialis maupun dokter umum, sebab dana yang diberikan pihak rumah sakit selama ini dinilai tidak sesuai dengan apa yang harus mereka terima.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010