Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Wai Lao dengan bentangan 120 meter saat ini hampir rampung 100 persen disambut baik masyarakat Desa Laimu karena memperlancar akses jalan dari Kecamatan Teluti menuju Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat di Desa Laimu, Kecamatan Teluti dengan dibangunnya jembatan Wai Lao," kata Kades Laimu, Abdullah Kunkelo di Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah, Rabu.
Pengakuan Abdullah berkaitan dengan adanya peninjauan lapangan yang dilakukan pimpinan bersama anggota Komisi C DPRD Maluku bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XVI/Maluku-Maluku Utara ke lokasi pembangunan jembatan.
Menurut dia, proses pembangunan jembatan ini sangat menguras waktu dan tenaga serta biaya akibat kondisi alam yang cukup ekstrem.
"Berkaitan dengan kondisi alam sangat menghambat pembangunan jembatan Wai Lao walaupun sekarang ini sudah terhubung meski baru rampung sekitar 90 persen lebih," ujarnya.
Salah satu warga Laimu, Ny. Maryam Lamasano mengatakan, selama ini masyarakat hanya menyeberang melalui sebuah jembatan darurat yang membentang di atas sungai dengan aliran air deras sekitar 100 meter lebih.
"Namun sekarang masyarakat Teluti menyambut positif pembangunan jembatan Wai Lao dengan bentangan 120 meter yang bisa membuka akses jalan darat menuju Kecamatan Tehoru dan lanjut ke Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah menuju Kabupaten Seram Bagian Timur dan langsung ke Pulau Ambon menggunakan kapal penyeberangan," akui Maryam.
Ketua Komisi A DPRD Maluku, Anos Yermias mengatakan sudah tiga kali berkunjung ke lokasi ini dimana kali pertama Maret 2018, pembangunan jembatan darurat namun hanyut dibawa air banjir yang deras.
Sama halnya dengan kunjungan peninjauan kedua beberapa bulan kemudian kondisi jembatannya rusak dan hanyut dibawa air.
"Pada saat kunjungan kedua kami sikapi keluhan masyarakat Teluti dan kami janjikan untuk terus memberikan dukungan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah XVI Maluku-Maluku Utara untuk tetap menyelesaikan pembangunan jembatan ini," tandasnya.
Komisi juga mengakui sejak awal merasa ragu dengan penyelesaian pengerjaan proyek jembatan tersebut karena di lokasi pembangunan jembatan cuacanya sangat cerah tetapi tiba-tiba datanglah banjir besar karena di bagian hulu sungai terjadi hujan deras.
"Maka hari ini kalau melihat kondisi pembangunan fisik jembatan yang sudah hampir rampung saat ini maka kami mewakili masyarakat Teluti terlebih khusus di Laimu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah RI di bawah pemerintahan Presiden Jokowi-JK, Menteri PUPR, Gubernur Maluku, dan BPJN atas kerja sama yang terjalin selama ini," kata Anos.
Sebab telah berhasil menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan jembatan ini meski pun tantangannya cukup berat dan beberapa kali DPRD harus meminta penjelasan resmi BPJN terkait pembangunan jembatan tersebut.
"Syukur bagi Tuhan hari ini kami turun bersama pihak balai dan ternyata apa yang dijanjikan Kepala BPJN wilayah XVI/Maluku-Malut, Christian Lesmana, maupun Dharma selaku Kasatker sudah tuntas," tandasnya.
Mudah-mudahan keberadaan jembatan ini bisa membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Pulau Seram khususnya di Laimu dan sekitarnya.
"Kami juga minta kalau ada program pemerintah, dalam hal ini BPJN yang membangun jembatan di sini jangan dihambat tetapi masyarakat tolong membantu," ujar Anos.
Misalnya akibat dari proses pembebasan lahan yang cukup lama maka pekerjaan juga terganggu, sehingga DPRD berharap bagi masyarakat pemilik lahan yang terkena proyek jembatan tidak menghambat.
Prinsipnya, pemerintah mendaratkan sebuah program pembangunan untuk kepentingan rakyatnya, karena pemerintah ada karena rakyat dan sekarang hadir untuk kepentingan rakyat juga jadi tidak perlu menolaknya.
Sekarang kita rencana untuk pembangunan jembatan Waibobot yang diperkirakan bentangannya sekitar satu kilo meter.
Sementara Kasatker Seram PPK Jembatan BPJN Maluku-Malut, Dharma menjelaskan nilai anggaran pembangunan jembatan Wai Lao sebesar Rp22,1 miliar dikerjakan sejak Maret 2018 ditambah sharing dana APBD Maluku 2018 ini berjalan.
Untuk masalah lahannya sudah rampung dan proyek pembangunan jembatan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini karena sudah mencapai 90 persen pekerjaan fisik di lapangan.
Selain Jembatan Wai Lao, BPJN juga sementara membangun Jembatan Wai Yoputih II dan Waisilau saat ini yang baru dilakukan dengan pemancangan tiang dan pembuatan jalan penghubung yang sementara ditimbun untuk menuju jembatannya.
"Nilai kontrak pembangunan Jembatan Wai Yoputih II dan Waisilau sebesar Rp24,771 miliar dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender," kata Dharma.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat di Desa Laimu, Kecamatan Teluti dengan dibangunnya jembatan Wai Lao," kata Kades Laimu, Abdullah Kunkelo di Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah, Rabu.
Pengakuan Abdullah berkaitan dengan adanya peninjauan lapangan yang dilakukan pimpinan bersama anggota Komisi C DPRD Maluku bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XVI/Maluku-Maluku Utara ke lokasi pembangunan jembatan.
Menurut dia, proses pembangunan jembatan ini sangat menguras waktu dan tenaga serta biaya akibat kondisi alam yang cukup ekstrem.
"Berkaitan dengan kondisi alam sangat menghambat pembangunan jembatan Wai Lao walaupun sekarang ini sudah terhubung meski baru rampung sekitar 90 persen lebih," ujarnya.
Salah satu warga Laimu, Ny. Maryam Lamasano mengatakan, selama ini masyarakat hanya menyeberang melalui sebuah jembatan darurat yang membentang di atas sungai dengan aliran air deras sekitar 100 meter lebih.
"Namun sekarang masyarakat Teluti menyambut positif pembangunan jembatan Wai Lao dengan bentangan 120 meter yang bisa membuka akses jalan darat menuju Kecamatan Tehoru dan lanjut ke Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah menuju Kabupaten Seram Bagian Timur dan langsung ke Pulau Ambon menggunakan kapal penyeberangan," akui Maryam.
Ketua Komisi A DPRD Maluku, Anos Yermias mengatakan sudah tiga kali berkunjung ke lokasi ini dimana kali pertama Maret 2018, pembangunan jembatan darurat namun hanyut dibawa air banjir yang deras.
Sama halnya dengan kunjungan peninjauan kedua beberapa bulan kemudian kondisi jembatannya rusak dan hanyut dibawa air.
"Pada saat kunjungan kedua kami sikapi keluhan masyarakat Teluti dan kami janjikan untuk terus memberikan dukungan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah XVI Maluku-Maluku Utara untuk tetap menyelesaikan pembangunan jembatan ini," tandasnya.
Komisi juga mengakui sejak awal merasa ragu dengan penyelesaian pengerjaan proyek jembatan tersebut karena di lokasi pembangunan jembatan cuacanya sangat cerah tetapi tiba-tiba datanglah banjir besar karena di bagian hulu sungai terjadi hujan deras.
"Maka hari ini kalau melihat kondisi pembangunan fisik jembatan yang sudah hampir rampung saat ini maka kami mewakili masyarakat Teluti terlebih khusus di Laimu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah RI di bawah pemerintahan Presiden Jokowi-JK, Menteri PUPR, Gubernur Maluku, dan BPJN atas kerja sama yang terjalin selama ini," kata Anos.
Sebab telah berhasil menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan jembatan ini meski pun tantangannya cukup berat dan beberapa kali DPRD harus meminta penjelasan resmi BPJN terkait pembangunan jembatan tersebut.
"Syukur bagi Tuhan hari ini kami turun bersama pihak balai dan ternyata apa yang dijanjikan Kepala BPJN wilayah XVI/Maluku-Malut, Christian Lesmana, maupun Dharma selaku Kasatker sudah tuntas," tandasnya.
Mudah-mudahan keberadaan jembatan ini bisa membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Pulau Seram khususnya di Laimu dan sekitarnya.
"Kami juga minta kalau ada program pemerintah, dalam hal ini BPJN yang membangun jembatan di sini jangan dihambat tetapi masyarakat tolong membantu," ujar Anos.
Misalnya akibat dari proses pembebasan lahan yang cukup lama maka pekerjaan juga terganggu, sehingga DPRD berharap bagi masyarakat pemilik lahan yang terkena proyek jembatan tidak menghambat.
Prinsipnya, pemerintah mendaratkan sebuah program pembangunan untuk kepentingan rakyatnya, karena pemerintah ada karena rakyat dan sekarang hadir untuk kepentingan rakyat juga jadi tidak perlu menolaknya.
Sekarang kita rencana untuk pembangunan jembatan Waibobot yang diperkirakan bentangannya sekitar satu kilo meter.
Sementara Kasatker Seram PPK Jembatan BPJN Maluku-Malut, Dharma menjelaskan nilai anggaran pembangunan jembatan Wai Lao sebesar Rp22,1 miliar dikerjakan sejak Maret 2018 ditambah sharing dana APBD Maluku 2018 ini berjalan.
Untuk masalah lahannya sudah rampung dan proyek pembangunan jembatan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini karena sudah mencapai 90 persen pekerjaan fisik di lapangan.
Selain Jembatan Wai Lao, BPJN juga sementara membangun Jembatan Wai Yoputih II dan Waisilau saat ini yang baru dilakukan dengan pemancangan tiang dan pembuatan jalan penghubung yang sementara ditimbun untuk menuju jembatannya.
"Nilai kontrak pembangunan Jembatan Wai Yoputih II dan Waisilau sebesar Rp24,771 miliar dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender," kata Dharma.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019