Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Maluku Tenggara (Malra) mencanangkan Zona Integritas di wilayah kerjanya, Rabu.
Kepala Kantor Pertanahan Malra, Adolf Appono di Tual, Rabu, menyatakan pencanangan zona integritas itu untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di kantornya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas serta integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
"Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ada tiga Kantor Pertanahan yang mendapat nilai terbaik dalam kaitan dengan reformasi birokrasi, hal ini yang turut menaikkan tunjangan kinerja (tukin) kita," katanya.
Kementerian berharap tahun 2019 ada 20 Kantor Pertanahan yang meraih predikat terbaik dalam kaitan dengan reformasi birokrasi, dan Kantor Pertanahan Malra merupakan salah satu kantor yang dipilih untuk dinilai dari kurang lebih 400 kantor di Indonesia.
"Dengan dicanangkannya pembangunan zona integritas di kantor pertanahan Malra maka diharapkan untuk kita harus berubah, karena zona integritas bukan semata kita beribicara tidak korupsi atau tidak gratifikasi, tetapi zona integritas merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi," kata Adolf.
"Untuk itu, kita semua dapat bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar komitmen dalam kaitan dengan reformasi birokrasi dapat berhasil. Parameternya adalah terbentuknya WBK dan WBBM," tambahnya.
Pembangunan WBK dan WBBM diharapkan akan memberikan kontribusi guna perbaikan nilai indeks persepsi korupsi (IPK) pada Kementerian Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional dan diharapkan mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
Sebagai bentuk aspirasi terhadap pelayanan yang terlambat maka sebagai kompensasi pelayanan, pihaknya telah berkomitmen untuk mengantar hasilnya langsung kepada masyarakat tanpa menunggu yang bersangkutan datang ke kantor.
Selain itu, sebagai inovasi pelayanan, sedang direncanakan satu bentuk pelayanan yang namanya "Pelayanan Jemput Berkas dan Antar Hasil atau layanan Dapat Berkah".
"Jadi nanti ada kontak person yang dapat dihubungi oleh pengguna layanan pertanahan dan layanan ini merupakan bentuk layanan yang dapat menjembatani masyarakat yang sibuk dengan tugas-tugasnya sehingga mereka tidak sempat untuk ke loket pelayanan yang ada di kantor pertanahan," kata Adolf.
Sementara itu, mewakili Bupati Malra, Asisten III Pemda Malra Bernadus Rettob mengungkapkan, momentum ini dapat menjadi tonggak kemajuan pelayanan tidak hanya di lingkungan Kantor Pertanahan Malra tetapi juga untuk semua instansi dalam setiap tugas dan tanggung jawab.
Pencanangan zona integritas menuju WBKKN dan WBBM merupakan salah satu bentuk dari akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Hukum adat kita Larvul Ngabal, mengatur semua tatanan hidup masyarakat Kei yang beradap "hira ni fo i ni, it dit fo it dit"! merupakan manifestasi dari pengakuan atas kepemilikan hak dan kewajiban yang kita sebut sebagai keadilan," katanya.
Diharapkan, seluruh jajaran Kantor Pertanahan Malra meletakkan kearifan lokal ini sebagai dasar bertindak dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di bumi Larvul Ngabal.
Asisten III Kota Tual Jamaludin Rahareng yang hadir mewakili Wali Kota Tual menyatakan keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pencanangan ini diharapkan terdapat perbaikan nyata pada masa akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh.
"Dengan integritas yang kokoh tersebut diharapkan mewujudkan pengakuan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat," kata Jamaludin.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Kepala Kantor Pertanahan Malra, Adolf Appono di Tual, Rabu, menyatakan pencanangan zona integritas itu untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di kantornya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas serta integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
"Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ada tiga Kantor Pertanahan yang mendapat nilai terbaik dalam kaitan dengan reformasi birokrasi, hal ini yang turut menaikkan tunjangan kinerja (tukin) kita," katanya.
Kementerian berharap tahun 2019 ada 20 Kantor Pertanahan yang meraih predikat terbaik dalam kaitan dengan reformasi birokrasi, dan Kantor Pertanahan Malra merupakan salah satu kantor yang dipilih untuk dinilai dari kurang lebih 400 kantor di Indonesia.
"Dengan dicanangkannya pembangunan zona integritas di kantor pertanahan Malra maka diharapkan untuk kita harus berubah, karena zona integritas bukan semata kita beribicara tidak korupsi atau tidak gratifikasi, tetapi zona integritas merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi," kata Adolf.
"Untuk itu, kita semua dapat bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar komitmen dalam kaitan dengan reformasi birokrasi dapat berhasil. Parameternya adalah terbentuknya WBK dan WBBM," tambahnya.
Pembangunan WBK dan WBBM diharapkan akan memberikan kontribusi guna perbaikan nilai indeks persepsi korupsi (IPK) pada Kementerian Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional dan diharapkan mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
Sebagai bentuk aspirasi terhadap pelayanan yang terlambat maka sebagai kompensasi pelayanan, pihaknya telah berkomitmen untuk mengantar hasilnya langsung kepada masyarakat tanpa menunggu yang bersangkutan datang ke kantor.
Selain itu, sebagai inovasi pelayanan, sedang direncanakan satu bentuk pelayanan yang namanya "Pelayanan Jemput Berkas dan Antar Hasil atau layanan Dapat Berkah".
"Jadi nanti ada kontak person yang dapat dihubungi oleh pengguna layanan pertanahan dan layanan ini merupakan bentuk layanan yang dapat menjembatani masyarakat yang sibuk dengan tugas-tugasnya sehingga mereka tidak sempat untuk ke loket pelayanan yang ada di kantor pertanahan," kata Adolf.
Sementara itu, mewakili Bupati Malra, Asisten III Pemda Malra Bernadus Rettob mengungkapkan, momentum ini dapat menjadi tonggak kemajuan pelayanan tidak hanya di lingkungan Kantor Pertanahan Malra tetapi juga untuk semua instansi dalam setiap tugas dan tanggung jawab.
Pencanangan zona integritas menuju WBKKN dan WBBM merupakan salah satu bentuk dari akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Hukum adat kita Larvul Ngabal, mengatur semua tatanan hidup masyarakat Kei yang beradap "hira ni fo i ni, it dit fo it dit"! merupakan manifestasi dari pengakuan atas kepemilikan hak dan kewajiban yang kita sebut sebagai keadilan," katanya.
Diharapkan, seluruh jajaran Kantor Pertanahan Malra meletakkan kearifan lokal ini sebagai dasar bertindak dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di bumi Larvul Ngabal.
Asisten III Kota Tual Jamaludin Rahareng yang hadir mewakili Wali Kota Tual menyatakan keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pencanangan ini diharapkan terdapat perbaikan nyata pada masa akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh.
"Dengan integritas yang kokoh tersebut diharapkan mewujudkan pengakuan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat," kata Jamaludin.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019