Legislator pertanyakan kenaikan belanja tidak langsung pegawai di Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), karena menduga ada permainan, padahal, tidak ada penambahan pegawai dan pegawai tidak tetap (PTT) untuk tahun 2019.
"Asumsi APBD di tahun 2018 tidak terealisasi Rp32 miliar, namun, dari tahun 2018-2019 ada kenaikan Rp81 miliar, maka DPRD harus mengetahui, penambahan pegawai PTT berapa dan kenaikan jabatan, perpindahannya berapa, tetapi Pemkot tidak bisa menyampaikan hal itu," kata Sekretaris Banggar DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid di Ternate, Selasa, usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Junus Yau, Selasa.
Pihaknya telah minta penyampaian data pegawai PNS dan PTT agar DPRD bisa mengkaji data tersebut, dalam asumsi belanja setahun, karena usulannya mencapai Rp81 miliar yang ada dalam belanja tidak langsung.
Menurutnya terdapat sekitar Rp66 miliar yang harus dipangkas oleh pemerintah, yang ada dalam belanja
pegawai tidak langsung. Kemudian belanja pegawai yang ada di belanja langsung ada sekitar Rp107 miliar lebih, ada kenaikan Rp3 miliar lebih, terkait dengan honor dan PTT, dan Honor PNS dan sebagainya.
"Untuk tahun 2018 tidak terealisasi sebesar Rp8 miliar dan kalau asumsi kita tidak ada penerimaan Pegawai dan PTT, berarti ini stagnan, seharusnya, Rp8 miliar harus dikurangi, agar tidak membengkak," ujarnya.
Dia mempertanyakan kenaikan ini karena yang diketahui, tidak ada tambahan Pegawai dan PTT, tetapi, pemerintah terus ngotot ada tambahan untuk belaja belanja pegawai, sehingga DPRD meminta kepada pemerintah untuk memangkas arau dialihkan program yang lebih urgen.
"Ini harus diseriusi, karena tidak ada penambahan Pegawai dan PTT, kalau belanja pegawai dinaikkan, sebenarnya ada apa ini yang harus jelaskan, apalagi data tidak disampaikan oleh DPRD," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Asumsi APBD di tahun 2018 tidak terealisasi Rp32 miliar, namun, dari tahun 2018-2019 ada kenaikan Rp81 miliar, maka DPRD harus mengetahui, penambahan pegawai PTT berapa dan kenaikan jabatan, perpindahannya berapa, tetapi Pemkot tidak bisa menyampaikan hal itu," kata Sekretaris Banggar DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid di Ternate, Selasa, usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Junus Yau, Selasa.
Pihaknya telah minta penyampaian data pegawai PNS dan PTT agar DPRD bisa mengkaji data tersebut, dalam asumsi belanja setahun, karena usulannya mencapai Rp81 miliar yang ada dalam belanja tidak langsung.
Menurutnya terdapat sekitar Rp66 miliar yang harus dipangkas oleh pemerintah, yang ada dalam belanja
pegawai tidak langsung. Kemudian belanja pegawai yang ada di belanja langsung ada sekitar Rp107 miliar lebih, ada kenaikan Rp3 miliar lebih, terkait dengan honor dan PTT, dan Honor PNS dan sebagainya.
"Untuk tahun 2018 tidak terealisasi sebesar Rp8 miliar dan kalau asumsi kita tidak ada penerimaan Pegawai dan PTT, berarti ini stagnan, seharusnya, Rp8 miliar harus dikurangi, agar tidak membengkak," ujarnya.
Dia mempertanyakan kenaikan ini karena yang diketahui, tidak ada tambahan Pegawai dan PTT, tetapi, pemerintah terus ngotot ada tambahan untuk belaja belanja pegawai, sehingga DPRD meminta kepada pemerintah untuk memangkas arau dialihkan program yang lebih urgen.
"Ini harus diseriusi, karena tidak ada penambahan Pegawai dan PTT, kalau belanja pegawai dinaikkan, sebenarnya ada apa ini yang harus jelaskan, apalagi data tidak disampaikan oleh DPRD," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019