Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyiapkan anggaran Rp20 miliar lebih untuk pembayaran gaji 13 dan 14, termasuk rapel kenaikan gaji 2019 bagi 7.000 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Malut.
"Anggaran itu sudah disiapkan sejak Januari 2019 dengan cara menyisihkan dana APBD Rp10 miliar setiap bulan, sehingga pembayaran nanti tidak terlalu membebani APBD," kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Malut Bambang Hermawan di Sofifi, Kamis (28/3).
Gaji 13 dan 14 itu sesuai rencana pemerintah pusat akan dibayar sekaligus pada April nanti bersamaan dengan rapel kenaikan gaji tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dibayarkan terpisah pada bulan Ramadan dan tahun ajaran baru.
Ia belum memastikan apakah pembayaran gaji 13 dan 14 itu dapat direalisasikan pada April nanti sesuai rencana semula pemerintah pusat, karena belum ada penyampaiannya secara resmi, tetapi khusus untuk rapel kenaikan gaji dipastikan akan dibayar pada April.
Sejumlah kalangan sebelumnya sempat mempermasalahkan pembayaran gaji 13 dan 14 sekaligus pada April 2019, karena dianggap memiliki kepentingan politik terkait dengan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) tanggal 17 April 2019.
Sementara itu, Anggota DPRD Malut Irfan Umasugi mendukung langkah Pemprov Malut menyiapkan lebih awal anggaran untuk pembayaran gaji 13 dan 14 dan rapel kenaikan gaji, karena kalau sudah ada perintah pembayaran dari pemerintah pusat tidak lagi mengalami keterlambatan, seperti pernah terjadi beberapa waktu lalu.
Namun Pemprov Malut diharapkan untuk memperhatikan pula pembayaran honor bagi sekitar 3.900 pegawai honorer di lingkup Pemprov Malut, karena selama ini pembayarannya sering terlambat sampai berbulan-bulan.
Menurut dia, para pegawai honorer itu telah melaksanakan tugas dan mereka juga memiliki kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sangatlah tidak bijak kalau pemprov menunda pembayaran honornya sampai berbulan-bulan.
Apalagi para pegawai honor itu, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan sangat berperan dalam mengatasi keterbatasan tenaga guru dan kesehatan di Malut, bahkan tidak sedikit sekolah dan fasilitas kesehatan yang operasional bisa berjalan dengan baik karena adanya para pegawai honorer.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Anggaran itu sudah disiapkan sejak Januari 2019 dengan cara menyisihkan dana APBD Rp10 miliar setiap bulan, sehingga pembayaran nanti tidak terlalu membebani APBD," kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Malut Bambang Hermawan di Sofifi, Kamis (28/3).
Gaji 13 dan 14 itu sesuai rencana pemerintah pusat akan dibayar sekaligus pada April nanti bersamaan dengan rapel kenaikan gaji tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dibayarkan terpisah pada bulan Ramadan dan tahun ajaran baru.
Ia belum memastikan apakah pembayaran gaji 13 dan 14 itu dapat direalisasikan pada April nanti sesuai rencana semula pemerintah pusat, karena belum ada penyampaiannya secara resmi, tetapi khusus untuk rapel kenaikan gaji dipastikan akan dibayar pada April.
Sejumlah kalangan sebelumnya sempat mempermasalahkan pembayaran gaji 13 dan 14 sekaligus pada April 2019, karena dianggap memiliki kepentingan politik terkait dengan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) tanggal 17 April 2019.
Sementara itu, Anggota DPRD Malut Irfan Umasugi mendukung langkah Pemprov Malut menyiapkan lebih awal anggaran untuk pembayaran gaji 13 dan 14 dan rapel kenaikan gaji, karena kalau sudah ada perintah pembayaran dari pemerintah pusat tidak lagi mengalami keterlambatan, seperti pernah terjadi beberapa waktu lalu.
Namun Pemprov Malut diharapkan untuk memperhatikan pula pembayaran honor bagi sekitar 3.900 pegawai honorer di lingkup Pemprov Malut, karena selama ini pembayarannya sering terlambat sampai berbulan-bulan.
Menurut dia, para pegawai honorer itu telah melaksanakan tugas dan mereka juga memiliki kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sangatlah tidak bijak kalau pemprov menunda pembayaran honornya sampai berbulan-bulan.
Apalagi para pegawai honor itu, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan sangat berperan dalam mengatasi keterbatasan tenaga guru dan kesehatan di Malut, bahkan tidak sedikit sekolah dan fasilitas kesehatan yang operasional bisa berjalan dengan baik karena adanya para pegawai honorer.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019