Ambon (ANTARA) - Anggota DPRD Maluku Samson Atapary mendorong pemerintah provinsi menyiapkan laboratorium uji mutu komoditas ekspor yang terakreditasi dan memenuhi standar dengan dukungan SDM yang memadai sebagai upaya mengoptimalkan ekspor perkebunan dari daerah itu.
"Uji mutu ekspor komoditas perkebunan seperti biji dan bunga pala atau fuli khususnya ke Eropa hanya bisa dilakukan lewat sejumlah laboratorium yang sudah dipercaya oleh Uni Eropa, oleh sebab itu Pemprov harus menyiapkan hal ini," kata dia di Ambon, Minggu.
Menurut dia hanya ada tiga laboratorium khusus di Indonesia yang sudah terakreditasi oleh Uni Eropa untuk pengujian mutu produk perkebunan yang masuk kategori pangan dengan kualitas ekspor.
Tiga laboratorium ini baru ada di Jakarta, Bogor, serta di Surabaya, Jawa Timur.
Menurut dia, hasil perkebunan seperti cengkih, biji pala dan fuli masuk kategori pangan karena selain diekstrak untuk bahan dasar kosmetika dan farmasi maupun parfum, juga untuk bumbu-bumbuan dan pengawet makanan alami.
"Makanya kalau kita melakukan kegiatan ekspor biji dan fuli pala maka termasuk kategori pangan sehingga harus melalui uji laboratorium yang sudah terakreditasi dan menjadi standar Uni Eropa," ujar Samson.
Sebab ini berkaitan dengan Undang-Undang Uni Eropa yang khusus mengatur masalah keamanan pangan, sehingga dalam menunjuk laboratorium yang dipercaya maka mereka melakukan akreditasi terlebih dahulu terhadap laboratorium yang dipilih sehingga prosesnya agak panjang.
Ia menyampaikan sejak 2019 telah meluncurkan produk perkebunan berupa ekspor satu peti kemas biji pala dan fuli ke Roterdam, Negeri Belanda.
Namun kegiatan ini sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 dan kembali beraktivitas sejak akhir 2021 hingga saat ini dan sudah tiga kali melakukan ekspor.
"Misalnya pada 29 Januari 2022, kami mengekspor 8,46 ribu ton biji pala dan fuli ke Eropa melalui Roterdam senilai 126,7 ribu Dolar AS," kata dia..
"Biasanya ekspor komoditas perkebunan ini lewat Belanda baru mereka meneruskannya ke beberapa negara Eropa lainnya seperti Jerman dan Prancis," ungkap Samson.
Dia mengatakan, Pemprov Maluku sebenarnya bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan permohonan ke Uni Eropa guna mengoptimalkan laboratorium uji mutu di daerah.
"Terpenting di sini adalah peralatan yang memenuhi standar ISO dan mempersiapkan sumberdaya manusia, sehingga Uni Eropa bisa mengirim tim untuk melakukan asesmen hingga tera peralatan dan kalau memenuhi persyaratan maka diberikan sertifikat uji mutu," jelas Samson.
