Gubernur Maluku, Murad Ismael, menyatakan, akan mengevaluasi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M. Haulussy Ambon sebagai bagian dari keseriusannya untuk menangani sektor kesehatan yang dinilai selama ini kurang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
"Saya serius, RSUD Haulussy harus dievaluasi. Kasih kepercayaan buat saya, bahkan bila perlu semuanya diganti," katanya, di Ambon, Sabtu.
Pernyataan Gubernur yang dilantik bersama Wagub, Barnabas Orno oleh Presiden Jokowi di Jakarta 24 April 2019 itu sehubungan dengan berbagai masalah yang melilit RSUD Haulussy dengan terakhir pemutusan kerja sama program layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dihentikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon sejak 1 Mei 2019.
Gubernur menegaskan, serius soal masalah kesehatan, termasuk RSUD Haulussy yang saat di Jakarta menyempatkan diri meninjau rumah sakit Siloam milik James Riyadi agar mengetahui pengelolaan fasilitas kesehatan secara profesional.
"Saya menyaksikan pengelolaan rumah sakit Siloam, baik sarana dan prasarana maupun tenaga medis dan paramedis dikelola secara profesional sehingga meminta kepedulian sosial dari James Riyadi untuk membantu RSUD Haulussy," ujarnya.
Karena itu, James Riyadi telah menyatakan kesediaan untuk membantu peralatan cuci darah di RSUD Hauluessy.
"Penderita yang cuci darah yang masuk RSUD Haulussy masih sehat, tetapi setelah keluar bisa mati karena peralatannya tidak lagi layak," kata Gubernur.
Dia mengakui, RSUD Haulussy saat ini masih minim fasilitas, baik itu ruang kamar, emergensi, alat cuci darah, dan lainnya.
"Saya memastikan akan segera mengevaluasi manajemen RSUD Haulussy dan bila perlu diganti semua," kata Gubernur.
Disinggung klaim BPJS Kesehatan, dia menjelaskan, Pemprov Maluku siap membantu agar masyarakat yang berobat di RSUD Haulussy bisa terlayani klaim KIS-JKN.
"Saya telah dilaporkan Wagub Barnabas yang telah meninjau dan rapat dengan manajemen RSUD Haulussy sehingga diarahkan harus menangani klaim KIS-JKN agar masyarakat tidak ditolak pelayanannya," kata Gubernur.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Maluku, Lutfy Rumbia, membenarkan, anggaran yang dialokasikan untuk klaim JKN-KIS berkisar Rp4 miliar hingga Rp8 miliar yang dihentikan sejak 1 Mei 2019 karena belum terakreditasi.
"Dana tersebut dialokasikan dalam anggaran mendesak Pemprov Maluku tahun anggaran 2019 sehingga layanan KIS-JKN harus tetap diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya," ujarnya.
Lutfy mengatakan, langkah Pemprov Maluku ini sebagai tanggung jawab sosial terhadap warganya, menyusul Wagub, Barnabas Orno dan Sekda, Hamin Bin Thahir melakukan pertemuan dengan jajaran RSUD dr.Haulussy, selanjutnya mengkoordinasikannya dengan Gubernur, Murad Ismail yang mengarahkan para penderita harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Jadi layanan KIS-JKN harus tetap diberikan kepada para penderita yang berobat ke RSUD Haulussy," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Saya serius, RSUD Haulussy harus dievaluasi. Kasih kepercayaan buat saya, bahkan bila perlu semuanya diganti," katanya, di Ambon, Sabtu.
Pernyataan Gubernur yang dilantik bersama Wagub, Barnabas Orno oleh Presiden Jokowi di Jakarta 24 April 2019 itu sehubungan dengan berbagai masalah yang melilit RSUD Haulussy dengan terakhir pemutusan kerja sama program layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dihentikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon sejak 1 Mei 2019.
Gubernur menegaskan, serius soal masalah kesehatan, termasuk RSUD Haulussy yang saat di Jakarta menyempatkan diri meninjau rumah sakit Siloam milik James Riyadi agar mengetahui pengelolaan fasilitas kesehatan secara profesional.
"Saya menyaksikan pengelolaan rumah sakit Siloam, baik sarana dan prasarana maupun tenaga medis dan paramedis dikelola secara profesional sehingga meminta kepedulian sosial dari James Riyadi untuk membantu RSUD Haulussy," ujarnya.
Karena itu, James Riyadi telah menyatakan kesediaan untuk membantu peralatan cuci darah di RSUD Hauluessy.
"Penderita yang cuci darah yang masuk RSUD Haulussy masih sehat, tetapi setelah keluar bisa mati karena peralatannya tidak lagi layak," kata Gubernur.
Dia mengakui, RSUD Haulussy saat ini masih minim fasilitas, baik itu ruang kamar, emergensi, alat cuci darah, dan lainnya.
"Saya memastikan akan segera mengevaluasi manajemen RSUD Haulussy dan bila perlu diganti semua," kata Gubernur.
Disinggung klaim BPJS Kesehatan, dia menjelaskan, Pemprov Maluku siap membantu agar masyarakat yang berobat di RSUD Haulussy bisa terlayani klaim KIS-JKN.
"Saya telah dilaporkan Wagub Barnabas yang telah meninjau dan rapat dengan manajemen RSUD Haulussy sehingga diarahkan harus menangani klaim KIS-JKN agar masyarakat tidak ditolak pelayanannya," kata Gubernur.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Maluku, Lutfy Rumbia, membenarkan, anggaran yang dialokasikan untuk klaim JKN-KIS berkisar Rp4 miliar hingga Rp8 miliar yang dihentikan sejak 1 Mei 2019 karena belum terakreditasi.
"Dana tersebut dialokasikan dalam anggaran mendesak Pemprov Maluku tahun anggaran 2019 sehingga layanan KIS-JKN harus tetap diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya," ujarnya.
Lutfy mengatakan, langkah Pemprov Maluku ini sebagai tanggung jawab sosial terhadap warganya, menyusul Wagub, Barnabas Orno dan Sekda, Hamin Bin Thahir melakukan pertemuan dengan jajaran RSUD dr.Haulussy, selanjutnya mengkoordinasikannya dengan Gubernur, Murad Ismail yang mengarahkan para penderita harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Jadi layanan KIS-JKN harus tetap diberikan kepada para penderita yang berobat ke RSUD Haulussy," katanya.*
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019