![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://ambon.antaranews.com/berita/61395/kadis-dikbud-maluku-bungkam-tentang-pencairan-dana-bosda-triwulan-iv&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2019/04/04/20120516BOS.jpg&description=Kadis Dikbud Maluku "bungkam" tentang pencairan dana Bosda Triwulan IV){kind=link}
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan(Dikbud) provinsi Maluku, Saleh Thio bersikap "bungkam" terhadap pencairan dana BOS Daerah(Bosda) Triwulan IV periode Oktober-Desember 2018 kepada seluruh SMA/SMK di Maluku yang belum terealisasi sampai saat ini.
Walau pun telah dihubungi lewat pesan WhatsApp sejak Sabtu, (2/6) maupun melalui telepon di Ambon, Minggu, namun Saleh tidak bersedia membalas pesan maupun menjawab telepon.
Dalam pesan WA ini disampaikan permintaan penjelasan Kadis, apakah benar dana Bosda Triwulan IV tahun 2018 sudah terealisasi atau belum, dan kalau memang belum dicairkan lalu apa kendalanya.
Sama halnya dengan Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadyah Uluputi yang dikonfirmasi juga tidak bersedia mengangkat telepon.
Sejumlah guru dan kepala sekolah pada SMA dan SMK di kota Ambon mengakui hingga kini belum menerima dana Bosda Triwulan IV tahun anggaran 2018 lalu tanpa alasan jelas.
"Dana Bosda itu bermanfaat besar dalam menunjang proses pendidikan, dan salah satu manfaatnya adalah membayar gaji ratusan guru honorer daerah," kata salah satu wakil kepala sekolah sebuah SMK di kota Ambon yang tidak bersedia identitasnya diberitakan.
Pada laporanpertanggungjawaban dana Bosda Triwulan III 2018 sudah disampaikan kepada setiap sekolah karena merupakan syarat utama untuk mendapatkan pencairan dana Bosda triwulan berikutnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, Themy Oersipuny belum mengetahui pencairan dana Bosda Triwulan IV tahun anggaran 2018 belum terealisasi hingga sekarang.
"Tidak ada laporan atau keluhan dari para kepala SMA atau pun SMK ke DPRD selama ini, dan untuk dana Bosda itu biasanya ada pada BPKAD provinsi dan tidak ada di Kadis Pendidikan," katanya.
Menurut dia, memang ada alokasi anggaran Rp32 miliar untuk pendidikan tetapi tidak diketahui apakah terkena terpotong juga atau tidak, dan BPKAD bukanlah mitra komisi D melainkan dengan komisi C DPRD Maluku.
"Yang jelas komisi akan mengundang Dinas Dikbud untuk meminta penjelasan sebab mereka juga pasti mengetahui pencairan dana Bosda ke sekolah-sekolah," kata Oersipuny.*
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Walau pun telah dihubungi lewat pesan WhatsApp sejak Sabtu, (2/6) maupun melalui telepon di Ambon, Minggu, namun Saleh tidak bersedia membalas pesan maupun menjawab telepon.
Dalam pesan WA ini disampaikan permintaan penjelasan Kadis, apakah benar dana Bosda Triwulan IV tahun 2018 sudah terealisasi atau belum, dan kalau memang belum dicairkan lalu apa kendalanya.
Sama halnya dengan Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadyah Uluputi yang dikonfirmasi juga tidak bersedia mengangkat telepon.
Sejumlah guru dan kepala sekolah pada SMA dan SMK di kota Ambon mengakui hingga kini belum menerima dana Bosda Triwulan IV tahun anggaran 2018 lalu tanpa alasan jelas.
"Dana Bosda itu bermanfaat besar dalam menunjang proses pendidikan, dan salah satu manfaatnya adalah membayar gaji ratusan guru honorer daerah," kata salah satu wakil kepala sekolah sebuah SMK di kota Ambon yang tidak bersedia identitasnya diberitakan.
Pada laporanpertanggungjawaban dana Bosda Triwulan III 2018 sudah disampaikan kepada setiap sekolah karena merupakan syarat utama untuk mendapatkan pencairan dana Bosda triwulan berikutnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, Themy Oersipuny belum mengetahui pencairan dana Bosda Triwulan IV tahun anggaran 2018 belum terealisasi hingga sekarang.
"Tidak ada laporan atau keluhan dari para kepala SMA atau pun SMK ke DPRD selama ini, dan untuk dana Bosda itu biasanya ada pada BPKAD provinsi dan tidak ada di Kadis Pendidikan," katanya.
Menurut dia, memang ada alokasi anggaran Rp32 miliar untuk pendidikan tetapi tidak diketahui apakah terkena terpotong juga atau tidak, dan BPKAD bukanlah mitra komisi D melainkan dengan komisi C DPRD Maluku.
"Yang jelas komisi akan mengundang Dinas Dikbud untuk meminta penjelasan sebab mereka juga pasti mengetahui pencairan dana Bosda ke sekolah-sekolah," kata Oersipuny.*
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019