Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) diminta prioritaskan peningkatan kualitas guru, karena kualitas guru sangat menentukan dalam mewujudkan kualitas pendidikan.
"Harus diakui kualitas guru di Malut masih tertinggal, yang ditandai dengan masih banyaknya guru yang belum lolos sertifikasi sebagai indikator kompetensi seorang guru," kata pemerhati pendidikan di Malut Muhammad Sulaiman di Ternate, Kamis, terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019.
Untuk meningkatkan kualitas guru di Malut, selain pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan ke jenjang minimal S2, juga harus melakukan kegiatan pelatihan berbasis bidang studi secara periodik.
Menurut dia, Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Malut harus pula memprioritaskan pembenahan infrastruktur sekolah baik dari segi ruang belajar, perpustakaan maupun laboratorium, karena kualitas pendidikan sulit diwujudkan kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Di Malut masih banyak sekolah, baik jenjang SD, SMP maupun SMA/SMK yang infrastrukturnya sangat terbatas, terutama yang berada di daerah kepulauan, bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki fasilitas laboratorium dan perpustakaan.
Untuk merealisasikan semua itu, kata Muhammad Sulaiman, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Malut harus memiliki komitmen ke arah itu, yang di antaranya diimplementasikan dalam pengalokasian anggaran minimal 20 persen dalam APBD sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
Kalaupun sudah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD sebesar 20 persen, itu belum cukup kalau anggaran yang dialokasikan itu justru lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak menyentuh langsung permasalahan pendidikan di Malut, misalnya hanya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin dan perjalanan dinas pejabat di Dinas Pendidikan.
Ia menambahkan, yang harus menjadi perhatian pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Malut untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah pemerataan guru karena saat ini banyak sekolah di Malut, terutama di wilayah kepulauan yang hanya memiliki beberapa orang guru.
Kualitas pendidikan di Malut jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, yang di antaranya tergambar dari hasil ujian nasional tingkat SMP dan SMA sederajat setiap tahunnya, yang berada di urutan 33 dari seluruh provinsi di Indonesia.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba sebelumnya mengakui kualitas pendidikan di Malut masih tertinggal, tetapi pemprov terus melakukan upaya pembenahan di antaranya dengan memberikan beasiswa kepada guru dan dosen untuk melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3 yang selama 4 tahun terakhir mencapai 1.000 orang lebih.*
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Harus diakui kualitas guru di Malut masih tertinggal, yang ditandai dengan masih banyaknya guru yang belum lolos sertifikasi sebagai indikator kompetensi seorang guru," kata pemerhati pendidikan di Malut Muhammad Sulaiman di Ternate, Kamis, terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019.
Untuk meningkatkan kualitas guru di Malut, selain pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan ke jenjang minimal S2, juga harus melakukan kegiatan pelatihan berbasis bidang studi secara periodik.
Menurut dia, Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Malut harus pula memprioritaskan pembenahan infrastruktur sekolah baik dari segi ruang belajar, perpustakaan maupun laboratorium, karena kualitas pendidikan sulit diwujudkan kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Di Malut masih banyak sekolah, baik jenjang SD, SMP maupun SMA/SMK yang infrastrukturnya sangat terbatas, terutama yang berada di daerah kepulauan, bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki fasilitas laboratorium dan perpustakaan.
Untuk merealisasikan semua itu, kata Muhammad Sulaiman, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Malut harus memiliki komitmen ke arah itu, yang di antaranya diimplementasikan dalam pengalokasian anggaran minimal 20 persen dalam APBD sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
Kalaupun sudah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD sebesar 20 persen, itu belum cukup kalau anggaran yang dialokasikan itu justru lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak menyentuh langsung permasalahan pendidikan di Malut, misalnya hanya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin dan perjalanan dinas pejabat di Dinas Pendidikan.
Ia menambahkan, yang harus menjadi perhatian pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Malut untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah pemerataan guru karena saat ini banyak sekolah di Malut, terutama di wilayah kepulauan yang hanya memiliki beberapa orang guru.
Kualitas pendidikan di Malut jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, yang di antaranya tergambar dari hasil ujian nasional tingkat SMP dan SMA sederajat setiap tahunnya, yang berada di urutan 33 dari seluruh provinsi di Indonesia.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba sebelumnya mengakui kualitas pendidikan di Malut masih tertinggal, tetapi pemprov terus melakukan upaya pembenahan di antaranya dengan memberikan beasiswa kepada guru dan dosen untuk melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3 yang selama 4 tahun terakhir mencapai 1.000 orang lebih.*
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019