Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Orno menyoroti pembangunan di daerah ini belum masuk perhatian khusus pemerintah pusat yang dimonitor langsung Presiden, Joko Widodo.
"Apa yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut membuktikan bahwa kemungkinan selama ini proses-proses perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku belum optimal," katanya ketika diminta tanggapannya di Ambon, Jumat.
Hanya saja, Wagub yang dilantik bersama Gubernur Maluku, Murad Ismail oleh Presiden, Joko Widodo di Jakarta pada 24 April 2019 itu tidak mau menyalahkan siapa-siapa.
Menurut dia, pastinya persoalan ini harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama karena dalam proses perjuangan melalui mekanisme.
"Saya tidak bilang siapa salah siapa benar. Tidak, tetapi ini menjadi tanggungjawab bersama. Jika perjuangan ini dilakukan secara bersama, tanpa saling menjatuhkan satu dengan yang lain, maka Maluku akan semakin maju, dan diperhitungkan oleh pemerintah pusat," jelas Wagub.
Apalagi, tambah dia Maluku merupakan salah satu dari delapan provinsi yang menjadi pondasi berdirinya Republik Indonesia.
"Karena itu, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan memperjuangkan hal ini," sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono usai menggelar rapat bersama Presisden Jokowi, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (17/6) mengemukakan keenam provinsi yang dimaksud, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.
Ia menje[askan bahwa sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengundang kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota di enam provinsi tersebut untuk mendengarkan usulan pembangunan di masing-masing wilayahnya.
"Beliau (Presiden) memonitor proses yang diusulkan gubernur, bupati dan wali kota yang di Jateng, Jatim, Sulut, Bali, NTT, dan Papua," tegas Basuki.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Apa yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut membuktikan bahwa kemungkinan selama ini proses-proses perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku belum optimal," katanya ketika diminta tanggapannya di Ambon, Jumat.
Hanya saja, Wagub yang dilantik bersama Gubernur Maluku, Murad Ismail oleh Presiden, Joko Widodo di Jakarta pada 24 April 2019 itu tidak mau menyalahkan siapa-siapa.
Menurut dia, pastinya persoalan ini harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama karena dalam proses perjuangan melalui mekanisme.
"Saya tidak bilang siapa salah siapa benar. Tidak, tetapi ini menjadi tanggungjawab bersama. Jika perjuangan ini dilakukan secara bersama, tanpa saling menjatuhkan satu dengan yang lain, maka Maluku akan semakin maju, dan diperhitungkan oleh pemerintah pusat," jelas Wagub.
Apalagi, tambah dia Maluku merupakan salah satu dari delapan provinsi yang menjadi pondasi berdirinya Republik Indonesia.
"Karena itu, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan memperjuangkan hal ini," sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono usai menggelar rapat bersama Presisden Jokowi, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (17/6) mengemukakan keenam provinsi yang dimaksud, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.
Ia menje[askan bahwa sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengundang kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota di enam provinsi tersebut untuk mendengarkan usulan pembangunan di masing-masing wilayahnya.
"Beliau (Presiden) memonitor proses yang diusulkan gubernur, bupati dan wali kota yang di Jateng, Jatim, Sulut, Bali, NTT, dan Papua," tegas Basuki.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019